Perwirasatu.co.id, Selasa 14 Juli 2026

Komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka peluang mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah menghadirkan diskusi yang jauh lebih besar daripada sekadar mekanisme hukum. Di balik pernyataan tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana negara mampu memastikan setiap perkara korupsi ditangani secara independen, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan. Di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga penegak hukum dalam beberapa tahun terakhir, setiap keputusan yang diambil KPK akan menjadi tolok ukur konsistensi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pernyataan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu bahwa pengambilalihan perkara dimungkinkan berdasarkan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan mekanisme pengamanan apabila suatu perkara mengalami hambatan. Namun, kewenangan tersebut bukanlah instrumen yang dapat digunakan secara serta-merta. Undang-undang menempatkan koordinasi, komunikasi, dan supervisi sebagai tahapan awal sebelum KPK memutuskan mengambil alih suatu perkara. Dengan demikian, pengambilalihan merupakan langkah luar biasa yang hanya digunakan apabila terdapat alasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10A tidak sekadar memberikan kewenangan tambahan kepada KPK, tetapi juga mencerminkan filosofi bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparat penegak hukum. KPK bukanlah lembaga yang berdiri di atas Polri maupun Kejaksaan Agung, melainkan bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi koordinatif sekaligus korektif. Oleh karena itu, keberadaan pasal tersebut harus dipahami sebagai mekanisme pengawasan agar proses penegakan hukum tetap berjalan efektif tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi.

Dalam konteks perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum, kehati-hatian menjadi kebutuhan mutlak. Posisi strategis yang pernah diemban seorang pejabat berpotensi memunculkan persepsi adanya konflik kepentingan, meskipun persepsi tersebut belum tentu mencerminkan kenyataan. Karena itulah transparansi proses hukum menjadi faktor yang sangat penting. Publik tidak hanya ingin melihat perkara diproses, tetapi juga ingin memperoleh keyakinan bahwa seluruh tahapan penyidikan berlangsung tanpa intervensi dan tanpa perlakuan istimewa terhadap siapa pun.

KPK sendiri menegaskan hingga saat ini belum terdapat alasan untuk mengambil alih perkara tersebut karena proses hukum masih berjalan. Sikap ini mencerminkan penghormatan terhadap asas due process of law. Dalam negara hukum, setiap institusi diberikan kesempatan menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengambil alih perkara sebelum terdapat indikator adanya hambatan justru berpotensi menimbulkan kesan bahwa koordinasi antarlembaga tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, keputusan untuk menunggu perkembangan penyidikan dapat dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap mekanisme hukum yang berlaku sekaligus upaya menjaga keseimbangan hubungan antarpenegak hukum.

Meskipun demikian, ruang pengawasan publik tetap harus terbuka. Pengalaman penanganan sejumlah perkara korupsi besar menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Pengawasan publik bukan berarti mencampuri proses penyidikan, melainkan memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai hukum, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi. Di sinilah peran KPK sebagai lembaga supervisi akan diuji, bukan hanya melalui kewenangan mengambil alih perkara, melainkan juga melalui kemampuannya memastikan proses penegakan hukum berlangsung secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dalam dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait perkara Asabri, pengadaan batu bara, serta Krakatau Steel menambah kompleksitas persoalan. Kompleksitas itu tidak semata-mata terletak pada nilai perkara atau banyaknya objek yang diperiksa, melainkan pada posisi tersangka yang sebelumnya merupakan salah satu pejabat paling berpengaruh dalam penanganan perkara tindak pidana khusus. Kondisi tersebut menuntut seluruh aparat penegak hukum bekerja dengan standar profesionalisme yang lebih tinggi dibandingkan perkara biasa.

Pelimpahan penanganan perkara kepada Kejaksaan Agung dengan alasan membangun sinergi antarlembaga merupakan pilihan yang memiliki konsekuensi besar terhadap persepsi publik. Dari sudut pandang kelembagaan, langkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk koordinasi dalam sistem peradilan pidana. Namun, dari perspektif masyarakat, keputusan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pengawasan apabila sebuah institusi harus menangani perkara yang berkaitan dengan mantan pejabatnya sendiri. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Di sinilah urgensi supervisi KPK menemukan relevansinya. Supervisi tidak boleh dipahami sebagai bentuk intervensi terhadap penyidik, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum. Fungsi supervisi mencakup pemantauan perkembangan perkara, koordinasi antarlembaga, pemberian rekomendasi apabila ditemukan hambatan, hingga kemungkinan pengambilalihan apabila syarat yang ditentukan undang-undang benar-benar terpenuhi. Dengan demikian, keberadaan KPK menjadi mekanisme checks and balances dalam sistem pemberantasan korupsi nasional.

Pengalaman penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa perkara yang melibatkan pejabat tinggi sering kali menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan perkara pidana pada umumnya. Kompleksitas tersebut dapat berupa banyaknya dokumen yang harus ditelusuri, luasnya jaringan pihak yang terlibat, hingga tingginya perhatian publik terhadap setiap perkembangan penyidikan. Tantangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlambat proses hukum. Sebaliknya, semakin besar perhatian masyarakat, semakin tinggi pula tuntutan agar seluruh proses berlangsung secara profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Asas praduga tidak bersalah tetap harus ditempatkan sebagai fondasi utama. Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dari proses hukum, bukan penentuan bersalah atau tidak bersalah. Putusan mengenai kesalahan hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan melalui proses pembuktian yang adil. Oleh sebab itu, pemberitaan maupun analisis mengenai perkara ini harus menjaga keseimbangan antara kepentingan publik memperoleh informasi dan hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama di hadapan undang-undang.

Di sisi lain, penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah tidak boleh mengurangi semangat pemberantasan korupsi. Justru dalam perkara yang menyita perhatian nasional, integritas lembaga penegak hukum diuji melalui kemampuan mereka menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi, kepastian hukum, dan kepentingan publik. Keberhasilan penanganan perkara bukan hanya diukur dari putusan pengadilan yang dijatuhkan pada akhirnya, tetapi juga dari kualitas proses penyidikan yang berlangsung secara transparan, independen, bebas dari intervensi, serta mampu menjawab harapan masyarakat terhadap tegaknya supremasi hukum.

Pada akhirnya, perhatian publik terhadap perkara ini sesungguhnya melampaui sosok yang sedang menjalani proses hukum. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas sistem penegakan hukum Indonesia. Masyarakat ingin melihat bahwa hukum bekerja tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang seseorang. Prinsip persamaan di hadapan hukum hanya akan memperoleh makna apabila diterapkan secara konsisten dalam praktik, terutama ketika perkara melibatkan pejabat yang pernah memiliki kewenangan besar dalam proses penegakan hukum.

Momentum ini juga menjadi ujian bagi efektivitas desain kelembagaan pemberantasan korupsi yang dibangun melalui pembagian kewenangan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Masing-masing institusi memiliki mandat yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu menghadirkan keadilan dan memberantas korupsi secara efektif. Sinergi antarlembaga akan dinilai berhasil apabila mampu menghasilkan proses hukum yang cepat, terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bukan sekadar menunjukkan pembagian tugas administratif.

Di tengah berkembangnya berbagai opini di ruang publik, seluruh pihak perlu menahan diri dari kesimpulan yang terlalu dini. Spekulasi yang tidak didukung fakta hanya akan memperkeruh suasana dan berpotensi mengganggu jalannya proses hukum. Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan data, argumentasi hukum, dan pengawasan publik yang konstruktif justru menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas lembaga penegak hukum. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang kritis, tetapi juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Kasus ini sekaligus mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat bergantung pada satu institusi semata. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi, integritas aparat, kecukupan alat bukti, serta keberanian mengambil keputusan yang bebas dari tekanan politik maupun kepentingan pribadi. Oleh karena itu, mekanisme supervisi dan pengambilalihan perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK harus dipahami sebagai instrumen pengaman yang digunakan secara proporsional, bukan sebagai simbol persaingan kewenangan antarlembaga.

Bagi KPK, sikap menunggu perkembangan penyidikan sambil tetap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi merupakan pilihan yang mencerminkan kehati-hatian hukum. Namun, kehati-hatian tersebut harus disertai pengawasan yang aktif dan terukur. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi bahwa penanganan perkara tidak berjalan efektif atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, KPK memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang secara tegas dan profesional. Sebaliknya, apabila proses hukum berlangsung secara objektif dan transparan, penghormatan terhadap kewenangan institusi yang menangani perkara menjadi bagian dari prinsip negara hukum yang harus dijaga bersama.

Perkara ini pada akhirnya akan menjadi salah satu tolok ukur penting bagi perjalanan reformasi penegakan hukum di Indonesia. Publik tidak hanya menunggu siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi juga ingin memastikan bahwa seluruh proses berlangsung tanpa diskriminasi, tanpa intervensi, dan tanpa penyalahgunaan kewenangan. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui pernyataan resmi atau konferensi pers, melainkan melalui konsistensi tindakan yang menunjukkan bahwa hukum benar-benar menjadi panglima. Jika seluruh institusi mampu membuktikan komitmen tersebut, maka perkara ini bukan hanya menjadi ujian bagi aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia secara menyeluruh.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat