Perwirasatu co.id, 20 Juli 2026.

Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya mengguncang perdebatan mengenai korupsi di daerah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara terbuka mengakui bahwa ongkos politik yang sangat mahal merupakan salah satu akar persoalan maraknya kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Pengakuan tersebut bukan sekadar membuka tabir yang selama ini menjadi rahasia umum, melainkan juga memaksa publik menilai kembali apakah masalah utama terletak pada integritas individu atau justru pada sistem politik yang sejak awal menciptakan tekanan bagi para pemimpin daerah. Pernyataan Tito yang disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 16 Juli 2026 kemudian memicu perdebatan luas mengenai efektivitas sistem Pilkada, kesejahteraan kepala daerah, hingga reformasi pembiayaan politik.

Selama bertahun tahun, setiap operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi hampir selalu berujung pada kesimpulan yang sama, yakni lemahnya integritas pejabat. Penjelasan tersebut memang tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya menjawab persoalan. Korupsi tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh ketika bertemu antara karakter yang lemah, peluang yang terbuka, serta sistem yang memberi insentif bagi penyimpangan. Pernyataan Tito menjadi penting karena untuk pertama kalinya seorang pejabat tinggi pemerintah mengakui secara terbuka bahwa biaya politik yang sangat mahal merupakan faktor risiko yang ikut membentuk siklus tersebut.

Dalam perspektif ekonomi politik, logika itu dapat dipahami. Seorang calon kepala daerah harus membangun jaringan politik, membiayai kampanye, membentuk tim pemenangan, memenuhi kebutuhan logistik, hingga melakukan sosialisasi yang berlangsung berbulan bulan. Besarnya biaya berbeda pada setiap daerah, tetapi hampir semua pengamat sepakat bahwa kontestasi politik lokal membutuhkan dana yang tidak sedikit. Setelah terpilih, penghasilan resmi kepala daerah relatif kecil dibandingkan beban politik yang telah dikeluarkan. Ketimpangan inilah yang menurut Tito berpotensi mendorong sebagian pejabat mencari pemasukan melalui cara yang melanggar hukum.

Namun, penjelasan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap korupsi. Biaya politik tinggi bukan penyebab tunggal korupsi, melainkan salah satu faktor yang meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Banyak kepala daerah mampu menyelesaikan masa jabatannya tanpa tersentuh perkara hukum meskipun menghadapi tekanan politik yang sama. Sebaliknya, terdapat pula pejabat yang memperoleh dukungan politik kuat dan memiliki kesejahteraan memadai tetapi tetap melakukan korupsi karena dorongan keserakahan. Dengan demikian, persoalan sesungguhnya berada pada pertemuan antara kelemahan sistem dan kualitas integritas manusia.

Faktor lain yang kerap luput dibahas adalah mekanisme rekrutmen politik. Pilkada tidak memilih birokrat terbaik, melainkan kandidat yang mampu memperoleh dukungan suara terbanyak. Akibatnya, tidak semua kepala daerah memiliki kemampuan memahami tata kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran, maupun administrasi publik. Ketika pengalaman birokrasi terbatas, ketergantungan kepada sekretaris daerah, badan keuangan, maupun organisasi perangkat daerah menjadi semakin besar. Dalam kondisi tertentu, hubungan yang tidak seimbang itu membuka ruang manipulasi administrasi yang sulit dideteksi oleh kepala daerah sendiri.

Fakta penegakan hukum memperlihatkan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus yang berdiri sendiri. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun setelah pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, sejumlah kepala daerah kembali terseret perkara korupsi dengan berbagai modus. Mulai dari pengaturan proyek, jual beli jabatan, gratifikasi, hingga pemerasan terhadap aparatur pemerintahan. Rangkaian penindakan itu menunjukkan bahwa regenerasi kepemimpinan daerah belum mampu memutus pola lama yang selama ini berulang.

Kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap desain demokrasi lokal. Selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada penindakan setelah korupsi terjadi. Padahal, reformasi seharusnya dimulai jauh sebelum seseorang dilantik menjadi kepala daerah. Transparansi pembiayaan kampanye, pengawasan terhadap sumber dana politik, audit pengeluaran peserta Pilkada, hingga mekanisme seleksi internal partai politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan korupsi.

Peran partai politik menjadi titik yang tidak boleh diabaikan. Dalam banyak penelitian mengenai tata kelola demokrasi, partai bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan, melainkan institusi yang menentukan kualitas calon pemimpin. Apabila proses pencalonan masih bergantung pada kemampuan finansial, maka kandidat akan terdorong mencari dukungan modal dari berbagai kepentingan ekonomi. Ketika terpilih, tekanan untuk mengembalikan investasi politik berpotensi menggeser orientasi kebijakan dari pelayanan publik menjadi pelayanan terhadap kelompok pendukung.

Usulan pemerintah untuk meningkatkan biaya operasional atau memberikan skema insentif kepada kepala daerah juga layak didiskusikan secara rasional. Gagasan tersebut tidak boleh langsung ditolak ataupun diterima tanpa kajian. Penghasilan yang lebih layak memang dapat mengurangi tekanan ekonomi, tetapi pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kenaikan remunerasi tidak otomatis menghapus korupsi apabila pengawasan tetap lemah. Sebaliknya, sistem pengawasan yang kuat, kepastian hukum, transparansi anggaran, dan sanksi yang tegas terbukti jauh lebih efektif menciptakan efek jera.

Oleh karena itu, reformasi tidak cukup dilakukan pada satu sisi saja. Perbaikan kesejahteraan harus berjalan seiring dengan pembatasan biaya kampanye, penguatan sistem pelaporan dana politik, digitalisasi pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pengawasan internal, serta keterbukaan informasi publik. Kombinasi kebijakan tersebut akan mempersempit ruang penyimpangan sekaligus mengurangi tekanan politik yang selama ini dikeluhkan banyak kepala daerah.

Pernyataan Tito Karnavian pada akhirnya memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar membahas besaran gaji kepala daerah. Pernyataan itu merupakan pengakuan bahwa negara mulai menyadari adanya persoalan struktural dalam demokrasi lokal. Akan tetapi, pengakuan hanyalah langkah awal. Tanpa keberanian membenahi sistem pembiayaan politik, memperkuat partai politik sebagai lembaga kaderisasi, meningkatkan kualitas pengawasan, dan memastikan proses rekrutmen yang lebih berintegritas, mahalnya ongkos Pilkada akan terus menjadi beban yang diwariskan kepada setiap pemimpin baru. Selama akar persoalan tidak disentuh secara menyeluruh, operasi tangkap tangan akan tetap berulang, bukan karena bangsa ini kekurangan aturan, melainkan karena sistem yang ada masih memberi ruang terlalu besar bagi lahirnya korupsi baru.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat