Home Politik Perampasan Aset Menguji Keseriusan DPR Memberantas Korupsi

Perampasan Aset Menguji Keseriusan DPR Memberantas Korupsi

9
0
SHARE
Perampasan Aset Menguji Keseriusan DPR Memberantas Korupsi

Keterangan Gambar : Selama bertahun-tahun, pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi paradoks: pelaku dapat dipenjara, tetapi kekayaan hasil kejahatan belum tentu kembali kepada negara maupun korban. Kini, setelah pembahasan RUU Perampasan Aset mencapai tahap akhir di DPR, harapan baru muncul.

Perwirasatu.co.id, 19 November 2026

Selama bertahun-tahun, pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi paradoks: pelaku dapat dipenjara, tetapi kekayaan hasil kejahatan belum tentu kembali kepada negara maupun korban. Kini, setelah pembahasan RUU Perampasan Aset mencapai tahap akhir di DPR, harapan baru muncul. Namun, di balik momentum politik tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar: apakah negara sungguh-sungguh mengejar aset kejahatan tanpa mengorbankan keadilan?

Penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah pada 18 November 2026 menjadi babak penting dalam perjalanan panjang legislasi antikorupsi. Seluruh fraksi Komisi III menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama untuk dibawa ke rapat paripurna. Namun, persetujuan tersebut belum berarti undang-undang telah disahkan. DPR masih harus mengambil keputusan pada pembicaraan tingkat kedua. Demikian diberitakan DPR RI, 18 November 2026.

Pentingnya regulasi ini berangkat dari kelemahan mendasar pemberantasan korupsi. Selama ini, penegakan hukum sering lebih menonjolkan pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan kekayaan hasil kejahatan. Koruptor mungkin kehilangan kebebasan, tetapi aset yang disembunyikan melalui rekening, perusahaan, properti, atau pihak lain belum tentu seluruhnya kembali. Akibatnya, kejahatan tetap menyisakan keuntungan ekonomi bagi pelakunya.

Panja Komisi III menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru. Angka tersebut menunjukkan luasnya pembahasan, tetapi tidak otomatis menjamin kualitas regulasi. Persoalan sesungguhnya terletak pada kekuatan norma hukum, kejelasan kewenangan, dan efektivitas pelaksanaannya. CNN Indonesia, 18 November 2026, melaporkan penyelesaian pembahasan tingkat pertama tersebut.

Salah satu substansi paling penting adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan aset melalui proses pengadilan dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu pemidanaan pemiliknya. Instrumen tersebut dapat berguna ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau menghadapi hambatan hukum tertentu. Namun, mekanisme ini bukan izin bagi aparat mengambil harta berdasarkan kecurigaan semata.

Di sinilah ujian konstitusionalitas dan keadilan menjadi penting. Negara harus membuktikan dasar hukum perampasan, memberikan kesempatan kepada pemilik aset untuk membela diri, serta menjamin perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Pengawasan pengadilan, proporsionalitas pembuktian, dan mekanisme keberatan harus dirumuskan secara tegas. Tanpa perlindungan tersebut, instrumen pemberantasan kejahatan justru berpotensi berubah menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.

DPR RI, 18 November 2026, menyebut perlindungan pihak ketiga, pengawasan, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset sebagai bagian dari pokok pengaturan. Persoalannya, pembentukan lembaga baru tidak otomatis menjamin akuntabilitas. Publik tetap perlu mengetahui siapa yang mengawasi pengelola, bagaimana aset dinilai, bagaimana hasil penjualannya dipertanggungjawabkan, dan ke mana uang hasil perampasan dialirkan.

Persoalan transparansi juga tidak boleh diabaikan. Transparency International Indonesia bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengkritik keterbukaan dokumen pembahasan, termasuk akses terhadap naskah dan DIM. Kritik tersebut penting karena partisipasi publik tidak cukup sebatas menerima undangan memberikan pendapat. Masyarakat harus memiliki kesempatan memeriksa rumusan pasal dan menguji apakah kepentingan publik benar-benar menjadi dasar legislasi.

Di sisi lain, pemulihan korban seharusnya menjadi orientasi utama. ANTARA, 19 November 2026, mengutip Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian korban merupakan substansi penting RUU. Ini menyangkut nasib masyarakat yang kehilangan tabungan, modal usaha, atau dana pendidikan akibat kejahatan. Jangan sampai negara berhasil merampas aset, tetapi korban tetap tidak memperoleh haknya.

RUU ini juga memperluas perhatian pada tindak pidana selain korupsi, termasuk penipuan investasi dan penggelapan. Namun, perluasan cakupan harus disertai batasan yang jelas. Tidak setiap dugaan tindak pidana dapat menjadi alasan otomatis untuk merampas kekayaan seseorang. Kriteria aset, prosedur pembuktian, serta perlindungan hukum harus dirumuskan secara terukur.

Penandatanganan naskah RUU bukan garis akhir pemberantasan korupsi. DPR dan pemerintah masih harus membuktikan bahwa regulasi ini tidak sekadar menjadi pencapaian politik. Keberhasilannya kelak ditentukan oleh kemampuan negara menelusuri kekayaan hasil kejahatan, mengembalikannya kepada korban dan kepentingan publik, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Indonesia tidak kekurangan slogan antikorupsi. Yang dibutuhkan adalah hukum yang berani menjangkau kekayaan para pelaku kejahatan, tetapi tetap tunduk pada prinsip keadilan. Sebab, perampasan aset bukan sekadar persoalan mengambil harta. Ini adalah ujian apakah negara mampu melawan korupsi tanpa berubah menjadi kekuasaan yang tidak terkendali.

Dwi Taufan Hidayat

Iklan Detail Video

Iklan_home