Perwirasatu.co.id, Tangerang Selatan - Setelah Owner Panti Rehabilitasi Mentari Pagi (MP) Tangsel, memilih bungkam dan tidak menjawab Surat Konfirmasi Kedua hingga batas waktu yang ditentukan, redaksi secara resmi mendesak Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial untuk turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap legalitas lembaga tersebut.

Desakan ini disampaikan, menyusul pemberitaan sebelumnya yang tayang di laman Perwirasatu.co.id dengan judul _"Diam Owner Panti Rehabilitasi MP Tangsel Tak Jawab Surat Konfirmasi Kedua Hingga Batas Waktu."

Dalam pemberitaan tersebut, redaksi telah menyampaikan bahwa surat konfirmasi kedua Nomor 002/Redaksi/PS/XI/2026 telah terbaca pada pukul 09.32 WIB, Kamis (12/11/2026). Namun hingga pukul 13.16 WIB, tidak ada jawaban, klarifikasi, maupun dokumen yang disampaikan oleh pihak Owner.

"Jika pihak Owner memilih diam, maka negara tidak boleh ikut diam. Ini menyangkut keselamatan dan hak-hak warga binaan yang sedang menjalani rehabilitasi. Negara wajib hadir untuk memastikan lembaga tersebut legal dan layak," ujar perwakilan redaksi.

Tiga Hal yang Harus Diperiksa Pemerintah:

Redaksi meminta tiga instansi tersebut, untuk memeriksa tiga hal mendasar:

1. Legalitas IPWL: 

Apakah Panti MP sudah memiliki Penetapan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dari Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial? IPWL adalah syarat mutlak bagi lembaga yang menampung pecandu narkotika.

2. Izin Operasional: 

Apakah Panti MP memiliki Izin Operasional atau Tanda Daftar Lembaga Rehabilitasi yang masih berlaku dari pemerintah daerah?

3. Standar Layanan dan Keselamatan: 

Apakah fasilitas, tenaga pendamping, dan metode rehabilitasi yang diterapkan sudah sesuai standar dan tidak melanggar hak asasi warga binaan?

"Jangan sampai ada lembaga yang beroperasi tanpa pengawasan, sementara masyarakat menitipkan keluarganya dengan harapan sembuh. Jika legal, tunjukkan dokumennya. Jika tidak legal, harus ditindak sesuai aturan," tegas redaksi.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab bagi Owner Panti Rehabilitasi MP Tangsel, Dinsos Tangsel, Kemenkes, maupun Kemensos untuk memberikan klarifikasi secara terbuka dan disertai dokumen yang sah.

Redaksi juga akan mengirimkan surat resmi permintaan konfirmasi dan pemeriksaan kepada ketiga instansi tersebut sebagai tindak lanjut dari pemberitaan ini. 

(Tim)