Perwirasatu.co.id, 04 November 2026

Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, aparat menyiapkan tiga lapis pengamanan menjelang kesaksian Joko Widodo pada 5 November 2026. Ruang sidang dibatasi, massa dua kelompok diantisipasi, sementara publik menunggu pemeriksaan yang berkaitan dengan polemik ijazah mantan presiden itu. Pengamanan tersebut memunculkan pertanyaan lebih besar: mampukah hukum menjaga persidangan tetap terbuka, aman, dan bebas dari tekanan politik, tanpa mengurangi hak publik?

Tiga lapis pengamanan bukan sekadar prosedur rutin. Kehadiran mantan Presiden ke-7 RI itu dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo menjadikan persidangan memiliki sensitivitas politik dan sosial yang tinggi. Kepolisian Metro Jakarta Timur menyiapkan pengamanan ring pertama di ruang sidang, ring kedua di lingkungan pengadilan, dan ring ketiga di luar kompleks gedung. Tirto, 3 November 2026, melaporkan bahwa pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup dengan melibatkan sejumlah unsur kepolisian.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyebut massa dari dua kubu menjadi salah satu potensi yang harus diantisipasi. Bahkan, lokasi parkir pendukung Jokowi dan pendukung Roy Suryo serta Dokter Tifa direncanakan terpisah. Personel tambahan dari unsur Brimob dan Samapta juga disiapkan sesuai kebutuhan. Namun, jumlah personel belum ditetapkan secara pasti.

Di sisi lain, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memastikan persidangan tetap terbuka untuk umum. Kepala PN Jakarta Timur Efendi menjelaskan kapasitas ruang sidang utama hanya sekitar 80 orang. Pengadilan menyediakan televisi di luar ruangan bagi masyarakat yang tidak tertampung. Keterangan tersebut diberitakan detikNews pada 3 November 2026.

Pembatasan kapasitas tentu dapat dipahami sebagai kebutuhan teknis untuk menjaga ketertiban. Namun, keterbukaan persidangan tidak boleh berhenti sebagai formalitas. Masyarakat tetap berhak memperoleh akses informasi mengenai jalannya proses hukum. Transparansi menjadi penting, terutama ketika perkara melibatkan tokoh nasional dan menyita perhatian publik.

Persoalan ini juga tidak dapat dilepaskan dari panjangnya kontroversi ijazah Jokowi. Perdebatan yang semula berkembang di ruang publik kini memasuki proses pembuktian di pengadilan. Jaksa menjadwalkan pemanggilan Jokowi dan ajudannya, Syarif Muhammad Fitriansyah, sebagai saksi pada 5 November. Agenda tersebut juga bertepatan dengan persidangan Dokter Tifa. detikNews pada 28 Oktober 2026 memberitakan rencana pemanggilan tersebut.

Penting dipahami bahwa persidangan Roy Suryo dan Dokter Tifa merupakan dua perkara yang berbeda, meskipun pemeriksaan saksi dijadwalkan pada hari yang sama. Karena itu, proses hukum masing-masing terdakwa harus tetap dinilai berdasarkan dakwaan, alat bukti, dan pemeriksaan tersendiri.

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, sebelumnya menyampaikan kesiapan kliennya memberikan keterangan berdasarkan hal-hal yang diketahui dan dialaminya. Pernyataan tersebut diberitakan Okezone pada 1 November 2026. Namun, kesaksian Jokowi, sekalipun memiliki posisi penting, bukanlah putusan pengadilan. Keterangannya tetap harus diuji melalui pertanyaan jaksa, penasihat hukum, dan penilaian majelis hakim.

Di sinilah prinsip negara hukum memperoleh ujian sesungguhnya. Kedudukan seseorang sebagai mantan presiden tidak boleh menjadikan keterangannya kebal dari pemeriksaan. Sebaliknya, pihak terdakwa juga tidak boleh dianggap bersalah hanya karena tuduhan yang berkembang telah membentuk opini publik. Asas praduga tak bersalah harus berlaku tanpa membedakan status, kekuasaan, maupun popularitas.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kecenderungan menjadikan proses hukum sebagai pertarungan identitas politik. Pendukung masing-masing pihak boleh memiliki keyakinan dan pandangan berbeda. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berubah menjadi intimidasi, tekanan massa, atau upaya memengaruhi independensi hakim.

Karena itu, keberhasilan pengamanan tidak semata-mata diukur dari banyaknya personel atau ketatnya penjagaan. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan aparat melindungi seluruh pihak, menjaga ketertiban, dan memastikan persidangan berlangsung tanpa gangguan. Pengadilan harus menjadi ruang pembuktian, bukan panggung demonstrasi kekuatan politik.

Sidang 5 November 2026 menghadirkan ujian bagi semua pihak. Jokowi harus memberikan keterangan sesuai pengetahuannya, jaksa dan penasihat hukum harus menguji fakta secara profesional, sementara majelis hakim wajib menjaga independensi. Publik pun perlu mengawasi tanpa menghakimi sebelum proses hukum selesai.

Tiga ring pengamanan mungkin mampu membatasi gangguan di sekitar gedung pengadilan. Namun, tidak ada pagar keamanan yang dapat menggantikan kekuatan alat bukti dan integritas hakim. Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar tontonan kedatangan mantan presiden dengan pengawalan ketat, melainkan proses peradilan yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling berkuasa, paling populer, atau paling banyak pendukungnya. Kebenaran harus ditemukan melalui pembuktian yang sah, bukan tekanan politik. Itulah ujian sesungguhnya bagi demokrasi dan keadilan.

Dwi Taufan Hidayat