Home Nasional Makar dan Ujian Negara Hukum

Makar dan Ujian Negara Hukum

4
0
SHARE
Makar dan Ujian Negara Hukum

Keterangan Gambar : Sebanyak 59 saksi telah diperiksa, sementara penyidik menelusuri pemufakatan, persiapan, dan permulaan pelaksanaan. Di tengah perkara penyadapan yang turut menyeret pejabat kepolisian, publik menunggu bukan sekadar kesimpulan, melainkan pembuktian yang transparan, terukur, dan adil serta dapat diuji di pengadilan terbuka

Perwirasatu.co.id, 20 November 2026

Gelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto menempatkan Bareskrim Polri pada ujian penting: membuktikan tuduhan tanpa melampaui batas kewenangan. Sebanyak 59 saksi telah diperiksa, sementara penyidik menelusuri pemufakatan, persiapan, dan permulaan pelaksanaan. Di tengah perkara penyadapan yang turut menyeret pejabat kepolisian, publik menunggu bukan sekadar kesimpulan, melainkan pembuktian yang transparan, terukur, dan adil serta dapat diuji di pengadilan terbuka.

TIGA TAHAPAN YANG MENENTUKAN

Penyidikan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki fase penting. Dittipidum Bareskrim Polri menggelar perkara internal pada 19 November 2026 dengan melibatkan penyidik, pengawas internal, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta sejumlah ahli. Fokusnya bukan sekadar mengumpulkan keterangan, melainkan menguji tiga aspek: pemufakatan, persiapan, dan permulaan pelaksanaan.

Detikcom, 19 November 2026, memberitakan bahwa penyidik telah memeriksa 59 orang sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November. Sejumlah lokasi juga digeledah untuk mencari dokumen dan barang bukti. Namun, banyaknya saksi maupun luasnya penggeledahan tidak otomatis membuktikan adanya makar. Kualitas bukti, relevansi keterangan, dan hubungan antarfakta tetap menjadi penentu.

Di sinilah persoalan hukum harus dibaca secara cermat. Pemufakatan tidak bisa disamakan dengan sekadar percakapan atau pertemuan. Persiapan juga tidak otomatis menjadi tindak pidana tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Sementara permulaan pelaksanaan harus dibedakan dari niat dan rencana yang belum diwujudkan. Penyidik wajib menjelaskan perbuatan konkret, tujuan, serta peran individual setiap orang yang diperiksa.

PETA HUKUM DAN BATAS PENAFSIRAN

Bareskrim menyebut menggunakan Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 juncto Pasal 160 dan Pasal 20 KUHP. Pasal 191 mengatur makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Sementara Pasal 193 berkaitan dengan makar untuk menggulingkan pemerintah. Keduanya memiliki rumusan dan tujuan hukum berbeda.

Hal penting lainnya adalah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal 196 KUHP kini mengatur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai Pasal 193. Karena itu, konstruksi perkara harus diuji berdasarkan rumusan hukum yang berlaku, termasuk waktu terjadinya perbuatan dan ketentuan yang relevan.

Pembedaan ini bukan persoalan teknis semata. Kesalahan menafsirkan unsur pidana dapat berakibat serius terhadap hak seseorang. Kritik terhadap pemerintah, komunikasi politik, perbedaan pandangan, bahkan pembicaraan mengenai pergantian kekuasaan secara konstitusional tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar.

PENYADAPAN DAN BAYANG-BAYANG KEKUASAAN

Perkara ini menjadi semakin kompleks karena berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh. Media Indonesia, 19 November 2026, memberitakan bahwa para tersangka dalam perkara penyadapan juga telah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan makar. Penyidik turut mendalami penggeledahan sejumlah lokasi, termasuk rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Namun, dua perkara tersebut tidak boleh dicampuradukkan. Dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar memiliki unsur pidana berbeda. Terbuktinya pelanggaran dalam perkara penyadapan tidak otomatis membuktikan makar. Sebaliknya, dugaan makar juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan pertanggungjawaban hukum dalam perkara penyadapan.

Pertanyaan mendasarnya justru terletak pada hubungan faktual kedua perkara. Apakah terdapat bukti yang menunjukkan penyadapan menjadi bagian dari rencana makar? Apakah ada pembagian peran, tujuan, dan tindakan konkret yang saling berkaitan? Ataukah hubungan tersebut baru berupa dugaan yang masih harus dibuktikan? Tanpa jawaban berbasis alat bukti, publik hanya akan disuguhi spekulasi.

Bisnis.com, 19 November 2026, memberitakan bahwa Bareskrim menjadwalkan ekspose bersama jaksa penuntut umum di Kejaksaan Agung pada 20 November. Tahap ini penting untuk menguji kecukupan bukti dan konstruksi hukum. Namun, koordinasi dengan jaksa bukan pengganti pengujian independen melalui proses peradilan.

UJIAN SEBENARNYA NEGARA HUKUM

Pelibatan Kompolnas, pengawas internal, dan ahli patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya pengawasan. Meski demikian, keterlibatan banyak institusi tidak otomatis menjamin objektivitas. Ukurannya tetap transparansi proses, keabsahan alat bukti, perlakuan setara, serta keterbukaan terhadap pengujian hukum.

Negara memang wajib melindungi Presiden dari ancaman yang nyata. Namun, perlindungan terhadap kepala negara tidak boleh mengurangi perlindungan terhadap hak warga negara. Kewenangan penegak hukum harus berjalan seiring dengan asas praduga tak bersalah dan jaminan kebebasan berpendapat.

Perkara ini bukan sekadar ujian bagi kemampuan Bareskrim mengungkap dugaan kejahatan terhadap keamanan negara. Lebih jauh, ini merupakan ujian bagi institusi penegak hukum untuk membuktikan bahwa kekuasaan dapat dijalankan tanpa kehilangan kendali hukum.

Jika bukti makar memang kuat, hukum harus ditegakkan. Namun, jika unsur pidananya tidak terpenuhi, aparat juga harus berani mengakui batas penyidikan. Sebab, negara hukum tidak diukur dari kerasnya tuduhan atau banyaknya orang diperiksa, melainkan dari kemampuannya membuktikan kesalahan secara adil.

Demokrasi membutuhkan negara yang kuat menghadapi ancaman, tetapi juga berani membatasi kekuasaannya sendiri. Di situlah kepercayaan publik dibangun: bukan melalui tuntutan agar masyarakat percaya, melainkan melalui proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dwi Taufan Hidayat

Iklan Detail Video

Iklan_home