Perwirasatu.co.id, 27 Oktober 2026

Penegasan calon Polri, Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto tentang larangan titipan, transaksi, dan sponsorship dalam rekrutmen Polri membuka pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar janji seleksi bersih. Bagaimana komitmen itu diuji dalam praktik? Di tengah persaingan menjadi anggota kepolisian, keadilan tidak cukup diumumkan dari mimbar. Ia harus terlihat dalam prosedur terbuka, pengawasan yang dapat diperiksa, serta penanganan pengaduan yang akuntabel dan transparan bagi publik.

Komitmen yang Harus Dibuktikan

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, 1 Oktober 2026, Komjen Suyudi Ario Seto menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik titipan, transaksi, dan sponsorship dalam rekrutmen maupun pembinaan sumber daya manusia Polri. Pernyataan tersebut diberitakan detikNews pada 1 Oktober 2026. Suyudi menempatkan meritokrasi dan rekam integritas sebagai dasar pengelolaan SDM, mulai dari penerimaan hingga pengembangan karier.

Pernyataan itu penting, tetapi komitmen tidak boleh berhenti sebagai pesan moral. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuan institusi memastikan setiap peserta memperoleh kesempatan yang adil. Jika koneksi personal dapat mengalahkan kompetensi, seleksi kehilangan legitimasi. Sebaliknya, sistem yang konsisten menilai peserta berdasarkan persyaratan dan hasil yang terukur akan memperkuat kepercayaan masyarakat.

ANTARA News pada 1 Oktober 2026 juga memberitakan enam program prioritas transformasi yang dipaparkan Suyudi, termasuk pembenahan rekrutmen, pengawasan, pelayanan publik, dan akuntabilitas anggaran. Agenda tersebut menunjukkan bahwa persoalan rekrutmen berkaitan dengan pembenahan tata kelola secara menyeluruh, bukan sekadar menutup praktik percaloan.

Ketika Keadilan Dipertaruhkan

Titipan dan janji kelulusan berbayar mengancam keadilan dalam dua sisi. Peserta yang memenuhi standar dapat dirugikan oleh perlakuan istimewa terhadap orang lain. Pada saat yang sama, institusi berisiko menerima personel tanpa penilaian yang sepenuhnya objektif. Dalam organisasi yang memiliki kewenangan penegakan hukum, kualitas rekrutmen bukan hanya urusan internal, melainkan bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat.

Praktik percaloan juga memanfaatkan harapan keluarga. Orang yang mengaku mempunyai akses kepada pejabat dapat menawarkan kelulusan seolah-olah hasil seleksi berada dalam kendalinya. Karena itu, calon peserta perlu memahami bahwa tidak ada janji pihak ketiga yang dapat menggantikan pemenuhan persyaratan dan tahapan resmi. Permintaan uang dengan iming-iming kelulusan patut dicurigai dan dilaporkan melalui saluran yang tersedia.

Namun, tanggung jawab tidak boleh dibebankan hanya kepada peserta. Institusi juga harus memastikan bahwa prosedur, penilaian, dan pengawasan mempunyai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Transparansi bukan berarti membuka seluruh data pribadi peserta, melainkan menyediakan informasi yang memadai agar proses dapat diperiksa tanpa melanggar privasi maupun ketentuan hukum.

Transparansi Bukan Sekadar Slogan

Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penerimaan Anggota Polri, yang berlaku sejak 30 Juni 2026 menurut JDIH BPK, menjadi salah satu rujukan utama untuk menilai pelaksanaan seleksi. Peraturan tersebut mengatur penerimaan anggota melalui jalur umum, proaktif, dan kompetensi khusus. Ketentuan ini penting dipahami agar masyarakat tidak menyamakan perbedaan jalur penerimaan dengan praktik titipan.

Pengawasan yang efektif memerlukan prosedur pengaduan yang jelas, penanggung jawab yang dapat ditelusuri, serta tindak lanjut berdasarkan bukti. Digitalisasi dapat membantu mencatat proses dan mengurangi ruang manipulasi, tetapi teknologi bukan jaminan otomatis. Sistem tetap membutuhkan audit, pemeriksaan independen sesuai kewenangan, dan koreksi apabila ditemukan penyimpangan.

Bagi calon peserta 2027, persiapan terbaik dimulai dari informasi resmi. Portal Penerimaan Polri menjadi rujukan untuk memeriksa persyaratan dan jadwal ketika pengumuman terbaru diterbitkan. Kemampuan akademik, kesehatan, kebugaran, disiplin, serta kesiapan mental perlu dipersiapkan sejak dini. Ketentuan tahun sebelumnya tidak boleh langsung dianggap sama dengan persyaratan penerimaan berikutnya.

Keluarga pun perlu menolak tawaran kelulusan instan. Jangan mudah menyerahkan uang atau dokumen kepada orang yang mengaku memiliki koneksi. Jika menemukan indikasi penipuan atau penyimpangan, simpan bukti dan gunakan saluran pengaduan resmi.

Rekrutmen yang bersih bukan sekadar janji institusi, melainkan kewajiban yang harus dibuktikan melalui kesempatan setara, prosedur yang dapat diperiksa, dan penanganan pelanggaran secara konsisten. Kepercayaan publik tidak tumbuh dari slogan, tetapi dari pengalaman melihat aturan berlaku adil. Di situlah meritokrasi memperoleh makna: kompetensi menjadi dasar penerimaan, integritas menjadi bekal pengabdian, dan kewenangan tetap dipahami sebagai amanah.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat