
Keterangan Gambar : Pernyataan Megawati Soekarnoputri tentang dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka persoalan batas kewenangan aparat negara. Ketika teknologi pengawasan diduga digunakan tanpa prosedur hukum, yang dipertaruhkan bukan sekadar konflik elite, melainkan supremasi hukum, privasi, dan kepercayaan.
Perwirasatu.co.id, 20 November 2026
Pernyataan Megawati Soekarnoputri tentang dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka persoalan batas kewenangan aparat negara. Ketika teknologi pengawasan diduga digunakan tanpa prosedur hukum, yang dipertaruhkan bukan sekadar konflik elite, melainkan supremasi hukum, privasi, dan kepercayaan. Perkara ini menuntut pembuktian terbuka serta pengawasan independen demi melindungi hak setiap warga negara, tanpa memandang jabatan, kedudukan, ataupun afiliasi politik.
“Apa enggak malu ya, polisi yang saya buat kayak gitu,” kata Megawati saat berpidato di STIPAN, Depok, 19 November 2026. MerahPutih, 20 November 2026, melaporkan kritik itu serta mengingatkan perannya memisahkan Polri dari ABRI.
Bareskrim menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026. Nomor Presiden dan sejumlah pihak diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi maupun dasar proses hukum. Kronologi ini diberitakan detikNews, 3 November 2026.
Dalam rapat Komisi III DPR, 12 November, Kapolri Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan alur perintah dari Listyo Sigit melalui pejabat lain secara lisan atau grup WhatsApp, tanpa dokumen permohonan. CNN Indonesia, 12 November 2026, melaporkan nomor sasaran diduga dimasukkan ke LIMS tanpa verifikasi. Keterangan tersebut masih bagian dari penyidikan, bukan putusan pengadilan.
detikNews, 19 November 2026, melaporkan empat perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Media itu juga melaporkan 59 saksi diperiksa dalam perkara dugaan makar terkait. Namun, perkara makar itu masih dalam penyidikan dan belum menetapkan tersangka. Kedua perkara tidak boleh dicampuradukkan; unsur makar belum terbukti.
Masalahnya melampaui nama pejabat. Penyadapan menyentuh ruang privat dan hanya dapat dibenarkan menurut prosedur hukum. Tanpa kontrol akses, perintah, pencatatan, dan audit, perangkat penegakan hukum dapat menjadi alat pengawasan sewenang-wenang. Siapa mengaktifkan sistem dan mengawasi pengawas?
Bareskrim menyebut sasaran dugaan penyadapan juga mencakup pejabat negara, politikus, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Jika terbukti, praktik tanpa dasar hukum mengancam privasi dan kebebasan berekspresi warga.
Reformasi kepolisian tidak cukup berupa pergantian pejabat atau sanksi etik. Diperlukan audit independen, pembatasan akses, jejak digital terlindungi, dan mekanisme pengaduan yang dipercaya. Parlemen harus mengawasi tanpa mengintervensi penyidikan.
Pernyataan Megawati bukan pembelaan terhadap satu kekuatan politik atau serangan kepada seluruh institusi. Kritik itu mengingatkan kepolisian sebagai institusi publik yang tunduk pada konstitusi. Kehormatannya tidak lahir dari besarnya kewenangan, melainkan kesediaan mempertanggungjawabkannya.
Negara hukum diuji ketika dugaan pelanggaran justru mengarah kepada aparat sendiri. Penegakan hukum yang adil dapat memulihkan kepercayaan. Tanpa kendali, teknologi pengawasan yang semestinya melindungi justru dapat menjadi sumber ketakutan.
Dwi Taufan Hidayat


















LEAVE A REPLY