Perwirasatu.co.id, Kamis 21 Mei 2026.

Di atas kertas, ekonomi Indonesia tampak bergerak meyakinkan. Pertumbuhan nasional stabil di kisaran lima persen selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah berkali kali menyebut angka itu sebagai bukti ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Namun di balik laporan statistik yang tampak optimistis, jutaan rakyat justru menghadapi kenyataan berbeda: daya beli melemah, biaya hidup meningkat, dan kelas menengah perlahan tergerus. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai naiknya angka kemiskinan serta menyusutnya kelas menengah akhirnya membuka diskusi besar tentang kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sumber: Kompas.com, artikel “Prabowo Sorot Ekonomi RI Meningkat tapi Kemiskinan Bertambah, Kelas Menengah Menurun”, 20 Mei 2026.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti paradoks ekonomi nasional ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di atas lima persen, tetapi jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin justru meningkat. Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin naik dari sekitar 46,1 juta orang pada 2017 menjadi sekitar 49,5 juta orang pada 2024. Pada saat yang sama, jumlah kelas menengah turun dari sekitar 22,1 juta menjadi 17,4 juta jiwa. Pernyataan itu menjadi perhatian publik karena disampaikan langsung oleh kepala negara di tengah narasi resmi pemerintah yang selama ini menekankan stabilitas pertumbuhan ekonomi. 

Fenomena menyusutnya kelas menengah sebenarnya bukan isu baru. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah lembaga riset dan ekonom telah memperingatkan adanya tekanan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan menengah akibat kenaikan biaya hidup, perlambatan konsumsi rumah tangga, dan terbatasnya lapangan kerja formal dengan pendapatan layak. Kelas menengah selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik Indonesia. Ketika kelompok ini melemah, maka daya tahan ekonomi nasional ikut terpengaruh karena konsumsi rumah tangga merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. 

Pernyataan Prabowo juga memunculkan pertanyaan penting mengenai arah pembangunan ekonomi Indonesia selama hampir satu dekade terakhir. Selama ini keberhasilan pembangunan lebih sering diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik bruto, investasi, serta pembangunan infrastruktur berskala besar. Namun indikator indikator tersebut tidak selalu menggambarkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu otomatis menciptakan pemerataan pendapatan apabila keuntungan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada sektor tertentu dan kelompok ekonomi tertentu. 

Dalam kehidupan sehari hari, tekanan ekonomi mulai dirasakan banyak keluarga kelas menengah. Harga kebutuhan pokok meningkat, biaya pendidikan semakin mahal, dan akses kepemilikan rumah menjadi semakin sulit dijangkau generasi muda. Banyak pekerja muda di perkotaan menghadapi situasi ketika penghasilan mereka tidak lagi mampu mengikuti laju kenaikan biaya hidup. Sebagian masyarakat bahkan rentan turun kelas akibat kehilangan pekerjaan, beban kesehatan, atau cicilan rumah tangga yang semakin berat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas angka pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghadirkan rasa aman secara ekonomi bagi masyarakat luas. 

Reuters juga melaporkan bahwa pemerintah Indonesia tengah memperkuat peran negara dalam pengelolaan sejumlah sektor strategis, termasuk komoditas sumber daya alam. Kebijakan tersebut dipandang pemerintah sebagai langkah menjaga penerimaan negara dan stabilitas ekonomi nasional. Namun sebagian pelaku pasar dan investor menilai meningkatnya intervensi negara dapat memunculkan ketidakpastian baru terhadap iklim investasi. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan dunia usaha. 

Di tengah situasi tersebut, masyarakat semakin sensitif terhadap isu ketimpangan sosial. Media sosial dipenuhi keluhan mengenai mahalnya harga pangan, sulitnya memperoleh pekerjaan dengan penghasilan memadai, serta tekanan ekonomi rumah tangga yang semakin berat. Banyak pekerja informal dan pelaku usaha kecil menghadapi ketidakpastian pendapatan setiap hari. Pada saat yang sama, sebagian masyarakat melihat pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kualitas hidup mereka. Kondisi inilah yang membuat isu ketimpangan ekonomi menjadi semakin relevan dalam perdebatan publik nasional. 

Sejumlah ekonom menilai bahwa Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan merata. Pertumbuhan berkualitas tidak hanya diukur dari tingginya angka produk domestik bruto, tetapi juga dari kemampuan negara menciptakan pekerjaan layak, memperkuat daya beli masyarakat, dan memperluas akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu memperkuat kelas menengah dan mengurangi kerentanan sosial, maka stabilitas ekonomi jangka panjang akan sulit tercapai. 

Pidato Prabowo akhirnya membuka ruang evaluasi yang lebih luas mengenai arah pembangunan Indonesia. Selama bertahun tahun, pertumbuhan ekonomi sering dipandang sebagai ukuran utama keberhasilan negara. Namun meningkatnya tekanan hidup masyarakat memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Negara tidak hanya dituntut mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Pada akhirnya, persoalan utama yang kini dihadapi Indonesia bukan sekadar bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, melainkan bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut benar benar mampu memperkuat kehidupan rakyat. Ketika kelas menengah terus menyusut dan masyarakat rentan semakin bertambah, maka tantangan terbesar pemerintah adalah membangun sistem ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara statistik, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan sosial yang nyata.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat