Perwirasatu.co.id, 27 Oktober 2026

Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguji komitmen negara terhadap transparansi dan kepastian hukum. Ketika Mahkamah Konstitusi mengungkap tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dipersoalkan, PKS menjajaki komunikasi lintas fraksi dan PDIP membuka pintu dialog. Pertanyaannya, mampukah parlemen menindaklanjuti persoalan ini secara konstitusional tanpa terjebak dalam pertarungan kepentingan politik?

Pintu Dialog, Bukan Keputusan

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya terbuka untuk berdialog mengenai polemik ijazah Gibran. Pernyataan itu disampaikan di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu, 25 Oktober 2026. Sebelumnya, PKS menyatakan akan membangun komunikasi dengan fraksi lain untuk menjajaki aspirasi masyarakat, termasuk kemungkinan penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat. Demikian diberitakan detikNews, 25 Oktober 2026.

Sikap terbuka kedua partai memberi peluang bagi pembahasan yang lebih serius. Namun, komunikasi politik belum sama dengan kesepakatan mengajukan hak angket, apalagi keputusan resmi DPR. PKS sendiri menyatakan akan menjajaki pandangan fraksi lain ketika masa sidang berikutnya dimulai. Karena itu, langkah ini masih berada pada tahap penjajakan, bukan proses penyelidikan parlemen yang telah diputuskan.

Di sinilah publik perlu membedakan pernyataan politik dari tindakan kelembagaan. Kesediaan berdialog baru bermakna apabila diikuti agenda yang jelas, dasar hukum yang tepat, serta keterbukaan mengenai hasil pembahasan. Tanpa itu, polemik berisiko menjadi bahan pertukaran pernyataan antarelite yang ramai di media, tetapi tidak memberikan kejelasan kepada masyarakat.

Dua Putusan, Dua Persoalan

Perdebatan ini juga membutuhkan ketelitian hukum. Hasto mengaitkan polemik dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ia menilai proses tersebut mengandung penyalahgunaan kekuasaan. Penilaian itu merupakan pandangan politik Hasto, bukan dengan sendirinya kesimpulan bahwa tindak pidana telah terbukti.

Persoalan dokumen pendidikan dibahas dalam perkara berbeda, yakni Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam keterangan resmi mengenai putusan 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menunjukkan penyelesaian pendidikan setara SMA atau sederajat. MK juga menjelaskan bahwa dokumen yang diperiksa, termasuk certificate of attendance dan catatan akademik, bukan bukti kelulusan. Keterangan tersebut dipublikasikan di situs resmi MK pada Oktober 2026.

Namun, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil pemilu presiden. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut. Mahkamah menegaskan bahwa penilaian substantif mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan menjadi ranah lembaga yang berwenang.

Perbedaan ini penting. Menyebut MK telah membatalkan keabsahan ijazah Gibran merupakan kesimpulan yang tidak sesuai dengan amar putusan. Sebaliknya, mengabaikan temuan persidangan mengenai dokumen pendidikan juga menghilangkan bagian penting dari pertimbangan Mahkamah. Analisis yang bertanggung jawab harus memuat keduanya secara utuh.

Ujian Pengawasan Parlemen

Persoalan persyaratan pendidikan pejabat publik menyangkut kepatuhan pada aturan yang berlaku. Apabila terdapat pertanyaan tentang dokumen dan proses verifikasinya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang dapat diuji. Namun, penilaian harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, berdasarkan bukti dan prosedur yang sah, bukan semata-mata tekanan politik atau opini di ruang publik.

DPR memiliki fungsi pengawasan, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti konstitusi, undang-undang, dan tata tertib. Hak angket maupun hak menyatakan pendapat bukan alat untuk menghukum lawan politik. Penggunaannya harus memiliki dasar yang jelas, dukungan sesuai ketentuan, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum menentukan langkah, fraksi-fraksi perlu menjelaskan persoalan apa yang hendak diperiksa dan apa kewenangan DPR untuk menanganinya.

Keberimbangan juga tidak berarti menempatkan semua klaim seolah-olah sama kuat. Temuan resmi MK harus dibaca sesuai konteksnya, sedangkan tuduhan pelanggaran etik atau pidana perlu dibuktikan melalui mekanisme yang berwenang. Pihak Gibran dan lembaga terkait juga perlu diberi ruang untuk menjelaskan dokumen serta proses verifikasi yang dipersoalkan.

Polemik ini bukan semata-mata pertarungan PDIP dan PKS, ataupun soal siapa yang paling keras mengkritik pemerintah. Persoalan utamanya ialah apakah institusi negara mampu menjawab pertanyaan publik dengan terbuka, cermat, dan sesuai hukum.

Jika dialog berhenti pada retorika, kecurigaan akan terus berulang tanpa penyelesaian. Namun, jika DPR menempuh langkah yang sah, berbasis bukti, dan transparan, polemik ini dapat menjadi ujian nyata bagi demokrasi. Kepercayaan publik tidak lahir dari tuduhan paling keras atau pembelaan paling lantang, melainkan dari kejelasan fakta, konsistensi hukum, dan keberanian lembaga negara mempertanggungjawabkan setiap keputusan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat