Perwirasatu.co.id, 03 September 2026

Pemerintah sedang membuka jalur baru untuk menjawab salah satu persoalan paling lama dalam pelayanan kesehatan Indonesia: kekurangan dan ketimpangan dokter spesialis.

Pada 31 Agustus 2026, pemerintah menerbitkan izin operasional bagi 25 program studi baru Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis rumah sakit atau hospital-based. Program tersebut diselenggarakan melalui Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama yang bermitra dengan perguruan tinggi dan melibatkan kolegium untuk menjaga standar kompetensi.

Kebijakan ini bukan sekadar penambahan program pendidikan. Pemerintah sedang mencoba mengubah cara dokter spesialis diproduksi, dididik, sekaligus diarahkan ke wilayah yang selama ini kekurangan tenaga spesialis.

Di atas kertas, gebrakan itu memang menjanjikan.

Pendidikan dokter spesialis tidak lagi hanya bertumpu pada jalur yang berpusat di fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan universitas. Rumah sakit pelayanan kini diberi ruang lebih besar sebagai pusat pendidikan utama, dengan tujuan memperbesar kapasitas pendidikan sekaligus mendekatkannya dengan kebutuhan pelayanan.

Pemerintah juga menawarkan skema biaya yang jauh lebih terjangkau. Kontribusi biaya penyelenggaraan pendidikan ditetapkan sekitar Rp2 juta per semester untuk program spesialis bedah dan Rp1,5 juta per semester untuk program non-bedah.

Bagi banyak dokter muda yang selama ini melihat pendidikan spesialis sebagai perjalanan panjang dan mahal, angka tersebut tentu menarik perhatian.

Namun persoalan dokter spesialis Indonesia jauh lebih besar daripada sekadar biaya pendidikan.

Masalah sebenarnya berada pada pertanyaan yang jauh lebih sulit: setelah dokter-dokter itu selesai dididik, apakah mereka benar-benar akan berada di daerah yang membutuhkan?

Indonesia tidak hanya menghadapi kekurangan dokter spesialis, tetapi juga ketimpangan distribusi.

Dokter spesialis cenderung terkonsentrasi di kota besar, rumah sakit rujukan, pusat ekonomi, dan wilayah dengan fasilitas kesehatan yang relatif lengkap. Sebaliknya, banyak kabupaten di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar masih bergantung pada sistem rujukan antardaerah.

Akibatnya, jarak geografis berubah menjadi jarak pelayanan.

Bagi pasien di kota besar, menemui dokter spesialis mungkin berarti menunggu antrean beberapa jam. Bagi pasien di daerah tertentu, pelayanan yang sama dapat berarti perjalanan puluhan bahkan ratusan kilometer.

Di sinilah PPDS hospital-based memperoleh relevansinya.

Pemerintah menyatakan program tersebut dirancang dengan keberpihakan kepada putra-putri daerah. Penempatan setelah pendidikan juga disebut telah direncanakan sejak awal untuk mengisi kebutuhan dokter spesialis di wilayah prioritas.

Pendekatan semacam ini secara konseptual lebih masuk akal dibanding hanya menambah jumlah lulusan lalu berharap dokter secara sukarela berpindah ke daerah yang selama ini kurang diminati.

Dokter yang berasal dari suatu daerah dianggap memiliki peluang lebih besar untuk kembali dan bertahan di daerah asalnya.

Tetapi asumsi tersebut tetap harus diuji.

Tempat kelahiran atau asal seorang dokter tidak otomatis menentukan tempat ia akan bekerja selama puluhan tahun. Keputusan untuk bertahan di sebuah daerah dipengaruhi banyak faktor: fasilitas rumah sakit, pendidikan anak, kesempatan karier pasangan, pendapatan, keamanan, akses transportasi, jaringan profesional, hingga kesempatan mengembangkan kompetensi.

Karena itu, pemerataan dokter spesialis tidak cukup dilakukan dengan mengatur siapa yang masuk pendidikan. Negara juga harus membangun alasan mengapa dokter mau tinggal.

Di sinilah persoalan pendidikan bertemu dengan persoalan pembangunan rumah sakit.

Seorang dokter spesialis membutuhkan ekosistem untuk bekerja.

Dokter bedah membutuhkan kamar operasi yang berfungsi, anestesi, perawat terlatih, laboratorium, bank darah, serta peralatan pendukung.

Dokter jantung membutuhkan fasilitas diagnostik dan sistem rujukan yang memadai.

Dokter spesialis kanker memerlukan laboratorium patologi, radiologi, farmasi, kemoterapi, bahkan pada tingkat tertentu radioterapi.

Tanpa fasilitas tersebut, penempatan seorang dokter spesialis dapat berhasil secara administratif tetapi gagal secara klinis.

Dokternya ada, tetapi kemampuannya tidak dapat digunakan secara maksimal.

Karena itu, indikator keberhasilan pemerataan tidak seharusnya berhenti pada angka berapa dokter ditempatkan di suatu kabupaten.

Yang harus dilihat adalah apakah dokter tersebut benar-benar dapat menangani kasus yang sebelumnya harus dirujuk keluar daerah.

Pertanyaan itu menjadi semakin penting jika melihat skala persoalan.

Dokumen dan pernyataan pemerintah saat ini memunculkan dua angka kebutuhan dokter spesialis. Kantor Staf Presiden menyebut kebutuhan tambahan 55.712 dokter spesialis yang harus didistribusikan ke 481 kabupaten dan kota. Sementara Kementerian Kesehatan menggunakan angka kesenjangan sekitar 65.000 dokter spesialis.

Perbedaan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka.

Belum terang apakah kedua angka berasal dari basis data, periode penghitungan, standar kebutuhan, atau definisi kekurangan yang berbeda.

Perbedaan beberapa ribu dokter bukan perkara kecil. Angka kebutuhan menjadi dasar untuk menentukan kapasitas pendidikan, investasi rumah sakit, kebutuhan anggaran, hingga target distribusi nasional.

Namun terlepas dari perbedaan tersebut, satu hal relatif jelas: kekurangannya sangat besar.

Karena itu, 25 program studi baru tidak dapat dibaca sebagai solusi akhir.

Program ini baru merupakan salah satu tahap ekspansi.

Sebelumnya telah berjalan enam program studi PPDS berbasis rumah sakit. Dengan tambahan 25 program baru, jumlahnya menjadi 31. Pemerintah bahkan menargetkan tahap kedua pada Oktober 2026 dengan tambahan 30 program studi spesialis.

Artinya, Indonesia sebenarnya sedang memasuki eksperimen besar pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.

Jika model tersebut berkembang sesuai rencana, perubahan yang terjadi bukan lagi sekadar menambah tempat pendidikan.

Pusat produksi dokter spesialis perlahan akan menyebar ke lebih banyak rumah sakit.

Hal itu dapat membawa keuntungan besar.

Residen akan belajar di tempat pelayanan nyata, menghadapi pasien secara langsung, mengenal pola penyakit masyarakat, memahami sistem rujukan, dan bekerja dalam tim pelayanan kesehatan sehari-hari.

Hubungan antara pendidikan dan kebutuhan pelayanan berpotensi menjadi lebih dekat.

Tetapi kedekatan itulah yang sekaligus menjadi titik rawannya.

Rumah sakit memiliki dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan.

Ia harus melayani pasien dan sekaligus mendidik dokter.

Dalam tekanan pelayanan yang tinggi, rumah sakit dapat memiliki kecenderungan mengutamakan kebutuhan operasional. Karena itu, sistem hospital-based harus memastikan residen tetap diposisikan sebagai peserta pendidikan yang sedang membangun kompetensi, bukan semata-mata menjadi tambahan tenaga pelayanan.

Jam kerja, supervisi, keselamatan pasien, kualitas pembimbing, jumlah kasus, evaluasi kompetensi, serta perlindungan terhadap peserta pendidikan harus menjadi bagian inti dari pengawasan.

Satu pertanyaan lain juga tidak boleh diabaikan: bagaimana kehidupan dokter selama menjalani pendidikan?

Kontribusi pendidikan Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per semester memang merupakan terobosan besar dalam hal akses.

Tetapi biaya pendidikan formal hanya satu bagian dari pengeluaran seorang residen.

Masih ada tempat tinggal, makan, transportasi, buku, perangkat pendidikan, kebutuhan keluarga, serta hilangnya sebagian kesempatan memperoleh pendapatan karena pendidikan spesialis menuntut komitmen waktu yang sangat besar.

Karena itu, ukuran keberpihakan tidak cukup hanya melihat kecilnya biaya semester.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah peserta memperoleh dukungan hidup, insentif, jasa pelayanan, atau bentuk pembiayaan lain yang memungkinkan dokter dari keluarga biasa tetap mampu menyelesaikan pendidikan.

Jika tidak, hambatan dapat berpindah.

Biaya kuliah menjadi murah, tetapi biaya bertahan hidup selama pendidikan tetap berat.

Persoalan akses juga menyangkut siapa yang akhirnya diterima.

Pemerintah menyatakan adanya afirmasi bagi putra-putri daerah. Prinsip tersebut menarik, terutama jika tujuan akhirnya memang pemerataan dokter spesialis.

Namun afirmasi perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme yang transparan.

Berapa porsi peserta dari daerah prioritas?

Bagaimana daerah kekurangan dokter ditentukan?

Apakah ada ikatan penempatan setelah lulus?

Berapa lama dokter diwajibkan bertugas?

Apa yang terjadi jika dokter tidak memenuhi komitmen penempatan?

Bagaimana apabila rumah sakit tempat penugasan belum memiliki fasilitas yang sesuai dengan kompetensinya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada akhirnya menentukan apakah afirmasi menjadi instrumen pemerataan atau hanya slogan penerimaan peserta didik.

Tata kelola pendidikan juga menjadi ujian tersendiri.

Sebanyak 25 program baru tersebut dijalankan melalui rumah sakit pendidikan yang bermitra dengan sembilan perguruan tinggi negeri. Kerangka kerja sama antara rumah sakit, perguruan tinggi, dan kolegium telah disiapkan untuk menjaga standar pendidikan.

Namun tantangan sebenarnya baru dimulai ketika sistem berjalan.

Siapa yang memiliki keputusan terakhir terhadap kurikulum?

Siapa yang menentukan kelulusan?

Bagaimana jika kepentingan pelayanan rumah sakit bertabrakan dengan kebutuhan pendidikan?

Siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah keselamatan pasien yang melibatkan peserta pendidikan?

Bagaimana standar satu rumah sakit dibanding rumah sakit lainnya dijaga?

Pertanyaan itu penting karena pendidikan dokter spesialis tidak boleh menghasilkan kompetensi yang berbeda-beda hanya karena tempat pendidikan berbeda.

Hospital-based bukan alasan untuk menurunkan standar akademik.

Sebaliknya, model ini justru menuntut sistem akreditasi, supervisi, dan evaluasi yang lebih kuat karena pendidikan tersebar di semakin banyak rumah sakit.

Ada pula ukuran keberhasilan yang sering luput dalam perdebatan tenaga kesehatan.

Jumlah dokter tidak selalu identik dengan akses pelayanan.

Indonesia dapat menambah ribuan dokter spesialis setiap tahun, tetapi masyarakat belum tentu merasakan perubahan apabila para dokter tersebut tetap terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Karena itu, keberhasilan PPDS hospital-based seharusnya tidak dinilai dari banyaknya surat izin program studi, jumlah peserta pendidikan, atau bahkan jumlah dokter yang lulus.

Ukuran akhirnya harus berada di tingkat pasien.

Berapa kabupaten yang sebelumnya tidak memiliki dokter spesialis akhirnya memiliki layanan tetap?

Berapa dokter yang bertahan lima atau sepuluh tahun di wilayah penempatan?

Berapa banyak pasien yang sebelumnya harus dirujuk ke ibu kota provinsi kini dapat ditangani di rumah sakit kabupaten?

Berapa lama waktu tunggu pelayanan berkurang?

Apakah kematian akibat keterlambatan penanganan penyakit berat ikut menurun.

Indikator-indikator itulah yang akan menunjukkan apakah kebijakan pendidikan benar-benar berubah menjadi kebijakan kesehatan.

Pemerintah juga perlu belajar dari persoalan birokrasi yang selama ini disebut menghambat penambahan dokter spesialis.

Kantor Staf Presiden mengakui adanya persoalan koordinasi dan hambatan regulasi yang harus diselesaikan lintas kementerian dan lembaga.

Percepatan perizinan 25 program studi menunjukkan bahwa bottleneck birokrasi dapat dibuka ketika ada koordinasi politik yang kuat.

Namun reformasi yang sehat tidak boleh bergantung selamanya pada intervensi tingkat tinggi.

Sistem harus mampu bekerja cepat melalui mekanisme normal.

Rumah sakit yang memenuhi standar seharusnya memiliki jalur yang jelas untuk menjadi penyelenggara pendidikan. Perguruan tinggi mengetahui kewenangannya. Kolegium mengetahui perannya. Pemerintah daerah mengetahui kebutuhan dokternya. Peserta pendidikan memahami hak dan kewajibannya.

Jika seluruh bagian tersebut dapat disatukan, PPDS hospital-based dapat menjadi perubahan besar.

Bukan hanya karena jumlah dokter spesialis bertambah, tetapi karena Indonesia mulai menghubungkan kebijakan pendidikan dengan peta kebutuhan pelayanan kesehatan.

Itulah pertaruhan sebenarnya.

Selama bertahun-tahun, persoalan dokter spesialis sering dibicarakan sebagai persoalan jumlah.

Padahal yang dibutuhkan masyarakat bukan dokter dalam statistik nasional.

Masyarakat membutuhkan dokter spesialis yang hadir ketika diperlukan.

Dokter yang memiliki ruang operasi ketika harus melakukan operasi.

Dokter yang memiliki alat diagnostik ketika harus memastikan penyakit.

Dokter yang bekerja bersama perawat, apoteker, laboratorium, radiologi, dan sistem rujukan yang berfungsi.

Dan dokter yang memiliki alasan cukup kuat untuk tetap tinggal di daerah tempat ia dibutuhkan.

Karena itu, keberanian pemerintah membuka jalur pendidikan baru memang layak diapresiasi.

Biaya yang rendah, perluasan rumah sakit pendidikan, keberpihakan kepada dokter daerah, dan rencana penempatan berdasarkan kebutuhan merupakan langkah penting.

Tetapi kebijakan publik tidak selesai ketika izin operasional ditandatangani.

Ujian sesungguhnya justru dimulai setelah program berjalan.

Jawabannya kelak tidak ditemukan pada jumlah program studi yang diresmikan atau banyaknya seremoni peluncuran.

Jawabannya akan terlihat di rumah sakit kabupaten, ruang operasi, ruang persalinan, klinik jantung, layanan kanker, dan ruang-ruang pelayanan lain ketika seorang pasien yang sebelumnya harus menempuh perjalanan ratusan kilometer akhirnya mendapatkan dokter spesialis di daerahnya sendiri.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat