Perwirasatu.co.id, Jum'at 10 Juli 2026

Malam itu langit Manggopoh nyaris tanpa cahaya. Kesunyian menyelimuti markas tentara kolonial Belanda yang merasa wilayah tersebut telah sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Namun, di balik gelapnya malam, sekelompok pejuang rakyat bergerak perlahan mendekati sasaran. Di barisan terdepan berdiri seorang perempuan Minangkabau bernama Siti Manggopoh. Berbekal keberanian, kecerdikan, dan tekad mempertahankan martabat rakyat, ia memimpin sebuah serangan yang kemudian dikenang sebagai salah satu episode paling menggetarkan dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme di Sumatra Barat.

Peristiwa itu merupakan bagian dari Perang Belasting, sebuah perlawanan rakyat terhadap kebijakan pajak yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Kata belasting dalam bahasa Belanda berarti pajak. Kebijakan tersebut tidak hanya membebani kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga dipandang sebagai bentuk campur tangan kolonial terhadap tatanan sosial dan adat yang telah lama hidup di Minangkabau. Penolakan yang mula-mula disampaikan melalui berbagai cara damai akhirnya berkembang menjadi perlawanan terbuka ketika aspirasi masyarakat tidak memperoleh ruang yang adil.

Untuk memahami mengapa perlawanan itu begitu besar, penting melihat kedudukan tanah dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas, kehormatan, dan keberlanjutan kehidupan kaum. Dalam sistem adat Minangkabau yang menganut garis keturunan ibu atau matrilineal, tanah ulayat diwariskan kepada perempuan sebagai amanah yang harus dijaga demi keberlangsungan generasi berikutnya. Karena itu, kebijakan pajak kolonial dipandang bukan hanya sebagai beban finansial, tetapi juga sebagai ancaman terhadap nilai adat dan kedaulatan masyarakat atas tanah warisan leluhur.

Latar sosial inilah yang menjelaskan mengapa kaum perempuan tidak sekadar menjadi penonton dalam perlawanan tersebut. Di Minangkabau, perempuan menempati posisi terhormat sebagai Bundo Kanduang, simbol penjaga nilai, keluarga, dan kehormatan kaum. Dalam situasi ketika tanah, adat, dan martabat masyarakat menghadapi ancaman, keterlibatan perempuan menjadi sesuatu yang lahir secara alamiah dari tanggung jawab sosial yang telah mengakar kuat selama berabad-abad. Dari lingkungan budaya seperti itulah muncul sosok Siti Manggopoh yang kemudian dikenal sebagai salah seorang pemimpin perlawanan rakyat.

Memasuki pertengahan Juni 1908, ketegangan antara rakyat Manggopoh dan pemerintah kolonial mencapai puncaknya. Berbagai catatan sejarah menunjukkan bahwa serangan terhadap markas Belanda berlangsung pada pertengahan Juni 1908, sementara beberapa sumber menyebut secara spesifik tanggal 16 Juni 1908. Perbedaan kecil mengenai penanggalan tidak mengurangi substansi sejarah bahwa perlawanan tersebut merupakan salah satu aksi paling berani yang pernah dilakukan rakyat Minangkabau terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu.

Serangan dirancang dengan sangat matang. Para pejuang memanfaatkan pengetahuan mereka mengenai medan, kebiasaan patroli tentara kolonial, serta kondisi malam yang menguntungkan. Mereka bergerak secara senyap agar tidak menarik perhatian penjaga. Strategi ini menunjukkan bahwa perlawanan rakyat bukanlah tindakan spontan tanpa perencanaan, melainkan operasi yang disusun dengan perhitungan cermat. Dalam banyak kajian sejarah Indonesia, keberhasilan suatu gerakan rakyat sering kali ditentukan oleh kemampuan membaca situasi lawan, bukan semata-mata oleh jumlah pasukan atau kecanggihan persenjataan.

Di tengah persiapan itu, Siti Manggopoh tampil sebagai pemimpin yang mampu membangkitkan semangat para pejuang. Ia tidak hanya hadir sebagai simbol keberanian, tetapi juga menjadi penggerak yang menyatukan tekad masyarakat. Kepemimpinan seperti ini memperlihatkan bahwa pengaruh seorang pemimpin tidak selalu lahir dari jabatan formal ataupun kekuatan militer, melainkan dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada sosok yang dianggap memiliki integritas, keberanian, dan kepedulian terhadap nasib bersama.

Berbagai kisah yang berkembang di tengah masyarakat Minangkabau menyebutkan bahwa Siti Manggopoh memimpin penyerbuan sambil menggendong anaknya yang masih bayi. Tradisi lisan tersebut telah diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian penting dari memori kolektif masyarakat. Namun, dari sudut pandang historiografi modern, kisah tersebut lebih tepat dipahami sebagai narasi yang hidup dalam tradisi lokal karena belum seluruh rinciannya dapat diverifikasi melalui sumber primer sezaman. Sikap kritis semacam ini justru memperkuat penghargaan terhadap sejarah karena mampu membedakan antara fakta yang terdokumentasi dan cerita yang berkembang dalam ingatan masyarakat.

Hal yang sama berlaku terhadap jumlah korban dalam penyerbuan tersebut. Sejumlah publikasi kebudayaan dan sejarah lokal menyebut sekitar 53 serdadu Belanda tewas dalam serangan itu. Angka tersebut telah lama dikenal luas dan menjadi bagian dari narasi kepahlawanan Siti Manggopoh. Namun demikian, beberapa peneliti mengingatkan bahwa arsip kolonial maupun berbagai sumber sejarah tidak selalu mencatat jumlah korban secara seragam. Oleh karena itu, penyebutan angka tersebut lebih tepat disampaikan sebagai informasi yang berasal dari sejumlah sumber sejarah, bukan sebagai fakta tunggal yang tidak dapat diperdebatkan. Pendekatan seperti ini merupakan praktik yang lazim dalam penulisan feature sejarah yang mengedepankan akurasi sekaligus menghormati berbagai versi sumber yang tersedia.

Terlepas dari berbagai perbedaan rincian dalam sejumlah catatan sejarah, tidak ada keraguan bahwa Perang Manggopoh menjadi pukulan psikologis yang serius bagi pemerintah kolonial Belanda. Selama ini, kolonial meyakini bahwa superioritas persenjataan modern telah cukup untuk meredam setiap bentuk perlawanan rakyat. Kenyataannya, sekelompok masyarakat yang bersatu, memahami medan, dan memiliki semangat juang tinggi mampu mengguncang rasa aman pasukan kolonial. Peristiwa tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan moral sering kali menjadi faktor yang tidak dapat dihitung hanya dengan ukuran militer.

Keberhasilan perlawanan itu tidak berlangsung tanpa konsekuensi. Pemerintah kolonial segera mengerahkan pasukan tambahan untuk memburu para pejuang yang terlibat. Pengawasan diperketat, penangkapan dilakukan, dan tekanan terhadap masyarakat semakin meningkat. Dalam situasi seperti itu, Siti Manggopoh beserta para pengikutnya harus menghadapi risiko besar sebagai konsekuensi dari pilihan mereka menentang kekuasaan kolonial. Sejarah perjuangan memang hampir selalu memperlihatkan bahwa kemenangan moral sering kali harus dibayar dengan penderitaan yang panjang.

Dalam perjalanan berikutnya, Siti Manggopoh akhirnya berhasil ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Ia kemudian menjalani proses hukum kolonial dan dijatuhi hukuman pembuangan ke Manado, Sulawesi Utara. Pengasingan merupakan salah satu strategi yang kerap digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk memutus pengaruh para tokoh perlawanan terhadap masyarakat di daerah asalnya. Meskipun dipisahkan dari tanah kelahirannya, semangat perjuangan Siti Manggopoh tidak pernah benar-benar dapat dipatahkan. Justru dari pengasingan itulah namanya semakin dikenang sebagai simbol keberanian perempuan Minangkabau.

Kisah hidup Siti Manggopoh juga memperlihatkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak pernah lahir dari satu daerah atau satu kelompok masyarakat saja. Dari Aceh muncul Cut Nyak Dhien, dari Maluku lahir Martha Christina Tiahahu, dari Jawa dikenal Nyi Ageng Serang, sementara dari Ranah Minang tampil Siti Manggopoh dengan karakter perjuangannya yang khas. Masing-masing bergerak dalam ruang sejarah yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni mempertahankan martabat bangsa dari penindasan kolonial.

Keunikan perjuangan Siti Manggopoh terletak pada akar persoalan yang melatarbelakanginya. Ia tidak semata-mata mengangkat senjata untuk melawan kekuatan militer asing, melainkan berdiri membela hak-hak rakyat yang terancam oleh kebijakan ekonomi kolonial. Dengan demikian, Perang Belasting dapat dipahami sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan struktural yang merampas ruang hidup masyarakat. Perspektif ini memperlihatkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia sejak awal telah menyentuh persoalan keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat, dan penghormatan terhadap sistem adat yang telah lama tumbuh di Nusantara.

Dari sudut pandang historiografi, Siti Manggopoh merupakan contoh bagaimana sejarah lokal memiliki kontribusi besar dalam membentuk sejarah nasional. Selama bertahun-tahun, perhatian publik lebih banyak tertuju pada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di pusat-pusat pemerintahan kolonial. Padahal, di berbagai daerah berlangsung perlawanan yang tidak kalah penting dalam mengikis kekuasaan Belanda. Mengangkat kembali kisah Siti Manggopoh bukan hanya bentuk penghormatan kepada seorang tokoh, tetapi juga upaya menghadirkan sejarah Indonesia secara lebih utuh, berimbang, dan inklusif.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat