Perwirasatu.co.id, 30 Agustus 2026.

Bagian pertama

Wajah KH Idham Chalid pernah hadir di dompet jutaan orang Indonesia melalui pecahan uang Rp5.000 Tahun Emisi 2016. Namun, jauh sebelum wajahnya tercetak di atas rupiah, ulama asal Kalimantan Selatan itu telah menorehkan perjalanan panjang di tengah sejarah bangsa. Ia memimpin Nahdlatul Ulama selama 28 tahun, dari 1956 hingga 1984, melewati pergantian rezim, perubahan politik, dan pertarungan kepentingan yang tidak sederhana.

Bank Indonesia mencatat Dr. KH Idham Chalid sebagai gambar utama pada bagian depan uang kertas Rp5.000 Tahun Emisi 2016. Pecahan tersebut diterbitkan pada 19 Desember 2016 sebagai bagian dari seri Pahlawan Nasional. Pilihan itu bukan sekadar urusan desain uang. Di balik gambar seorang tokoh pada alat pembayaran negara, terdapat pesan bahwa pengabdian seseorang telah ditempatkan dalam ingatan resmi bangsa.

Tetapi memahami Idham Chalid hanya dari wajahnya pada uang rupiah tentu terlalu sederhana. Rekam jejaknya jauh lebih panjang. Ia merupakan salah satu tokoh penting yang memperlihatkan bagaimana seorang ulama dari luar pusat kekuasaan Jawa dapat tumbuh menjadi pemimpin organisasi Islam dan sekaligus aktor politik nasional.

Pada 1956, dalam usia sekitar 34 tahun, Idham Chalid dipercaya menjadi Ketua Umum PBNU. Amanah itu kemudian dipertahankannya hingga 1984. Selama 28 tahun tersebut, ia memimpin NU ketika Indonesia mengalami perubahan politik yang sangat besar, dari masa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, pergolakan politik 1960-an, hingga Orde Baru.

Angka 28 tahun memang menjadi catatan tersendiri. Namun, menjadikan lamanya masa kepemimpinan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan justru akan mengecilkan kisahnya. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana seorang pemimpin mampu mempertahankan kepercayaan organisasi ketika lingkungan politik di sekelilingnya terus berubah.

NU Online mencatat Idham sebagai tokoh termuda yang pernah memimpin PBNU ketika pertama kali terpilih dan menempatkan masa kepemimpinannya sebagai salah satu catatan paling menonjol dalam sejarah organisasi. Sumber yang sama juga menggambarkan tampilnya Idham sebagai pemimpin dari Kalimantan Selatan sebagai sesuatu yang mematahkan anggapan lama tentang dominasi Jawa dalam kepemimpinan NU.

Di titik ini, kisah Idham Chalid memiliki makna yang melampaui biografi pribadi. Ia menunjukkan bahwa organisasi yang besar membutuhkan ruang bagi kader dengan latar belakang yang beragam. Kepemimpinan tidak semestinya ditentukan oleh tempat kelahiran, garis keturunan, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan. Kapasitas, pengalaman, kemampuan membaca keadaan, dan kepercayaan dari anggota merupakan modal yang jauh lebih menentukan.

Idham lahir di Setui, Kalimantan Selatan, pada 27 Agustus 1922 menurut salah satu profil NU Online. Ketika masih kecil, keluarganya kemudian berpindah ke Amuntai. Dari lingkungan itulah perjalanan pendidikan dan pergerakannya berkembang. Koreksi tahun kelahiran ini penting karena sejumlah sumber sekunder pernah menuliskan tahun yang berbeda.

Ada pelajaran menarik dari perjalanan tersebut. Seorang anak daerah tidak harus meninggalkan akar budayanya untuk menjadi tokoh nasional. Justru pengalaman yang diperoleh dari daerah dapat menjadi modal untuk memahami Indonesia secara lebih luas. Idham membawa pengalaman sosial dan pendidikan dari Kalimantan ke ruang organisasi nasional, lalu menggunakannya dalam lingkungan politik yang jauh lebih kompleks.

Pendidikan menjadi bagian penting dari proses tersebut. Idham pernah belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor dan menyelesaikan pendidikan Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah pada 1942. Gontor bukan sekadar tempat memperoleh pengetahuan agama, tetapi juga ruang pembentukan disiplin, kemampuan berorganisasi, komunikasi, dan wawasan yang kelak menjadi bekal dalam perjalanan hidupnya.

Dari sinilah terlihat bahwa kepemimpinan tidak muncul secara tiba-tiba ketika seseorang memperoleh jabatan. Ia biasanya merupakan hasil dari proses panjang. Pendidikan, pengalaman organisasi, pergaulan, keberanian mengambil tanggung jawab, dan kemampuan membaca perubahan bertemu dalam satu perjalanan. Idham Chalid adalah contoh bahwa kaderisasi yang serius dapat melahirkan pemimpin yang mampu bergerak jauh melampaui ruang asalnya.

Bagian kedua

Kiprah politik Idham Chalid memperlihatkan bahwa kepemimpinannya tidak tumbuh hanya dari ruang internal NU. Karier politiknya telah berkembang sebelum ia menjadi Ketua Umum PBNU. NU Online mencatat bahwa pada 1950 ia menjadi anggota DPR Sementara dari Partai Masyumi. Ketika NU keluar dari Masyumi pada 1952 dan berdiri sebagai partai sendiri, Idham ikut berpindah dan aktif membangun kekuatan politik NU.

Pada 1954 ia dipercaya memimpin Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama, lembaga yang menangani persiapan pemilu Partai NU. Tugas itu sangat strategis karena NU harus membangun mesin politik untuk menghadapi Pemilu 1955, pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Hasilnya signifikan. NU memperoleh 18,4 persen suara dan 45 kursi parlemen.

Keberhasilan tersebut memberikan gambaran mengenai kemampuan organisasi dan konsolidasi yang dimiliki Idham. Ia bukan hanya seorang ulama yang dikenal melalui ceramah dan pendidikan keagamaan. Ia juga memahami bagaimana organisasi bekerja, bagaimana membangun komunikasi politik, dan bagaimana mengubah dukungan sosial menjadi kekuatan politik yang terorganisasi.

Tidak lama setelah Pemilu 1955, Idham dipercaya menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada 1956. Ia kemudian kembali menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Djuanda. Pada masa berikutnya, ketika Orde Lama berakhir dan Orde Baru terbentuk, perjalanan politiknya tidak berhenti.

Presiden Soeharto mempercayainya menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat pada 1967 hingga 1970 dan Menteri Sosial pada 1970 hingga 1971. Setelah itu ia masuk ke parlemen dan menduduki posisi Ketua MPR/DPR pada 1971 hingga 1977, sebelum kemudian dipercaya memimpin Dewan Pertimbangan Agung.

Rangkaian jabatan tersebut memperlihatkan satu hal penting: Idham Chalid mampu bertahan melewati perubahan kekuasaan yang sangat besar. Tetapi kemampuan bertahan itu sebaiknya tidak dibaca secara sederhana sebagai bukti bahwa ia selalu berada di pihak penguasa. Politik Indonesia pada masa tersebut jauh lebih rumit. Seorang pemimpin harus berhadapan dengan kepentingan organisasi, negara, kelompok politik, dan perubahan arah pemerintahan.

Karena itu, Idham juga bukan tokoh yang sepenuhnya bebas dari perdebatan. Ada kritik terhadap gaya politiknya yang dianggap terlalu lentur. Dalam tulisan NU Jawa Barat mengenai dirinya, bahkan dicatat adanya pandangan dari sebagian lawan politik yang menggambarkan Idham sebagai tokoh yang sangat lihai melakukan manuver. Label seperti itu menunjukkan bahwa kemampuan diplomasi seorang politisi dapat dibaca berbeda oleh orang yang berbeda.

Justru di situlah sisi menarik dari kepemimpinan Idham. Sejarah politik tidak selalu menghasilkan tokoh yang mudah ditempatkan dalam kategori hitam dan putih. Ada pemimpin yang memilih konfrontasi, ada yang memilih kompromi, dan ada yang berusaha mempertahankan ruang gerak organisasi melalui negosiasi. Idham lebih sering dikenang sebagai tokoh yang mengandalkan keluwesan politik.

Keluwesan semacam itu tentu memiliki risiko. Terlalu dekat dengan kekuasaan dapat menimbulkan tuduhan kompromistis. Terlalu keras berhadapan dengan kekuasaan dapat membuat organisasi kehilangan ruang gerak. Bagi pemimpin organisasi keagamaan yang sekaligus berada dalam politik praktis, mencari keseimbangan di antara dua kutub tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah.

Pengalaman Idham juga harus dibaca dalam konteks fusi partai politik pada awal Orde Baru. Pada 1973, partai-partai Islam dilebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. NU yang ketika itu masih menjadi partai politik ikut masuk ke dalam PPP. Idham kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam struktur partai tersebut.

Perjalanan itu memperlihatkan bahwa selama sebagian besar masa kepemimpinan Idham, NU masih memiliki keterlibatan langsung dalam politik praktis. Situasi tersebut berbeda dengan keputusan kembali ke Khittah 1926 yang menjadi salah satu tonggak penting Muktamar NU di Situbondo pada 1984, tepat pada penghujung masa kepemimpinan Idham.

Menariknya, proses menuju Muktamar 1984 tidak berlangsung dalam suasana yang sepenuhnya tenang. Arsip sejarah NU mengenai menjelang Muktamar ke-27 menggambarkan adanya perbedaan kubu antara kelompok yang berpusat di Cipete dan kelompok Situbondo. Perbedaan tersebut berkaitan dengan arah masa depan NU, termasuk hubungan organisasi dengan politik dan negara.

Konteks itu penting karena menunjukkan bahwa 28 tahun kepemimpinan Idham bukanlah perjalanan tanpa persoalan. Ia memimpin organisasi di tengah perubahan yang sesungguhnya penuh tekanan. Dengan memasukkan konteks tersebut, kita dapat memahami masa kepemimpinannya secara lebih dewasa: bukan sebagai kisah seorang tokoh yang selalu berjalan tanpa kontroversi, tetapi sebagai perjalanan seorang pemimpin yang harus terus mengambil keputusan dalam situasi yang berubah.

Bagian ketiga

Warisan Idham Chalid pada akhirnya tidak berhenti pada politik. Setelah bertahun-tahun berada di pusat kekuasaan, perhatian terhadap pendidikan tetap menjadi bagian dari kehidupannya. NU mencatat keterlibatannya dalam pengelolaan Perguruan Islam Darul Maarif di Cipete, Jakarta Selatan. Pilihan untuk tetap berada di lingkungan pendidikan memperlihatkan bahwa pengabdian tidak harus berakhir ketika jabatan politik berakhir.

Di sinilah kisah Idham dapat dibaca dari sudut yang lebih luas. Politik memberi seseorang kesempatan memengaruhi kebijakan, tetapi pendidikan memberi kesempatan membentuk manusia. Kekuasaan memiliki masa berlaku, sedangkan pendidikan dapat bekerja lintas generasi. Seorang pemimpin yang pernah berada di pusat kekuasaan kemudian kembali memberi perhatian kepada pendidikan menunjukkan bahwa ukuran pengabdian tidak selalu terletak pada seberapa tinggi posisi yang pernah diduduki.

Pendidikan juga menjelaskan mengapa kisah Idham penting bagi generasi muda. Ia tidak dilahirkan langsung sebagai tokoh nasional. Ia tumbuh melalui proses belajar, pengalaman organisasi, perjuangan politik, dan kesempatan memikul tanggung jawab. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah perjalanan, bukan hadiah.

Negara kemudian memberikan pengakuan formal atas perjalanan tersebut. KH Idham Chalid ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 2011. Penghargaan itu menempatkannya bukan hanya sebagai tokoh NU, tetapi sebagai bagian dari sejarah nasional Indonesia.

Namun penghargaan negara seharusnya tidak membuat pembacaan terhadap sejarah berhenti pada seremoni. Justru setelah seseorang dinyatakan sebagai pahlawan, masyarakat perlu semakin kritis mempelajari kehidupannya. Apa yang berhasil ia lakukan? Apa tantangan yang dihadapinya? Keputusan apa yang kontroversial? Bagaimana ia bernegosiasi dengan kekuasaan? Dan apa yang masih relevan dari pengalaman tersebut bagi generasi sekarang?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena sejarah akan kehilangan daya pendidikan apabila tokoh hanya ditempatkan sebagai sosok tanpa cela. Keteladanan tidak selalu lahir dari kehidupan yang tanpa perdebatan. Kadang-kadang keteladanan justru muncul dari cara seseorang menghadapi dilema, mempertahankan organisasi, berkomunikasi dengan pihak berbeda, dan mengambil keputusan dalam keadaan sulit.

Idham Chalid juga memberikan pelajaran tentang hubungan agama dan kebangsaan. Ia merupakan ulama yang bergerak dalam organisasi Islam sekaligus politisi yang bekerja dalam struktur negara. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi ulama kepada bangsa dapat mengambil banyak bentuk: pendidikan, organisasi, politik, diplomasi, pelayanan sosial, dan pembangunan kehidupan kebangsaan.

Bagi NU, warisan itu mempunyai makna khusus. Idham merupakan salah satu contoh bahwa kader organisasi dapat memiliki kemampuan untuk bekerja dalam ruang nasional tanpa kehilangan akar keulamaannya. Bagi Indonesia, ia menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional tidak harus lahir dari pusat kekuasaan. Dan bagi dunia pendidikan, perjalanan hidupnya memperlihatkan bahwa proses kaderisasi dapat mengubah seorang anak daerah menjadi figur yang memiliki pengaruh luas.

Tetapi mungkin warisan paling penting dari Idham adalah cara memahami kepemimpinan sebagai amanah. Jabatan yang panjang tidak otomatis menjadi kemuliaan. Jabatan menjadi berarti ketika digunakan untuk mempertahankan organisasi, memperluas manfaat, dan memberikan ruang bagi generasi sesudahnya.

Karena itu, rekor 28 tahun tersebut sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai angka. Angka itu adalah pintu masuk untuk memahami sebuah zaman. Di baliknya terdapat perjalanan NU dari partai politik menuju perubahan orientasi, perjalanan Indonesia dari demokrasi parlementer menuju Orde Baru, dan perjalanan seorang ulama yang berusaha tetap memiliki ruang pengabdian di tengah perubahan kekuasaan.

Wajah Idham Chalid di uang Rp5.000 menjadi simbol yang menarik. Uang berpindah dari satu tangan ke tangan lain, dari pasar ke sekolah, dari desa ke kota, dari generasi tua kepada generasi muda. Begitu pula warisan seorang tokoh: nilainya tidak terletak pada gambar yang diabadikan, tetapi pada gagasan dan teladan yang terus berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Bank Indonesia mencatat tanggal penerbitan pecahan Rp5.000 bergambar Idham Chalid adalah 19 Desember 2016. Dengan demikian, wajahnya pernah hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, bukan hanya di buku sejarah atau ruang-ruang organisasi.

Mungkin di situlah cara terbaik mengenang KH Idham Chalid. Bukan dengan menempatkannya sebagai tokoh yang tidak pernah memiliki perdebatan, melainkan sebagai manusia sejarah yang bekerja dalam zaman yang rumit, mengambil keputusan dalam situasi yang tidak selalu mudah, dan meninggalkan jejak yang dapat dipelajari.

Dari Kalimantan Selatan ia bergerak menuju panggung nasional. Dari pesantren ia memasuki organisasi. Dari organisasi ia masuk ke politik. Dari politik ia kembali meninggalkan warisan pendidikan dan kebangsaan. Perjalanannya menunjukkan bahwa asal daerah bukan batas, usia bukan penghalang, dan jabatan bukan tujuan akhir.

Yang membuat seorang pemimpin bertahan dalam ingatan bukan panjangnya masa duduk di kursi kekuasaan, melainkan panjangnya manfaat yang ditinggalkan setelah ia pergi.

Itulah alasan mengapa perjalanan KH Idham Chalid masih layak dibaca hari ini. Bukan semata karena ia pernah memimpin NU selama 28 tahun, tetapi karena perjalanan itu mengajarkan bahwa kepemimpinan yang matang membutuhkan ilmu, keberanian, keluwesan, kemampuan berdialog, dan kesediaan menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri sendiri.

Sejarah akhirnya tidak hanya bertanya berapa lama seseorang memimpin. Sejarah juga bertanya apa yang ia lakukan ketika memimpin, bagaimana ia menghadapi perubahan, dan apa yang tertinggal setelah masa kepemimpinannya berakhir.

Pada pertanyaan terakhir itulah nama KH Idham Chalid menemukan relevansinya.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat