Perwirasatu.co.id, Manggarai, NTT - Puluhan pekerja proyek Bendungan dan Irigasi Wae Rewuk di Kampung Singkul, Desa Nggakak, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, NTT, menuntut hak mereka sebesar Rp432.000.000 yang hingga kini belum dibayarkan.

‎Proyek tersebut milik PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp20 miliar.

‎Kepada Awak Media, juru bicara pekerja, Fransiskus Hardi, menegaskan uang kerja dan material mereka belum dibayar sepeserpun.

‎"Kesepakatan awal kami bekerja dihitung kubikasi. Total kami kerja 540 m3, per meter Rp1.000.000. Tapi pihak PT Adhi Karya bilang per meter hanya Rp800.000," ujar Fransiskus.

‎"Jadi 540 m3 dikali Rp800.000 sama dengan Rp432.000.000. Sampai hari ini belum terbayar," tegasnya.

‎Fransiskus mengaku sudah berulang kali menghubungi Sub Kontraktor, Hendrikus Harum, pemilik CV Lingko Cura, namun tidak ditanggapi dan diduga lari dari tanggung jawab.

‎PT Adhi Karya: Sudah Lunas, Silakan ke Subkon

‎Saat dikonfirmasi, pihak PT Adhi Karya mengaku sudah menyelesaikan pembayaran ke Sub Kontraktor CV Lingko Cura. Untuk tunggakan upah dan material, pekerja diminta menghubungi CV Lingko Cura.

‎"Para pekerja pernah bertemu kami di Kupang. Waktu itu kami sampaikan silakan bertemu pihak CV Lingko Cura dengan Direktur Hendrikus Harum," ujar pihak PT Adhi Karya.

‎Pernyataan ini dinilai pekerja sebagai bentuk cuci tangan. Sebab, PT Adhi Karya sebagai pemilik proyek dan pemberi kerja utama tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja.

‎Hendrikus Harum Membantah, Tuding Pekerja Kabur

‎Terpisah, Hendrikus Harum selaku Sub Kontraktor CV Lingko Cura membantah memiliki tunggakan.

‎Awalnya ia mengaku tidak mengenal Fransiskus Hardi. Namun setelah wartawan menunjukkan bukti komunikasi keduanya, barulah ia mengaku mengenal Fransiskus.

‎"Saya tidak ada tunggakan material di sana, semua sudah terbayar langsung dengan pemilik oto yang muat pasir dari Reo," ujarnya.

‎ "Frans dan kawan-kawan itu lari tinggalkan pekerjaan. Mereka hanya kerja pasangan 40 meter, belum plester dan acian, tinggalkan hutang material yang akhirnya saya selesaikan," katanya.

‎"Saya tangani di Wae Rewuk hanya 60 meter bagian sayapnya, sementara pekerjaan bendung dan lain-lain itu subkon dari Adhi Karya. Saya punya bagian sudah tuntas, hasil opname sudah diserahkan ke Adhi Karya," tegasnya.

‎"Logika pak, orang boleh tuntut hak jika pekerjaan ada hasil opname. Apa yang Frans sampaikan berbeda dengan orang yang betul-betul kerja di lapangan," ujarnya.

‎ "Mereka juga lari tidak bayar kontrak rumah di Reo, sekarang pemilik rumah pergi tagih di pengawas saya di Reo," tambahnya.

‎Fransiskus Membantah Keras: Itu Tidak Benar

‎Semua tudingan itu dibantah keras oleh Fransiskus Hardi.

‎ "Apa yang disampaikan Hendrikus Harum itu tidak benar. Uang kami belum terbayar," tegas Fransiskus.

‎ "Kami ingin ketemu beliau, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Dia lari dari tanggung jawab," ujarnya.

‎"Kami minta PT Adhi Karya jangan cuci tangan. Mereka harus bertanggung jawab. Kami sudah sampaikan agar jangan lakukan pembayaran lunas kepada Hendrikus Harum karena ada berita dari Timor. Tapi PT Adhi Karya tidak mendengar kami," ungkapnya.

‎"Kami sudah korban tenaga dan waktu. Kami ke Wae Rewuk untuk cari makan. Masa keringat kami masyarakat kecil diabaikan. Kami menuntut hak kami, negara harus adil. Kami tetap berjuang," tutur Fransiskus.

‎Dasar Hukum: Hak Pekerja Wajib Dibayar

‎Dalam kasus ini, terdapat sejumlah aturan yang wajib dipatuhi:

1. ‎Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

‎Pasal 88 ayat (1) menegaskan setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak. Upah yang sudah menjadi hak pekerja wajib dibayar tepat waktu dan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang sah.

1. ‎Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

‎Pasal 47 menegaskan penyedia jasa wajib membayar upah pekerja sesuai perjanjian. Pengguna jasa dan penyedia jasa utama tetap memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan, termasuk terhadap subkontraktor di bawahnya.

1. ‎Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

‎Mengubah sebagian ketentuan ketenagakerjaan, namun tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja. Hak pekerja tetap dilindungi negara.

1. ‎Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

‎Perselisihan mengenai hak, termasuk upah yang belum dibayar, wajib diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, hingga pengadilan hubungan industrial jika tidak ada titik temu.

1. ‎Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1243*

‎Pihak yang wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian kerja wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut.

‎Media membuka ruang hak jawab bagi semua pihak secara berimbang, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Kode Etik Jurnalistik.

‎Hingga berita ini diterbitkan, para pekerja masih menunggu itikad baik dari PT Adhi Karya dan CV Lingko Cura untuk menyelesaikan pembayaran Rp432 juta tersebut. Jika tidak ada penyelesaian, pekerja menegaskan akan menempuh jalur hukum.

‎(Tim)