Perwirasatu.co.id, Majalengka -  Pemerintah kabupaten Majalengka melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ( DPUTR ), telah merealisasikan anggaran dana melalui paket pekerjaan untuk Penanganan proyek Long Segment ( Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan/Rekontruksi ) Desa Payung - Sadarehe yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

‎Proyek yang dikerjakan oleh PT. Kalimasada Zahra Jaya, bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.154.054.000,00 ( Empat Belas Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah ). selaku penyedia/kontraktor.

‎Hasil penelusuran tim investigasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) Generasi ( Gerakan Ekonomi Rakyat Anti Korupsi), dalam kegiatan proyek tersebut didapati kondisi pekerjaan yang sangat memprihatinkan melihat kondisi fisik pelaksanaan kegiatan pekerjaannya yang tidak maksimal.

‎Ketua DPD LSM GENERASI ( Gerakan Ekonomi Rakyat Anti Korupsi ), Saeful Yunus, Pada awak media, Senin ( 9/11/2026 ),Mengatakan, Terkait pekerjaan proyek ruas jalan poros Sadarehe, Desa Payung Kecamatan Rajagaluh, baru saja  dikerjakan kini sudah mulai rusak, padahal pekerjaan tersebut belum cukup satu bulan berjalan.Diduga akibat komposisi campuran aspal yang tidak sesuai dengan spesipikasi tehnis yang ada dalam RAB.

‎Masih lanjut, Saeful Yunus, sisi lain yang menjadi sorotan, dalam paket tersebut ada pekerjaan pondasi yang terindikasi dikerjakan tanpa memperhitungkan analisa kelayakan komposisi campuran adukan yang dipakai, melihat kondisi pemasangan batu pondasi terkesan asal dikerjakan serta galiannya tidak mampu menjadi penguatan pasangan batu tersebut.

‎“Komposisi campuran juga diduga memakai pasir yang tidak lolos hasil laboratorium, sehingga hasil pekerjaan kurang menunjang sesuai standar kelayakan spesifikasi tehnis, "Ungkap  Saepul Yunus.

‎"Dijelaskannya Saepul Yunus, terkait bahan material batu yang digunakan terindikasi bersumber dari tambang galian ilegal di bekas lahan kebun karet Desa Teja yang tidak memiliki Ijin, padahal sangat jelas aturan minerba yang  mengikat.

‎“Padahal sudah jelas sumber anggaran menggunakan dana alokasi khusus ( DAK ) untuk proyek jalan,oleh karena itu, ada beberapa regulasi yang mungkin dilanggar dalam penggunaannya, peraturan Dana DAK untuk proyek ini antara lain :

1. ‎Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.010/2015 tentang penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengatur ketentuan penggunaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban Dana DAK.

2. ‎Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4/PRT/M/2018 tentang Standar dan Pedoman Pengelolaan Aspal Beton yang mengatur standar dan pedoman pengadaan dan penggunaan aspal/beton untuk pemeliharaan jalan.

3. ‎Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan yang mengatur pedoman pelaksanaan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

4. ‎Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12/PRT/M/2018 tentang Rekayasa Lalu Lintas yang mengatur pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian sarana prasarana jalan,” katanya.

‎Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa dalam penggunaan DAK, pihak terkait harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam regulasi di atas. Jika dalam proyek ini terdapat pelanggaran terhadap regulasi tersebut, perlu dilakukan evaluasi dan tindakan korektif yang sesuai untuk memastikan penggunaan DAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

‎Ini yang menjadi sorotan serius dari berbagai warga dan LSM yang ada di Kabupaten Majalengka.

‎“Kami dan masyarakat sangat kecewa dengan mutu kualitas pekerjaan yang anggarannya sangat fantastis ini tapi hasilnya pekerjaan tidak meyakinkan pekerjaan tersebut akan bertahan lama, sehingga kami berharap pemenang tender wajib bertanggung jawab, dalam hal ini PT Kalimasada Zahra Jaya, ” Tegasnya dengan nada geram.

‎LSM Generasi dengan naiknya berita ini, sekaligus menjadi laporan informasi publik Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kapolda, Kejaksaan Tinggi, Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat, agar menindak lanjuti sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian penyalahgunaan Uang Rakyat.

‎Ditempat terpisah Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ( DPUTR ) Kabupaten Majalengka, Iid Junaedi Rachman S.T,. M.T, saat ditemui diruang kerjanya, gagal untuk ditemui menurut staffnya bapak lagi keluar.

( Anto )

‎