Perwirasatu.co.id, 09 November 2026

Lima kali Donald Trump menyatakan kemungkinan Amerika Serikat kembali berperang dengan Iran sangat kecil. Namun, Washington tetap mengancam infrastruktur Teheran, sementara Selat Hormuz belum aman dan perundingan nuklir dibayangi tuntutan yang bertentangan. Perdamaian pun menghadapi ujian: apakah diplomasi menjadi jalan keluar, atau sekadar jeda sebelum eskalasi berikutnya yang membutuhkan kesepakatan nyata dan terukur serta jaminan keamanan pelayaran internasional bagi semua pihak?

Dalam wawancara telepon dengan CNN pada 8 November 2026, Trump menyebut serangan baru sangat tidak mungkin jika perundingan nuklir dan pembukaan Hormuz menunjukkan kemajuan. Namun, ia mensyaratkan kesepakatan “sangat kuat”. Yang ditawarkan bukan jaminan damai, melainkan kemungkinan menghindari perang jika syarat Washington terpenuhi.

Kontradiksi tampak ketika Trump menyatakan pasukan Amerika siap bertindak. CNN melaporkan ia menyebut tiga kapal induk berada di kawasan dan mengklaim 38 jembatan serta pembangkit listrik Iran telah diidentifikasi sebagai sasaran. Angka itu klaim Trump, bukan verifikasi independen.

Ancaman terhadap infrastruktur memunculkan persoalan hukum. Jembatan atau pembangkit listrik tidak otomatis menjadi sasaran militer yang sah. Hukum humaniter internasional mensyaratkan pembedaan, proporsionalitas, dan pencegahan untuk melindungi warga sipil.

Iran juga memiliki daya tawar. Reuters pada 3 November 2026 melaporkan kedua negara masih berjauhan, sementara Qatar menjembatani perbedaan. Teheran mengaitkan pembukaan Hormuz dengan penghentian blokade, pelonggaran sanksi minyak, dan pelepasan aset beku. Washington menghendaki jaminan nuklir kuat. Perbedaan ini menjelaskan mengapa optimisme Trump belum menjadi terobosan.

Selat Hormuz menjadikan kebuntuan ini persoalan dunia. Jalur antara Iran dan Oman penting bagi perdagangan energi. Ancaman terhadap kapal tanker dapat menaikkan biaya angkut dan asuransi, mengganggu pasokan, serta mengguncang harga. Reuters pada 18 Mei 2026 mencatat gangguan itu memperbesar risiko ekonomi global.

Bagi Indonesia, gejolak itu bukan berita jauh. Kenaikan minyak dapat menekan biaya impor energi, subsidi, transportasi, dan daya beli. Dampaknya bergantung pada durasi gangguan, nilai tukar, serta kebijakan pemerintah. Kepentingan Indonesia ialah mendorong deeskalasi, kebebasan pelayaran, dan penyelesaian berdasarkan hukum internasional.

Trump juga menghadapi kalkulasi domestik. Perang berkepanjangan membawa biaya ekonomi, risiko korban, dan tekanan publik. Reuters pada 4 November 2026 menyoroti dampak perang dan hasil pemilu sela terhadap ruang gerak Trump.

Ukuran keberhasilan bukan berapa kali Trump mengulang bahwa perang tidak diperlukan. Ukurannya ialah apakah serangan dihentikan, kapal melintas aman, blokade dan sanksi dibahas, serta pembatasan nuklir diverifikasi. Tanpa langkah konkret dan jaminan timbal balik, optimisme hanya menjadi jeda konflik. Hormuz menguji apakah kekuatan besar mampu mengubah ancaman menjadi diplomasi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dwi Taufan Hidayat