Perwirasatu.co.id 30 Oktober 2026.

Perbincangan mengenai upah minimum Korea Selatan dan harga barang yang dianggap murah dibandingkan Indonesia memancing pertanyaan tentang arti kesejahteraan. Gaji yang lebih tinggi tidak otomatis membuat hidup lebih mudah, sementara harga yang tampak murah belum tentu terjangkau bagi semua orang. Kuncinya terletak pada daya beli, biaya kebutuhan pokok, dan pendapatan yang tersisa setelah pengeluaran bulanan dibayarkan.

Pada 26 Oktober 2026, media sosial X ramai membicarakan perbandingan upah dan harga barang di Korea Selatan. Sebuah unggahan menyebut upah sekitar dua juta won, sedangkan air putih di sebuah tempat di kawasan Seongsu dijual 300 won. Perbandingan itu tampak sederhana, tetapi menyimpan persoalan ekonomi yang lebih besar: seberapa jauh pendapatan pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya?

Harga air minum di satu gerai tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa barang di Korea Selatan lebih murah daripada di Indonesia. Harga berbeda menurut lokasi, jenis toko, merek, dan kualitas produk. Unggahan viral tersebut lebih tepat menjadi pintu masuk untuk menguji daya beli daripada dijadikan bukti bahwa hidup di Korea Selatan selalu lebih murah.

Data resmi Minimum Wage Council Korea Selatan menunjukkan upah minimum 2026 sebesar 10.320 won per jam. Dengan perhitungan standar 209 jam sebulan, nilainya mencapai 2.156.880 won sebelum potongan. Data ini tercantum dalam tabel upah minimum resmi yang dipublikasikan pada 5 Agustus 2025. Angka tersebut menjelaskan mengapa upah bulanan Korea Selatan kerap disebut sekitar dua juta won.

Namun, mengubahnya menjadi rupiah tidak otomatis menjelaskan tingkat kesejahteraan. Nilai konversi bergantung pada kurs yang digunakan, sedangkan upah minimum bukan gaji bersih yang pasti diterima setiap pekerja. Pajak, iuran, jam kerja, dan ketentuan kontrak dapat memengaruhi pendapatan yang benar-benar masuk ke rekening.

Persoalan utamanya adalah daya beli. Pekerja tidak hidup dari angka gaji semata, melainkan dari sisa pendapatan setelah membayar tempat tinggal, makanan, transportasi, energi, kesehatan, dan kebutuhan keluarga. Gaji yang besar bisa terasa sempit jika biaya rutin menyerap sebagian besar pendapatan. Sebaliknya, pendapatan lebih rendah dapat terasa lebih memadai apabila kebutuhan pokok relatif terjangkau.

Perbandingan di Indonesia sendiri memperlihatkan kesenjangan antarwilayah. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, dalam tabel UMP 2026 yang diperbarui 29 April 2026, mencatat UMP Jawa Tengah sebesar Rp2.327.386 per bulan, sedangkan DKI Jakarta Rp5.729.876. Angka ini merupakan upah minimum provinsi, bukan gambaran seluruh gaji pekerja karena terdapat pula ketentuan upah minimum kabupaten atau kota.

Karena itu, perbandingan yang adil harus mempertemukan kondisi yang sebanding. Biaya hidup Seoul tidak bisa langsung disamakan dengan seluruh wilayah Indonesia. Begitu pula PDB per kapita, baik nominal maupun berdasarkan paritas daya beli, tidak berarti setiap pekerja Korea memperoleh pendapatan beberapa kali lipat pekerja Indonesia. Ukuran ekonomi nasional tidak otomatis menggambarkan penghasilan setiap rumah tangga.

Ukuran yang lebih konkret ialah berapa lama seseorang harus bekerja untuk membeli kebutuhan tertentu dan berapa pendapatan yang tersisa pada akhir bulan. Harga pangan, sewa tempat tinggal, serta ongkos transportasi perlu dibandingkan menggunakan sumber dan wilayah yang jelas. Tanpa ukuran itu, perdebatan mudah terjebak pada angka rupiah yang terlihat besar, tetapi tidak menjelaskan kondisi hidup sebenarnya.

Bagi Indonesia, tantangannya bukan sekadar menaikkan upah minimum. Peningkatan produktivitas, perluasan pekerjaan bernilai tambah, pendidikan vokasi, perlindungan tenaga kerja, dan pengendalian biaya kebutuhan dasar harus berjalan bersama. Kenaikan upah penting, tetapi manfaatnya bisa tergerus jika biaya hidup meningkat lebih cepat daripada pendapatan.

Perbandingan Korea Selatan dan Indonesia pada akhirnya mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah bekerja cukup untuk hidup layak, menabung, dan mempersiapkan masa depan? Kesejahteraan tidak ditentukan oleh nominal gaji atau harga satu botol air semata. Ukuran sesungguhnya adalah kemampuan pendapatan memenuhi kebutuhan, menyisakan ruang untuk menghadapi risiko, dan membuka kesempatan memperbaiki kehidupan keluarga.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat