Home Artikel Rumah, Tanah, dan Nyawa Warga Palestina

Rumah, Tanah, dan Nyawa Warga Palestina

8
0
SHARE
Rumah, Tanah, dan Nyawa Warga Palestina

Keterangan Gambar : Fadda Fuhaidat, perempuan Palestina yang menurut Kementerian Kesehatan Palestina berusia 72 tahun, tewas ditembak di depan rumahnya dekat Jericho pada 17 November 2026.

Perwirasatu.co.id, 19 November 2026

Di Tepi Barat, rumah yang semestinya menjadi tempat berlindung justru berubah menjadi ruang ketakutan. Fadda Fuhaidat, perempuan Palestina yang menurut Kementerian Kesehatan Palestina berusia 72 tahun, tewas ditembak di depan rumahnya dekat Jericho pada 17 November 2026. Kesaksian keluarga, keterangan militer Israel, dan laporan sejumlah media memperlihatkan kronologi yang masih diperdebatkan, sementara penguasaan rumah dan tanah terus membayangi kehidupan warga.

Kematian Fadda bukan sekadar insiden penembakan. Peristiwa ini terjadi di Duyuk al-Tahta, kawasan pinggiran Jericho yang sebelumnya mengalami perubahan penguasaan sejumlah rumah oleh pemukim Israel. Dua pekan sebelum penembakan, sekitar delapan rumah dilaporkan telah ditempati keluarga pemukim. Kehadiran mereka memicu ketegangan dan kekhawatiran penduduk Palestina terhadap keselamatan serta akses atas tanah mereka.

Reuters, 17 November 2026, melaporkan berdasarkan kesaksian warga bahwa sejumlah pemukim mulai melepaskan tembakan di sekitar rumah korban. Warga Palestina kemudian melempar batu. Dalam situasi tersebut, Fadda terkena peluru di bagian kepala ketika berada di depan rumahnya. Keluarga menyebut putranya, Arafat, juga terluka setelah datang ke lokasi. Ia kemudian ditahan aparat Israel ketika dibawa untuk mendapatkan perawatan.

Namun, militer Israel menyampaikan versi berbeda. Mereka menyebut sebuah kendaraan Palestina menabrak kendaraan Israel dan penumpangnya menyerang warga Israel. Dalam perkembangan berikutnya, The Times of Israel, 18 November 2026, melaporkan hasil penyelidikan awal militer yang menyatakan Fadda kemungkinan terkena tembakan warga sipil Israel yang diarahkan ke sumber lemparan batu. Militer mengakui keadaan kematiannya masih diselidiki. Dua warga Palestina ditahan, sementara belum ada pemukim Israel yang ditangkap terkait insiden tersebut.

Perbedaan keterangan ini tidak boleh diabaikan. Akan tetapi, satu fakta penting telah muncul dari penyelidikan awal Israel sendiri: tembakan warga sipil Israel diduga menjadi penyebab kematian perempuan tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah apakah penyelidikan akan dilakukan secara independen, transparan, dan menghasilkan pertanggungjawaban hukum.

Persoalan ini juga tidak dapat dipisahkan dari perebutan penguasaan tanah. Dewan Regional Binyamin yang mewakili kepentingan pemukim menyatakan delapan rumah tersebut telah dibeli dari warga Palestina. Sebaliknya, Gubernur Jericho Hussein Hamayel membantah legalitas transaksi karena tanah itu disebut sebagai tanah negara. Reuters, 17 November 2026, melaporkan bahwa gubernur bahkan menunjukkan dokumen yang mendukung keterangannya.

The Guardian, 17 November 2026, mengungkap dampak yang lebih luas terhadap kehidupan warga. Seorang penduduk mengaku kehilangan akses ke lahan pertanian seluas 53 dunam atau sekitar 5,3 hektare setelah kedatangan pemukim. Artinya, persoalan ini bukan hanya menyangkut kepemilikan bangunan, tetapi juga keberlangsungan ekonomi dan ruang hidup masyarakat Palestina.

Secara geografis, lokasi rumah yang ditempati pemukim berada di Area C, sedangkan lokasi penembakan berada di Area A. The Times of Israel, 18 November 2026, menjelaskan bahwa kedua wilayah memiliki pengaturan kewenangan berbeda berdasarkan Perjanjian Oslo. Karena itu, kedua lokasi tidak boleh dicampuradukkan ketika menjelaskan kronologi maupun persoalan hukumnya.

Lebih jauh, ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat merupakan persoalan hukum internasional. Pasal 49 ayat (6) Konvensi Jenewa Keempat melarang negara pendudukan memindahkan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya. Mahkamah Internasional dalam pendapat penasihat 19 Juli 2024 juga menyatakan keberadaan Israel yang berkelanjutan di Wilayah Pendudukan Palestina melanggar hukum internasional.

Al Jazeera, 17 November 2026, mengutip data PBB yang menyebut sedikitnya 1.143 warga Palestina, termasuk 250 anak-anak, tewas di Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023. Angka tersebut mencakup korban akibat tindakan pasukan Israel maupun pemukim. Data ini memperlihatkan bahwa kekerasan bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari krisis perlindungan warga sipil yang terus berlangsung.

Kematian Fadda akhirnya menyisakan persoalan yang lebih besar daripada sekadar siapa yang menarik pelatuk. Ketika rumah, tanah, dan keselamatan hidup berada dalam ancaman, siapa yang menjamin hak penduduk sipil untuk tinggal tanpa ketakutan? Di Duyuk al-Tahta, keadilan bagi Fadda akan menjadi ujian nyata bagi penegakan hukum dan perlindungan kemanusiaan di wilayah pendudukan.

Dwi Taufan Hidayat

Iklan Detail Video

Iklan_home