Perwirasatu.co.id, 09 November 2026

Tunjangan sertifikasi semestinya menjadi pengakuan atas profesionalisme sekaligus dukungan kesejahteraan guru. Namun, ketika yayasan menghentikan honorarium setelah gurunya menerima tunjangan profesi, muncul pertanyaan tentang keadilan hubungan kerja di sekolah swasta. Peringatan Dirjen GTK Nunuk Suryani menyoroti persoalan mendasar: sampai di mana tanggung jawab lembaga terhadap pendidik yang menjaga proses belajar setiap hari bagi sekolah dan masa depan pendidikan nasional berkelanjutan?

TPG merupakan dukungan pemerintah bagi guru yang memenuhi persyaratan, sedangkan honorarium berkaitan dengan hubungan kerja atau penugasan pada lembaga pendidikan. Karena dasar pembayarannya berbeda, penerimaan TPG tidak otomatis menghapus kewajiban yayasan. Perubahan honor harus diuji berdasarkan perjanjian kerja, aturan internal, dan ketentuan ketenagakerjaan.

Nunuk menyoroti praktik sejumlah sekolah swasta yang menghentikan honor setelah guru menerima tunjangan sertifikasi. Perlu diuji apakah keputusan diambil sepihak, bagaimana status hubungan kerja, dan apa alasan lembaga. Tanpa dokumen serta keterangan kedua pihak, tidak tepat menganggap semua kasus memiliki pola sama.

JDIH BPK mencatat, Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, berlaku sejak 6 Februari 2026, menetapkan batas maksimal BOS Reguler untuk pembayaran honor sebesar 40 persen bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat. Namun, Pasal 43 mensyaratkan guru penerima honor dari komponen BOS tersebut belum mendapatkan tunjangan profesi. Aturan ini membatasi pembayaran dari BOS, bukan otomatis menghapus kewajiban yayasan dalam hubungan kerja.

Dana BOS bukan kas bebas. Pengelola wajib mengikuti petunjuk teknis, mencatat realisasi secara transparan, dan menjelaskan perubahan pembayaran. Kondisi sekolah swasta beragam; kesulitan keuangan patut diperiksa, tetapi bukan alasan otomatis memindahkan beban kepada guru.

Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang relaksasi honor melalui BOSP bukan solusi umum bagi sekolah swasta. Pengumuman Kemendikdasmen, 13 Maret 2026, menyebut kebijakan itu ditujukan bagi guru dan tenaga kependidikan berstatus ASN yang diangkat sebagai PPPK paruh waktu, terbatas untuk tahun anggaran 2026. Relaksasi tersebut bukan dasar mengubah hak guru swasta penerima TPG.

Posisi tawar guru sering lebih lemah. Kekhawatiran kehilangan pekerjaan membuat sebagian enggan mempersoalkan pengurangan penghasilan. Organisasi profesi, dinas pendidikan, pengawas, dan yayasan perlu menyediakan mekanisme pengaduan aman. Pemeriksaan harus melihat perjanjian kerja, bukti pembayaran, dan aturan berlaku.

Persoalan ini bukan pertentangan sederhana antara guru dan yayasan. Pemerintah wajib mengawasi, yayasan mengelola sekolah secara akuntabel, dan guru berhak atas kepastian serta perlindungan. Suara guru terdampak dan penjelasan yayasan perlu dihadirkan.

Sertifikasi seharusnya mengangkat martabat profesi, bukan menjadi alasan mengabaikan kontribusi guru. Mutu sekolah bukan hanya gedung, jumlah murid, atau akreditasi, melainkan juga cara lembaga memperlakukan pendidiknya. Pendidikan bermutu sulit tumbuh jika kesejahteraan guru dikurangi tanpa dialog dan dasar yang sah.

Dwi Taufan Hidayat