Perwirasatu.co.id - Sabtu (21/2/2026).

Protes yang dilayangkan oleh puluhan organisasi ASN PPPK kepada Presiden Prabowo Subianto tentang rencana pengangkatan ribuan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi ASN PPPK memantik perdebatan tajam tentang prinsip meritokrasi dan rasa keadilan dalam kebijakan kepegawaian. Sorotan terutama datang dari lonjakan kritik terhadap perlakuan yang dirasa mengabaikan pengalaman panjang PPPK. 

Kebijakan pemerintah yang membuka peluang bagi pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menuai kritik dari berbagai organisasi ASN PPPK lintas profesi yang merasa bahwa skema itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi PPPK yang telah menjalani proses panjang seleksi dan pengabdian. Organisasi-organisasi tersebut bahkan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk meminta kajian ulang kebijakan tersebut. 

Pengangkatan pegawai SPPG menjadi ASN PPPK sebenarnya bukan isu sepihak. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional telah menegaskan bahwa pegawai SPPG yang dapat diangkat adalah mereka yang menduduki jabatan inti seperti kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Skema ini diterapkan untuk memperkuat fungsi teknis dan administratif strategis di program tersebut. 

Namun kritik publik tidak hanya soal definisi jabatan yang diangkat. DPR RI dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional juga menyerukan agar pemerintah memperhatikan rasa keadilan terutama bagi tenaga guru honorer dan tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi namun masih bergantung pada skema PPPK tanpa kepastian status yang jelas. Pertanyaan tentang kenapa kelompok tertentu dipilih lebih dulu kembali mengemuka di forum itu. 

Ucapan publik tentang ketidakadilan tidak hanya datang dari organisasi tunggal namun juga dari kalangan guru honorer yang merasa jabatan mereka yang sudah puluhan tahun berjalan kurang mendapat prioritas. Mereka menilai bahwa pengalaman panjang mengabdi dalam pelayanan publik seharusnya menjadi pertimbangan kuat dalam kebijakan pemberian status ASN PPPK, bukan sekadar skema yang fokus pada jabatan tertentu saja. Perasaan ini menjadi narasi yang kuat di ruang publik bahkan menyuarakan ketidakpuasan terhadap perlakuan yang dipandang timpang. 

Statistik resmi mengenai jumlah pasti pegawai SPPG yang diangkat melalui seleksi PPPK juga menunjukkan bahwa jumlahnya besar mencapai angka puluhan ribu. Menurut laporan Media Indonesia, Badan Gizi Nasional membuka lowongan seleksi PPPK tahap kedua sebanyak sekitar 32.000 formasi yang terdiri atas ratusan formasi untuk masing-masing jabatan inti seperti kepala SPPG. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak luas yang berpengaruh terhadap struktur kepegawaian di sektor pelayanan publik. 

Di balik konflik ini, aspek meritokrasi menjadi isu sentral. Meritokrasi berarti bahwa status kepegawaian harus diputuskan berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan masa pengabdian, bukan semata sekadar peluang struktural dalam sebuah program tertentu. Kritik yang mengemuka menunjukkan kekhawatiran bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya menjunjung prinsip tersebut, terutama karena pengangkatan PPPK SPPG tampak lebih cepat dibanding proses bagi PPPK dari sektor lain yang sudah lebih lama aktif. 

Kebijakan pengangkatan ASN PPPK tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi administratif saja. Keberadaan pegawai dengan pengalaman panjang yang masih belum mendapatkan kepastian status kadang berlaku sebagai cermin lemahnya sistem kepegawaian yang ideal. Dalam konteks ini, guru honorer dan tenaga kesehatan sering dijadikan contoh karena mereka telah lama menjalankan tanggung jawab publik namun belum menyentuh status ASN. Ketidakpastian ini memicu kritik bahwa meritokrasi tidak berjalan secara konsisten di semua sektor. 

Permintaan organisasi ASN PPPK kepada Presiden menunjukkan hal lain yaitu betapa kuatnya aspirasi dari basis tenaga kontrak yang telah berjuang melampaui proses seleksi awal dan pengabdian jangka panjang. Para pengkritik menilai bahwa kebijakan pemerintah, meskipun memiliki tujuan memperkuat kelembagaan suatu program, juga perlu menyeimbangkan keadilan antara berbagai golongan pegawai. 

Lebih lanjut, pemerintah perlu memberikan penjelasan transparan tentang kriteria yang digunakan dalam pengangkatan ASN PPPK agar publik memiliki dasar yang jelas tentang alasan di balik keputusan tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap kepegawaian nasional secara umum. Hal ini penting untuk menjawab kekhawatiran publik mengenai tendensi politik atau diskriminasi struktural dalam kebijakan kepegawaian. 

Dalam menyikapi dinamika tersebut, dialog antara pemerintah, DPR, organisasi ASN, serta komunitas PPPK yang lebih luas harus terus dibuka agar prinsip meritokrasi dan rasa keadilan publik dapat dijunjung tinggi tanpa mengorbankan kebutuhan administratif program pemerintah. Reformasi kepegawaian yang lebih inklusif dan berbasis data perlu menjadi arah kebijakan jangka panjang agar seluruh tenaga PPPK merasa bahwa kontribusi mereka dihargai dan diakui secara adil.

( Red )

Sumber: Dwi Taufan Hidayat.