Home Politik Absennya PSI Menguji Soliditas Koalisi Prabowo

Absennya PSI Menguji Soliditas Koalisi Prabowo

3
0
SHARE
Absennya PSI Menguji Soliditas Koalisi Prabowo

Keterangan Gambar : Pertemuan berlangsung selepas sidang kabinet terbatas dan dihadiri pimpinan tujuh partai, termasuk Gerindra, Golkar, PAN, PKB, PKS, Demokrat, dan NasDem. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan para ketua partai diminta menyiapkan usulan nama calon wakil presiden dalam waktu satu pekan.

Perwirasatu.co.id, 20 November 2026

Di tengah pembicaraan pengisian jabatan wakil presiden, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai politik di Istana Bogor pada 13 November 2026 menyisakan tanda tanya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, mengaku tidak melihat perwakilan PSI. Pengakuan itu memantik pertanyaan tentang komunikasi koalisi, tetapi belum membuktikan PSI tersisih, di tengah silang pernyataan elite koalisi nasional yang kini menjadi perhatian publik.

Pertemuan berlangsung selepas sidang kabinet terbatas dan dihadiri pimpinan tujuh partai, termasuk Gerindra, Golkar, PAN, PKB, PKS, Demokrat, dan NasDem. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan para ketua partai diminta menyiapkan usulan nama calon wakil presiden dalam waktu satu pekan. DetikNews, 13 November 2026, melaporkan agenda dan hasil awal pertemuan.

Pada 19 November, Syahganda menjelaskan ia berbincang dengan Eko Patrio, Fadli Zon, dan pengurus Golkar bernama Sari, tetapi tidak melihat kader PSI. DetikNews dan Tirto, 19 November 2026, mengutip keterangannya. Syahganda juga mengaku belum mengetahui secara pasti posisi PSI dalam koalisi.

Pernyataan itu perlu dibaca cermat. Syahganda tidak menyatakan PSI tidak diundang atau telah keluar dari koalisi. Liputan6.com, 19 November 2026, juga melaporkan ia belum dapat memastikan apakah PSI memang tidak menerima undangan. Tidak terlihat oleh seorang saksi berbeda maknanya dengan tidak tercantum dalam daftar undangan resmi.

Di sisi lain, PSI menyatakan masih menjadi bagian dari koalisi dan tetap mendukung kebijakan Prabowo. CNN Indonesia, 19 November 2026, mengutip Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang menyebut pengunduran diri tiga kader dari jabatan partai merupakan keputusan pribadi, bukan perubahan sikap PSI terhadap pemerintah. Namun, CNN Indonesia pada tanggal yang sama juga mencatat pandangan PKB yang menilai PSI bukan lagi bagian koalisi dan saran PAN agar PSI menjadi oposisi. Demokrat menyerahkan persoalan itu kepada Gerindra sebagai pimpinan koalisi.

Perbedaan itu memperlihatkan belum adanya kesepahaman terbuka mengenai posisi PSI. Koalisi membutuhkan komunikasi teratur, mekanisme konsultasi jelas, dan kesepahaman tanggung jawab politik. Ketika status satu partai diperdebatkan elite lain, publik berhak meminta penjelasan.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika jabatan wakil presiden kosong, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari. Konsultasi politik dapat berlangsung, tetapi prosedur pengisian jabatan tetap harus tunduk pada konstitusi.

Absennya PSI dalam satu pertemuan belum cukup untuk menyimpulkan perpecahan koalisi. Pemerintah perlu menjelaskan mekanisme undangan dan ruang komunikasi partai pendukung. PSI perlu menjaga konsistensi pernyataan dukungan dan keterlibatan politik.

Soliditas koalisi tidak diukur dari banyaknya elite yang berkumpul di istana, melainkan dari keterbukaan mengambil keputusan dan kesediaan mempertanggungjawabkannya kepada publik. Ketidakhadiran PSI mungkin hanya soal satu pertemuan. Namun, silang pernyataan tentang posisinya menunjukkan komunikasi politik koalisi masih perlu dijernihkan.

Dwi Taufan Hidayat

Iklan Detail Video

Iklan_home