Perwirasatu.co.id 30 Oktober 2026

Pelemahan rupiah kembali menguji ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global dan persoalan kepercayaan pasar. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyebut fundamental ekonomi nasional relatif kuat dibandingkan negara sekelompoknya. Namun, ketika nilai tukar mendekati Rp18.200 per dolar AS, optimisme saja tidak cukup. Publik membutuhkan data terukur, kebijakan konsisten, dan bukti bahwa stabilitas ekonomi benar-benar terjaga.

Fluktuasi atau Sinyal Peringatan?

Destry menilai pergerakan rupiah merupakan bagian dari mekanisme pasar yang dipengaruhi permintaan dan penawaran, persepsi investor, serta dinamika global. Penjelasan itu masuk akal. Mata uang memang tidak bergerak hanya berdasarkan kondisi domestik, tetapi juga mengikuti arah suku bunga Amerika Serikat dan perubahan preferensi investor terhadap aset berisiko.

Tirto.id, 29 Oktober 2026, melaporkan bahwa Destry menegaskan fundamental Indonesia relatif baik dibandingkan negara sekelompoknya. Ia juga menyebut BI memiliki beragam instrumen untuk menjaga stabilitas rupiah, tidak terbatas pada suku bunga acuan.

Namun, penjelasan tentang mekanisme pasar tidak boleh menjadi akhir evaluasi. Pertanyaan pentingnya ialah seberapa kuat ekonomi domestik menyerap guncangan dan sejauh mana kebijakan mampu meredam volatilitas tanpa menimbulkan biaya berlebihan.

Fundamental Kuat Perlu Pembuktian

Data memberikan gambaran yang lebih terukur. Bank Indonesia, dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III yang diterbitkan 23 Oktober 2026, mencatat cadangan devisa akhir September sebesar 146,3 miliar dolar AS, setara pembiayaan 5,3 bulan impor. Surplus perdagangan Agustus juga mencapai 3,55 miliar dolar AS.

Akan tetapi, ketahanan eksternal bukan berarti rupiah kebal terhadap tekanan. Laporan yang sama mencatat arus keluar bersih investasi portofolio sebesar 80 juta dolar AS pada triwulan III, terutama dari saham. Hingga 19 Oktober, arus portofolio triwulan IV berbalik menjadi masuk bersih 660 juta dolar AS. Data ini memperlihatkan dinamika modal yang berubah mengikuti kondisi pasar.

Bank Indonesia juga mencatat rupiah pada 20 Oktober berada di Rp17.985 per dolar AS, melemah 0,61 persen dibandingkan akhir September. Sementara itu, JISDOR pada 28 Oktober tercatat Rp18.183 per dolar AS. Angka tersebut menunjukkan tekanan yang perlu dicermati, bukan bukti tunggal bahwa fundamental ekonomi telah memburuk.

MSCI dan Kepercayaan Investor

Tekanan juga muncul dari persoalan tata kelola pasar modal. Reuters, 29 Oktober 2026, melaporkan peringatan MSCI mengenai transparansi kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi. Persoalan itu meningkatkan kekhawatiran terhadap prospek pasar saham Indonesia dan kemungkinan arus keluar modal.

Destry menyebut persoalan MSCI sebagai guncangan jangka pendek dan berharap perbaikan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjawab kekhawatiran tersebut. Namun, pemulihan kepercayaan tidak cukup mengandalkan optimisme. Transparansi kepemilikan, pengawasan transaksi, dan penegakan aturan harus terlihat nyata.

Pada hari yang sama, Katadata.co.id memberitakan peringatan Hashim Djojohadikusumo mengenai risiko rupiah melemah hingga Rp20.000–Rp22.000 per dolar AS. Angka itu merupakan peringatan risiko, bukan kepastian atau proyeksi resmi BI. Meski demikian, potensi arus modal keluar layak diantisipasi melalui penguatan tata kelola dan komunikasi kebijakan yang kredibel.

Intervensi Harus Terukur

Bank Indonesia memiliki instrumen intervensi melalui pasar spot, NDF, dan DNDF, disertai kebijakan lindung nilai serta instrumen moneter lainnya. Laporan BI pada 23 Oktober menegaskan bahwa strategi tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah dan memperkuat ketahanan eksternal.

Namun, efektivitas kebijakan tidak cukup diukur dari kemampuan menahan kurs dalam jangka pendek. Stabilitas juga menuntut likuiditas valuta asing yang memadai, inflasi terkendali, dan kepercayaan terhadap kebijakan. Intervensi perlu dilakukan secara terukur, sementara pemerintah dan OJK menangani persoalan domestik yang berada dalam kewenangannya.

Dampaknya pada Masyarakat

Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, obat-obatan, dan mesin industri. Dampaknya terhadap harga tidak selalu langsung karena dipengaruhi kontrak, biaya produksi, dan kemampuan perusahaan menyerap kenaikan. Namun, jika tekanan berlangsung lama, daya beli masyarakat dapat ikut tergerus.

Karena itu, stabilitas rupiah bukan sekadar urusan investor dan pasar keuangan. Pemerintah perlu mengantisipasi dampak terhadap harga dan dunia usaha, sedangkan regulator harus memastikan pasar bekerja secara transparan dan adil.

Optimisme Harus Disertai Bukti

Pernyataan bahwa fundamental Indonesia relatif kuat patut diuji melalui data, bukan diterima atau ditolak berdasarkan sentimen sesaat. Cadangan devisa yang memadai dan perdagangan yang surplus merupakan penyangga penting, tetapi bukan jaminan bahwa tekanan nilai tukar akan segera berakhir.

Rupiah tidak harus selalu menguat untuk membuktikan keberhasilan kebijakan. Yang lebih penting ialah volatilitas terkendali, aturan ditegakkan, dan risiko dijelaskan secara terbuka. Fundamental yang kuat akhirnya bukan sekadar klaim pejabat, melainkan kemampuan negara menghadapi guncangan tanpa membebankan dampak terbesarnya kepada masyarakat.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat