Perwirasatu.co.id, 27 Agustus 2026.

Gempa Flores datang dalam hitungan detik, tetapi sebagian kesiapan untuk menghadapinya dibangun jauh sebelumnya. Ketika fasilitas kesehatan rusak dan ratusan ribu warga mengungsi, tim medis Muhammadiyah tidak memulai semuanya dari nol. Latihan, prosedur, logistik, jejaring tenaga kesehatan, dan verifikasi WHO yang dikerjakan sebelum bencana akhirnya diuji dalam situasi nyata, ketika kebutuhan pertolongan tidak lagi bisa menunggu dan masyarakat membutuhkan kepastian.

Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026 meninggalkan persoalan yang jauh lebih panjang daripada guncangannya sendiri. Dalam hitungan detik, rumah rusak, fasilitas publik terganggu dan masyarakat kehilangan rasa aman. Namun setelah tanah berhenti bergerak, pekerjaan kemanusiaan justru memasuki fase yang lebih rumit: memastikan warga tetap memperoleh tempat berlindung, makanan, air bersih dan pelayanan kesehatan.

Skala persoalannya tidak kecil. Data Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan per 23 Agustus 2026 mencatat sekitar 1,9 juta jiwa terdampak, 91 orang meninggal dunia, ratusan mengalami luka, dan 161.874 warga mengungsi. Angka tersebut menunjukkan bahwa gempa Flores bukan sekadar persoalan evakuasi beberapa hari. Ketika pengungsian meluas, kebutuhan kesehatan pun berubah dan berkembang.

Masalahnya menjadi semakin kompleks ketika fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi tempat pertolongan ikut terdampak. Rumah sakit dan puskesmas di sejumlah wilayah mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda. Sebagian pelayanan harus disesuaikan, dipindahkan atau diperkuat dengan fasilitas sementara. Dalam keadaan seperti itu, kebutuhan medis tidak mungkin menunggu gedung permanen selesai diperbaiki.

Korban luka tetap membutuhkan penanganan. Ibu hamil tetap membutuhkan pemeriksaan. Anak-anak tetap dapat mengalami demam, diare atau gangguan pernapasan. Warga yang selama ini bergantung pada obat untuk penyakit kronis juga tidak dapat menghentikan pengobatan hanya karena gempa. Semakin panjang masa pengungsian, semakin besar pula kemungkinan persoalan kesehatan bergeser dari trauma akibat gempa menuju sanitasi, penyakit menular, kesehatan ibu dan anak, serta keberlanjutan pelayanan bagi pasien dengan penyakit yang sudah ada sebelumnya.

Dalam situasi seperti itulah respons Muhammadiyah menarik perhatian. Organisasi ini tidak datang hanya dengan relawan dan bantuan medis sesaat. Sedikitnya enam Emergency Medical Team telah digerakkan sebagai respons awal dalam bentuk unit layanan bergerak. Setelah kebutuhan di lapangan berkembang, Muhammadiyah kemudian menyiapkan Rumah Sakit Lapangan dengan konsep Emergency Medical Team Type 1 Fixed.

Perubahan dari layanan bergerak menuju fasilitas yang lebih menetap menunjukkan sesuatu yang penting: respons bencana harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi. Ketika fasilitas kesehatan lokal mengalami gangguan, pelayanan tidak boleh ikut berhenti. Bantuan harus mendekati masyarakat, tetapi sekaligus memiliki sistem yang cukup kuat untuk bertahan menghadapi kondisi darurat yang tidak berlangsung hanya satu atau dua hari.

Rumah Sakit Lapangan yang mulai beroperasi pada 24 Agustus 2026 itu menurut Muhammadiyah dirancang untuk bekerja selama 30 hari. Fasilitas yang dibawa juga bukan sekadar tenda. Sekitar 70 tenaga kesehatan dan tenaga medis disiapkan, bersama 15 tenda, fasilitas penjernihan air, ruang rawat inap, farmasi, peralatan medis, ambulans, kendaraan operasional dan kendaraan 4x4. Rangkaian fasilitas tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan kesehatan dalam bencana adalah sebuah sistem yang saling bergantung.

Seorang dokter yang siap bekerja tidak akan banyak membantu apabila obat tidak tersedia. Perawat akan kesulitan bekerja jika air bersih tidak memadai. Pasien dengan kondisi serius membutuhkan kendaraan dan jalur rujukan. Persediaan medis memerlukan logistik. Bahkan pelayanan yang tampak sederhana membutuhkan pencatatan, pengendalian infeksi, keamanan, sanitasi dan koordinasi. Karena itu, kualitas rumah sakit lapangan tidak semestinya diukur dari banyaknya tenda, tetapi dari kemampuan seluruh unsur tersebut bekerja secara terpadu.

Komposisi personelnya juga memperlihatkan bahwa pertolongan dalam bencana bukan pekerjaan satu profesi. Dalam salah satu kontingen yang diberangkatkan, terdapat dokter spesialis emergensi, dokter spesialis bedah umum, bidan, tenaga farmasi, administrasi medis, logistik dan unsur keselamatan. Kehadiran berbagai keahlian itu memperlihatkan bahwa keselamatan pasien tidak hanya ditentukan oleh tindakan medis, tetapi juga oleh sistem pendukung yang membuat tindakan tersebut dapat dilakukan dengan aman dan berkelanjutan.

Namun, bagian paling menarik dari cerita ini justru tidak dimulai pada Agustus 2026. Ia bermula lebih dari setahun sebelumnya. Pada Juli 2025, Muhammadiyah bersama WHO Indonesia dan jejaring EMT internasional melakukan simulasi di Kulon Progo. Lebih dari 30 relawan berlatih melakukan pengerahan cepat, membangun rumah sakit lapangan Type 1 Fixed, menangani skenario korban massal dan trauma, sekaligus menghadapi kebutuhan medis dan psikologis.

Simulasi tersebut bukan sekadar latihan mendirikan tenda. WHO mencatat bahwa para peserta juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama kegiatan. Di sinilah makna latihan menjadi lebih penting. Kesiapsiagaan tidak cukup diuji melalui presentasi atau dokumen. Sistem harus dicoba, personel harus bekerja bersama, fasilitas harus dibangun, kekurangan harus ditemukan dan prosedur harus diperbaiki sebelum semuanya dibutuhkan dalam keadaan sebenarnya.

Beberapa bulan kemudian, pada Oktober 2025, EMT Muhammadiyah dinyatakan lulus verifikasi WHO sebagai EMT Type 1 Fixed. WHO kemudian mencatat Muhammadiyah sebagai EMT pertama dari Indonesia yang memperoleh klasifikasi tersebut. Pencapaian ini sebaiknya tidak dibaca sebagai sekadar penghargaan institusional. Nilai terpentingnya justru terletak pada standar yang harus dipenuhi agar sebuah tim dapat bekerja secara terorganisasi dalam situasi bencana.

Dalam kerangka WHO, EMT Type 1 Fixed ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan dari satu lokasi tetap, termasuk penanganan awal pasien trauma dan nontrauma, stabilisasi, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Standar tersebut penting karena tim medis darurat bekerja dalam situasi ketika sistem kesehatan lokal mungkin sedang mengalami tekanan berat. Tim yang datang idealnya mampu membantu memperkuat sistem, bukan justru menjadi beban tambahan bagi sumber daya yang sedang terbatas.

Karena itu, keberadaan fasilitas penjernihan air, farmasi, kendaraan, logistik dan perlengkapan operasional dalam rumah sakit lapangan Muhammadiyah memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar kelengkapan teknis. Semua itu menunjukkan pentingnya kemandirian operasional. Dalam bencana, sumber daya yang terlihat sederhana seperti air bersih, bahan bakar, obat, kendaraan dan tempat penyimpanan dapat menentukan apakah pelayanan mampu berlangsung terus atau berhenti di tengah jalan.

Pada titik inilah pengalaman Muhammadiyah memberikan pelajaran yang relevan bagi Indonesia. Negara ini tidak kekurangan solidaritas. Setiap bencana biasanya segera memunculkan relawan, penggalangan dana, bantuan makanan, pakaian dan berbagai bentuk dukungan. Tetapi niat baik saja tidak selalu cukup. Bantuan medis membutuhkan kompetensi. Pengungsian membutuhkan sanitasi. Distribusi obat membutuhkan sistem. Penanganan pasien membutuhkan prosedur rujukan.

Kesiapsiagaan, dengan demikian, bukan hanya soal menyimpan bantuan di gudang. Kesiapsiagaan adalah kemampuan untuk mengetahui siapa yang akan bergerak, ke mana mereka pergi, apa yang mereka bawa, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pelayanan dijalankan dan bagaimana sistem tetap bekerja ketika kondisi normal telah hilang. Semua itu membutuhkan latihan yang dilakukan sebelum bencana.

Di sinilah simulasi Juli 2025 memperoleh makna baru setelah gempa Flores terjadi. Apa yang sebelumnya tampak sebagai latihan kini menjadi bagian dari kemampuan nyata. Prosedur yang pernah diuji, personel yang pernah bekerja bersama, fasilitas yang pernah dibangun dan sistem yang pernah dievaluasi kemudian digunakan dalam keadaan sesungguhnya.

Namun apresiasi terhadap respons Muhammadiyah tidak boleh membuat peran pihak lain menjadi kabur. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam penanganan bencana dan pemulihan pelayanan publik. Kementerian Kesehatan sendiri mengaktifkan mekanisme tanggap darurat, mengerahkan tenaga kesehatan dan menyiapkan dukungan untuk pemulihan fasilitas kesehatan yang terdampak. Dalam konteks ini, organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah justru memiliki nilai strategis ketika bergerak sebagai mitra yang memperluas kemampuan negara dan menjangkau kebutuhan yang sangat besar di lapangan.

Model kolaborasi semacam itu penting karena bencana berskala besar tidak mungkin ditangani oleh satu institusi saja. Pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya publik. Rumah sakit memiliki tenaga profesional. Perguruan tinggi memiliki pengetahuan dan sumber daya manusia. Organisasi masyarakat mempunyai jaringan sosial. Relawan memiliki kedekatan dengan komunitas. Ketika seluruh kekuatan tersebut bekerja dalam koordinasi yang baik, kapasitas pertolongan dapat menjadi jauh lebih besar.

Jaringan Muhammadiyah memberikan contoh menarik tentang modal sosial tersebut. Rumah sakit, klinik, perguruan tinggi, lembaga kebencanaan dan struktur organisasi di berbagai daerah dapat dihubungkan ketika terjadi keadaan darurat. Pengiriman tim dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa sebuah organisasi nasional dapat mengubah jaringan yang selama keadaan normal tampak tersebar menjadi sumber daya bersama ketika krisis datang.

Respons Muhammadiyah Jawa Tengah yang mengirim lima personel EMT ke Flores pada 26 Agustus 2026 juga memperlihatkan bahwa dukungan tersebut terus berkembang. Dokter, perawat, tenaga farmasi dan unsur kebencanaan diberangkatkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dan respons kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bukan pekerjaan satu kali, melainkan proses yang terus bergerak mengikuti kebutuhan di lapangan.

Tetapi ukuran keberhasilan rumah sakit lapangan pada akhirnya bukanlah kemegahan fasilitas maupun panjang daftar perlengkapannya. Ukurannya lebih sederhana dan lebih manusiawi. Ketika puskesmas rusak, apakah warga masih dapat diperiksa? Ketika obat rutin hilang dalam bencana, apakah pasien dapat melanjutkan pengobatan? Ketika seorang pasien mengalami kondisi gawat, apakah ia dapat distabilkan dan dirujuk? Ketika pengungsian berlangsung berminggu-minggu, apakah kebutuhan kesehatan dasar tetap terjaga?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat standar dan klasifikasi menjadi bermakna. Sebuah pengakuan internasional tidak akan berarti banyak jika berhenti sebagai sertifikat yang disimpan di lemari. Nilainya baru terlihat ketika standar tersebut membantu sebuah tim bekerja lebih tertib, lebih mandiri dan lebih siap ketika masyarakat benar-benar membutuhkan pertolongan.

Gempa Flores juga mengingatkan bahwa masa tanggap darurat tidak berakhir ketika korban luka pertama selesai ditangani. Pengungsian dalam jumlah besar dapat melahirkan persoalan kesehatan baru. Air bersih dan sanitasi menjadi penting. Penyakit menular perlu diantisipasi. Ibu dan anak membutuhkan perhatian. Pasien dengan penyakit kronis membutuhkan kesinambungan obat. Bahkan rasa kehilangan rumah dan lingkungan hidup dapat memengaruhi kondisi psikologis masyarakat.

Karena itu, rumah sakit lapangan bukan sekadar bangunan sementara. Ia merupakan jembatan antara keadaan darurat dan pemulihan. Fasilitas tersebut memberi waktu bagi sistem kesehatan lokal untuk memperbaiki diri, sementara masyarakat tetap memperoleh pelayanan. Dalam perspektif yang lebih luas, keberadaan rumah sakit lapangan menunjukkan bahwa pemulihan bencana harus dimulai sejak hari pertama, bukan setelah keadaan darurat dinyatakan selesai.

Pelajaran terbesar dari Flores bukanlah bahwa satu organisasi mampu melakukan semuanya. Justru sebaliknya. Bencana menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan negara yang kuat, tenaga profesional yang siap, organisasi kemanusiaan yang terlatih, relawan yang disiplin dan komunitas yang saling menopang. Semakin terkoordinasi kekuatan tersebut, semakin besar peluang masyarakat untuk melewati masa krisis dengan kerugian yang lebih kecil.

Muhammadiyah memberikan contoh bahwa kesiapsiagaan dapat dibangun jauh sebelum sirene bencana berbunyi. Simulasi, pelatihan, pembangunan jejaring dan proses klasifikasi WHO mungkin tampak sebagai pekerjaan teknis ketika keadaan masih normal. Namun ketika gempa menghancurkan fasilitas kesehatan dan membuat warga mengungsi, semua persiapan tersebut memperoleh arti yang sangat sederhana: memastikan pertolongan tetap tersedia.

Rumah sakit lapangan itu pada akhirnya akan dibongkar. Tenda akan dilipat, kendaraan akan kembali, dan para tenaga kesehatan akan meninggalkan lokasi setelah masa tugas selesai. Tetapi pengalaman yang diperoleh tidak boleh ikut berakhir. Ia harus menjadi pengetahuan baru untuk memperbaiki sistem, melatih lebih banyak orang dan mempersiapkan respons yang lebih baik bagi bencana berikutnya.

Sebab bagi Indonesia, pertanyaannya bukan apakah bencana akan datang, melainkan seberapa siap kita ketika bencana berikutnya terjadi. Flores memperlihatkan bahwa kesiapan tidak lahir dalam sehari. Ia dibangun melalui latihan ketika keadaan tenang, diuji ketika keadaan genting, lalu dibuktikan melalui pelayanan kepada manusia yang membutuhkan. Dari simulasi menjadi pertolongan, dari standar menjadi tindakan, dan dari kesiapsiagaan menjadi harapan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat