Langkah tersebut menjadi penting mengingat Lampung Selatan memiliki wilayah pesisir dengan garis pantai sekitar 240 kilometer yang berhadapan langsung dengan berbagai potensi risiko bencana, termasuk erupsi Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Tindak Lanjut Rencana Aksi Menghadapi Erupsi Gunung Anak Krakatau dan Ancaman Tsunami yang digelar di Ruang Rapat Pusdalops PB Kantor BPBD Lampung Selatan, Kamis (24/9/2026).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, M. Darmawan, mengatakan kesiapsiagaan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya ketika bencana terjadi.

“Kita berharap rapat koordinasi seperti ini dapat dilaksanakan setiap minggu berdasarkan informasi yang kita terima, sehingga kewaspadaan kita tetap meningkat,” ujar Darmawan.

Menurutnya, meskipun status aktivitas Gunung Anak Krakatau telah turun dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada), kesiapan seluruh pihak tetap perlu diperkuat agar respons dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi apabila kondisi darurat terjadi.

Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah pemutakhiran data kebencanaan. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan, Maturidi, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat akurasi dan keseragaman data dari berbagai kecamatan dan perangkat daerah sebagai dasar pengambilan keputusan saat penanganan bencana.

Untuk itu, BPBD menyiapkan format pendataan yang seragam agar seluruh informasi yang dibutuhkan dapat dihimpun secara lebih akurat. Data tersebut mencakup desa yang berpotensi terdampak, jumlah kepala keluarga dan penduduk, jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi pengungsian, hingga dokumentasi kondisi lapangan.

“Data ini harus kita lengkapi selagi kondisi masih normal, sehingga ketika terjadi bencana kita sudah mengetahui jumlah masyarakat, jalur evakuasi, titik kumpul dan lokasi pengungsian yang akan digunakan,” kata Maturidi.

Selain pemutakhiran data, penguatan sistem komunikasi darurat juga menjadi perhatian. BPBD memprioritaskan pemasangan rig radio komunikasi, untuk memperluas jangkauan komunikasi saat kondisi darurat, di tujuh kecamatan: Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang, dan Sragi.

Kesiapan lokasi evakuasi turut dievaluasi. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, masih ditemukan sejumlah fasilitas yang memerlukan perbaikan, mulai dari kebocoran atap hingga sarana mandi, cuci, kakus (MCK). 

Karena itu, perangkat daerah yang memiliki bangunan yang akan difungsikan sebagai tempat evakuasi diminta memastikan kondisi bangunan tetap terawat dan siap digunakan sewaktu-waktu.

Di sisi lain, masing-masing sektor diminta menyiapkan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk memastikan mekanisme penggunaan sumber daya dapat berjalan cepat saat keadaan darurat.

Hal ini juga mencakup peralatan milik perangkat daerah, termasuk peralatan berat, yang perlu didukung mekanisme penggunaan yang jelas agar dapat segera dimobilisasi ketika dibutuhkan.

Sebagai tindak lanjut, BPBD Lampung Selatan akan mendorong pelaksanaan tabletop exercise atau simulasi di atas meja guna menguji pembagian tugas, alur komunikasi, serta koordinasi antarinstansi. Simulasi tersebut akan menjadi tahap awal sebelum pelaksanaan simulasi lapangan apabila dibutuhkan.

Melalui pemutakhiran data, pembenahan sarana evakuasi, penguatan komunikasi, pemetaan sumber daya, serta latihan bersama lintas sektor, Pemkab Lampung Selatan berharap kesiapsiagaan penanganan bencana semakin terkoordinasi dan mampu mendukung respons cepat untuk melindungi masyarakat ketika kondisi darurat terjadi.

(Puddin A)