Perwirasatu.co.id, Selasa 23 Juni 2026

Kembalinya perbincangan mengenai mitos Kediri menjelang kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Munas-Konbes NU 2026 menunjukkan bagaimana narasi budaya lokal masih mudah memengaruhi persepsi publik terhadap agenda kenegaraan. Namun klarifikasi PBNU membuka ruang untuk melihat persoalan ini secara lebih rasional, historis, dan substantif, terutama terkait makna strategis forum Nahdlatul Ulama bagi masa depan organisasi dan kehidupan kebangsaan.

Perdebatan mengenai apa yang dikenal sebagai "mitos Kediri" kembali mencuat setelah publik mengetahui bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak dijadwalkan hadir dalam pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2026 di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, melainkan akan menghadiri penutupan kegiatan di Bangkalan, Madura. Isu ini berkembang cepat di media sosial dan ruang diskusi publik, memunculkan kembali narasi lama yang selama bertahun-tahun beredar di Jawa Timur. 

Narasi tersebut berangkat dari kepercayaan sebagian masyarakat yang menghubungkan kunjungan presiden ke Kediri dengan kemungkinan berakhirnya masa jabatan atau terjadinya pergantian kekuasaan sebelum masa pemerintahan selesai. Dalam berbagai versi cerita yang beredar, nama Presiden Soekarno maupun Presiden Abdurrahman Wahid kerap disebut sebagai contoh yang dianggap memperkuat keyakinan tersebut. Meskipun tidak pernah memiliki dasar ilmiah maupun historis yang dapat diverifikasi secara akademik, mitos ini terus hidup karena diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita lisan dan reproduksi informasi di ruang publik. 

Fenomena ini sebenarnya menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia masih memiliki hubungan yang kuat dengan simbol-simbol budaya dan narasi kolektif. Dalam perspektif sosiologi politik, mitos sering kali berfungsi sebagai instrumen untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa besar yang dianggap sulit dipahami secara rasional. Ketika terjadi pergantian kekuasaan, sebagian masyarakat cenderung mencari pola tertentu untuk menghubungkan berbagai peristiwa yang sebenarnya tidak memiliki hubungan sebab-akibat. Akibatnya, legenda lokal sering memperoleh legitimasi sosial meskipun tidak didukung bukti empiris yang memadai. 

Di tengah berkembangnya spekulasi tersebut, PBNU mengambil langkah cepat dengan memberikan klarifikasi resmi. Katib Aam Syuriyah PBNU sekaligus Ketua Steering Committee Munas-Konbes NU, KH Mohammad Nuh, secara tegas membantah bahwa pengaturan lokasi kegiatan memiliki kaitan apa pun dengan mitos Kediri. Menurutnya, perubahan skema acara semata-mata dilakukan karena penyesuaian jadwal Presiden Prabowo yang tidak memungkinkan hadir saat pembukaan. Karena itu, panitia hanya melakukan pertukaran posisi antara agenda pembukaan dan penutupan. 

Pernyataan tersebut penting karena memperlihatkan upaya PBNU menjaga diskursus publik agar tidak terjebak pada spekulasi yang mengaburkan substansi kegiatan. Dalam organisasi sebesar Nahdlatul Ulama, keputusan penyelenggaraan forum nasional tidak ditentukan oleh pertimbangan mistis, melainkan oleh aspek teknis, logistik, keamanan, serta efektivitas pelaksanaan agenda organisasi. Penjelasan yang disampaikan KH Mohammad Nuh sekaligus menegaskan bahwa pengambilan keputusan di lingkungan PBNU berjalan berdasarkan pertimbangan rasional dan kebutuhan organisasi. 

Lebih jauh lagi, alasan pemilihan Bangkalan sebagai lokasi penutupan memiliki dimensi historis yang jauh lebih penting dibanding perdebatan mengenai mitos. Bangkalan merupakan daerah yang memiliki hubungan erat dengan sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama karena menjadi tempat asal Syaichona Mohammad Cholil atau Syaichona Kholil Bangkalan. Dalam tradisi NU, sosok ini menempati posisi sangat penting sebagai ulama besar yang memberikan isyarat spiritual dan intelektual kepada KH Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama.

Karena itu, pemilihan Bangkalan sesungguhnya dapat dipahami sebagai simbol penghubung antara akar sejarah NU dan arah masa depannya. Kehadiran Presiden Prabowo pada acara penutupan bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa, melainkan juga bagian dari penghormatan terhadap warisan sejarah Islam Nusantara yang menjadi fondasi organisasi terbesar di Indonesia tersebut. Perspektif ini jauh lebih relevan untuk dibahas dibanding menghidupkan kembali spekulasi yang tidak memiliki dasar faktual. 

Menariknya, bantahan terhadap mitos Kediri bukan hanya datang dari PBNU. Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH Kafabihi Mahrus, juga pernah menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, menghubungkan nasib seseorang dengan kunjungan ke suatu daerah merupakan cara pandang yang tidak tepat dalam perspektif keagamaan. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, bukan karena faktor geografis atau lokasi tertentu. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya konsistensi pandangan dari kalangan ulama bahwa keyakinan semacam itu tidak sepatutnya dijadikan dasar dalam memahami dinamika politik nasional. 

Dari sudut pandang politik modern, berkembangnya isu mitos Kediri juga menunjukkan tantangan besar dalam era digital. Informasi yang bersifat simbolik, emosional, dan kontroversial sering kali lebih cepat menyebar dibanding informasi yang berbasis fakta. Algoritma media sosial cenderung memperkuat narasi yang memancing rasa penasaran publik. Akibatnya, isu yang sebenarnya bersifat periferal dapat mendominasi ruang diskusi dan menggeser perhatian dari persoalan yang lebih penting. 

Padahal, substansi utama Munas-Konbes NU 2026 jauh lebih strategis. Forum ini menjadi arena konsolidasi pemikiran keagamaan, kebangsaan, dan kelembagaan menjelang Muktamar NU berikutnya. Berbagai isu penting, mulai dari penguatan pendidikan pesantren, pengembangan ekonomi umat, tantangan transformasi digital, hingga arah kebijakan organisasi di masa depan, akan menjadi bagian dari pembahasan para ulama dan pengurus NU dari seluruh Indonesia. 

Dengan jumlah peserta dan tamu undangan yang diperkirakan mencapai sekitar 1.500 orang pada prosesi penutupan, Munas-Konbes NU bukan sekadar acara seremonial. Forum ini merupakan ruang strategis yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perhatian publik seharusnya lebih diarahkan pada keputusan-keputusan penting yang akan lahir dari forum tersebut daripada terjebak dalam perdebatan mengenai mitos yang belum pernah terbukti kebenarannya.

Kemunculan kembali mitos Kediri menjelang agenda Presiden Prabowo di Bangkalan memperlihatkan benturan antara tradisi naratif masyarakat dengan kebutuhan berpikir rasional dalam kehidupan demokrasi modern. Tradisi dan cerita rakyat tentu memiliki nilai budaya yang perlu dihormati. Namun ketika menyangkut kebijakan organisasi besar, agenda kenegaraan, dan dinamika politik nasional, ukuran yang digunakan tetap harus fakta, data, dan logika. Klarifikasi PBNU menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu membedakan antara warisan cerita kolektif dengan realitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Di tengah derasnya arus informasi dan spekulasi, kedewasaan publik justru diuji dari kemampuannya memusatkan perhatian pada substansi, bukan sensasi.

Sumbar: Dwi Taufan Hidayat