Perwirasatu.co.id, Senin 20 Juli 2026.

Asap dari dapur mulai mengepul sejak pagi. Para petugas menyiapkan ribuan porsi makanan yang akan didistribusikan kepada para siswa sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Di balik aktivitas yang tampak sederhana itu, tersimpan sebuah pertaruhan besar. Program yang digagas untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia kini menjadi arena pengujian tata kelola, transparansi, dan integritas seluruh pihak yang terlibat, termasuk organisasi masyarakat yang dipercaya mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Belakangan, nama Muhammadiyah ikut menjadi perbincangan setelah sejumlah SPPG berada di bawah pengelolaannya. Di media sosial bermunculan berbagai komentar yang mempertanyakan sikap organisasi tersebut. Ada yang menilai Muhammadiyah terlalu diam menghadapi polemik MBG, ada pula yang langsung mengaitkannya dengan isu kepentingan dan dugaan mencari keuntungan. Sebagian besar perbincangan itu berkembang lebih cepat daripada proses verifikasi fakta sehingga batas antara kritik dan prasangka menjadi semakin kabur.

Secara objektif, keterlibatan Muhammadiyah bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Organisasi ini mengelola ribuan sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas yang menjadi sasaran utama program MBG. Infrastruktur pendidikan yang luas membuat Muhammadiyah memiliki kapasitas untuk menjadi mitra pemerintah dalam penyelenggaraan layanan gizi. Dalam beberapa kesempatan, Badan Gizi Nasional juga mendorong perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan Muhammadiyah ikut berkontribusi membangun ekosistem pelayanan gizi nasional. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Muhammadiyah lebih dapat dipahami sebagai konsekuensi kapasitas kelembagaan daripada sekadar kedekatan politik.

Namun kapasitas bukan alasan untuk mengurangi pengawasan. Justru lembaga yang selama ini memiliki reputasi baik harus bersedia menerima standar akuntabilitas yang lebih tinggi. Program MBG mengelola anggaran publik dalam jumlah besar sehingga setiap proses, mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pelaporan keuangan, harus terbuka terhadap audit dan pengawasan masyarakat. Reputasi organisasi hanya akan tetap terjaga apabila dibarengi sistem yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah sendiri mengakui bahwa pelaksanaan MBG masih membutuhkan banyak penyempurnaan. Badan Gizi Nasional bahkan menghentikan sementara ribuan SPPG yang belum memenuhi persyaratan administratif maupun standar sanitasi seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan kini menjadi prioritas utama, sekaligus menjadi pengingat bahwa tidak ada pengelola yang kebal terhadap evaluasi apabila belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Di tengah situasi tersebut, perhatian publik terhadap Muhammadiyah sesungguhnya dapat dipandang sebagai konsekuensi dari besarnya kepercayaan yang selama ini melekat pada organisasi itu. Selama lebih dari satu abad, Muhammadiyah dikenal membangun sekolah, rumah sakit, panti asuhan, hingga layanan sosial dengan mengandalkan semangat gotong royong dan filantropi. Tidak sedikit proyek yang justru berkembang melebihi nilai bantuan pemerintah karena adanya partisipasi warga dan para dermawan.

Karakter itu pula yang selama ini membedakan Muhammadiyah dari banyak organisasi lain. Banyak pimpinan persyarikatan menjalani kehidupan sederhana dan lebih dikenal karena pengabdian daripada kemewahan. Tradisi tersebut menjadi modal moral yang bernilai tinggi. Akan tetapi, modal moral saja tidak cukup menghadapi tantangan pengelolaan program bernilai triliunan rupiah. Integritas harus diwujudkan melalui tata kelola yang profesional, sistem pengawasan yang kuat, serta keterbukaan terhadap kritik.

Pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah Muhammadiyah berhak mengelola SPPG, melainkan bagaimana organisasi itu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar benar kembali menjadi manfaat bagi peserta didik. Apakah program tersebut mampu meningkatkan kualitas gizi anak, memberdayakan petani dan pelaku usaha lokal, sekaligus memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidikan yang selama ini masih banyak menerima penghasilan di bawah harapan. Keberhasilan MBG pada akhirnya akan diukur dari dampaknya bagi masyarakat, bukan dari banyaknya dapur yang berhasil dibangun.

Karena itu, kritik terhadap MBG seharusnya tidak berhenti pada tuduhan atau sentimen di media sosial. Kritik yang sehat harus berbasis data, hasil audit, serta fakta lapangan yang dapat diuji. Sebaliknya, pengelola program juga tidak boleh berlindung di balik nama besar organisasi atau kedekatan dengan pemerintah. Transparansi adalah satu satunya cara untuk menjaga kepercayaan publik tetap utuh.

MBG pada akhirnya menjadi ujian bersama. Pemerintah dituntut menghadirkan sistem yang bersih dan akuntabel. Organisasi masyarakat harus membuktikan bahwa amanah publik lebih penting daripada kepentingan jangka pendek. Aparat penegak hukum wajib mengawasi tanpa pandang bulu, sedangkan masyarakat berkewajiban mengawal dengan kritik yang berbasis fakta. Di titik inilah nama besar Muhammadiyah sedang diuji, bukan oleh lawan politik ataupun media sosial, melainkan oleh konsistensinya sendiri dalam menjaga amanah yang telah dibangun selama lebih dari satu abad.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat