Perwirasatu.co.id, 09 November 2026

Pergantian presiden tak selalu berarti pergantian jaringan pengaruh. Di balik perubahan kabinet, sejumlah elite tetap menentukan arah negara. Dari kepolisian, militer, bisnis, hingga keluarga politik, perjalanan enam tokoh ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana kekuasaan bekerja untuk kepentingan publik, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang mengawasinya secara terbuka serta setara dalam setiap keputusan strategis negara yang berdampak luas pada kehidupan rakyat?

PETA PENGARUH

Mereka berasal dari latar berbeda, tetapi bersinggungan dengan pusat kekuasaan. Ini alasan menguji konsentrasi pengaruh, bukan bukti satu komando.

TITO DAN LISTYO

Tito Karnavian meniti karier di kepolisian, memimpin Densus 88, lalu menjadi Kapolri pada 2016–2019. Sejak 2019 ia menjabat Mendagri, sebagaimana dicatat Kemendagri dalam Laporan Kinerja 2024. Tantangannya menjaga otonomi, transparansi, dan partisipasi warga.

Listyo Sigit Prabowo, mantan ajudan Jokowi, menjadi Kapolri pada 2021. Ia digantikan Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026. detikNews pada 3 November 2026 melaporkan penetapan Listyo sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal; Sekretariat Negara mengumumkan pemberhentiannya dari KSP pada 4 November. Status tersangka tidak sama dengan putusan bersalah; proses hukum wajib transparan.

BAHLIL DAN LUHUT

Bahlil Lahadalia, pengusaha sekaligus Ketua Umum Golkar, dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026, tetap merangkap Menteri ESDM. ANTARA dan Kementerian ESDM memberitakannya pada 1 Oktober 2026. Rangkap kewenangan menuntut transparansi perizinan, investasi, dan manfaat hilirisasi.

Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Menko Kemaritiman dan Investasi, kini memimpin Dewan Ekonomi Nasional. Profil Dewan Ekonomi Nasional yang diakses 9 November 2026 menyebut tugasnya memberi rekomendasi strategis kepada presiden.

GIBRAN DAN ETIKA POLITIK

Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, menurut Sekretariat Negara. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka jalan pencalonannya. Pada 7 November 2023, MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK. Keduanya berbeda secara hukum, tetapi mengguncang kepercayaan publik. Legitimasi elektoral menuntut kapasitas dan integritas.

JOKOWI DAN BEBAN FISKAL

Jokowi meninggalkan infrastruktur besar, tetapi capaian fisik harus diuji dari biaya dan manfaat. Kementerian Keuangan, dalam publikasi 26 September 2024, mencatat rasio utang 38,49 persen PDB; Katadata pada 28 Oktober 2024 melaporkan nilainya Rp8.461,93 triliun. Itu utang pemerintah, bukan seluruh utang nasional. Angka ini perlu dibaca bersama pandemi, defisit, bunga, dan produktivitas proyek.

SIAPA MENGAWASI?

Keenam perjalanan ini tidak membuktikan satu jaringan terkoordinasi. Namun, semuanya menegaskan perlunya mengawasi pengaruh melalui jabatan, partai, bisnis, dan hubungan keluarga. Uji independensi institusi, konflik kepentingan, dan keberlanjutan fiskal. Negara bukan milik elite; hukum harus setara dan pejabat diawasi.

Dwi Taufan Hidayat