
Keterangan Gambar : Keluhan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga Rp 25 juta di Banyumas bukan sekadar perkara mahal atau murah. Di balik angka itu, ada pertanyaan tentang kepastian tarif, keterbukaan prosedur, dan perlindungan warga dari biaya tidak jelas.
Perwirasatu.co.id, 20 November 2026.
Keluhan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga Rp 25 juta di Banyumas bukan sekadar perkara mahal atau murah. Di balik angka itu, ada pertanyaan tentang kepastian tarif, keterbukaan prosedur, dan perlindungan warga dari biaya tidak jelas. Bantahan pemerintah perlu didengar, tetapi harus diuji dengan aturan dan bukti yang bisa diperiksa tanpa perantara atau tafsir sepihak oleh seluruh warga secara terbuka.
Kompas.com, 19 November 2026, memberitakan keluhan warganet tentang biaya PBG Banyumas yang disebut mencapai Rp 25 juta. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) membantah penetapan tarif sebesar itu. Polemik ini menuntut pemisahan retribusi resmi dari seluruh pengeluaran pemohon.
Kepala Bidang Bangunan Gedung DPU Banyumas, Kiki Nofisnu, menyebut retribusi bergantung pada luas lantai serta indeks dan koefisien bangunan. Portal Indonesia, 19 November 2026, mengutip keterangannya bahwa pembayaran dilakukan setelah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terbit, melalui bank. DPU menyatakan pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tidak dikenai retribusi.
Namun, apakah Rp 25 juta merupakan retribusi PBG atau mencakup jasa konsultan, dokumen teknis, pengukuran, dan layanan pihak ketiga? Tanpa mengetahui jenis, fungsi, dan luas bangunan, angka itu tak cukup untuk menyimpulkan adanya pungutan berlebihan. Sebaliknya, bantahan pemerintah belum menjelaskan mengapa biaya total dipersepsikan begitu besar oleh pemohon.
Landasan hukum harus mutakhir. JDIH Banyumas mencatat Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih berlaku setelah diubah melalui Perda Nomor 1 Tahun 2025. Formula PBG memperhitungkan luas lantai, indeks lokalitas, standar harga satuan tertinggi, indeks terintegrasi, dan indeks bangunan terbangun. Penghitungan harus merujuk ketentuan terbaru.
Di sinilah transparansi diuji. Pemerintah perlu menyediakan simulasi biaya untuk beberapa tipe bangunan, menjelaskan komponen retribusi, dan membedakannya dari jasa profesional. Kewajiban resmi harus memiliki dasar perhitungan dan dokumen ketetapan. Warga berhak meminta penjelasan sebelum membayar.
DPMPTSP Banyumas pada 17 dan 18 November 2026 memperingatkan masyarakat tentang penipuan penerbitan SK PBG dan SK SLF. Peringatan itu tidak membuktikan keluhan Rp 25 juta berkaitan dengan penipuan. Namun, masyarakat perlu mengetahui kanal resmi melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) serta saluran pengaduan jika diminta membayar tanpa dasar jelas.
PBG berkaitan dengan standar teknis, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan bangunan. Negara berhak mengatur pembangunan, tetapi kewenangan itu harus disertai pelayanan sederhana, terukur, dan akuntabel. Jangan sampai kewajiban memenuhi standar keselamatan dibayangi prosedur yang sulit dipahami.
Polemik ini tak selesai dengan menyatakan Rp 25 juta bukan tarif resmi. DPU perlu membuka simulasi, memperjelas biaya, dan menelusuri keluhan berbukti. Media perlu meminta keterangan langsung dari pemohon. Ukuran pelayanan yang baik ialah kepastian bahwa setiap rupiah memiliki dasar dan pertanggungjawaban.
Dwi Taufan Hidayat


















LEAVE A REPLY