Perwirasatu.co.id, Tangerang Selatan - Berdasarkan pengakuan dari keluarga, istri dari korban pengguna narkoba, kepada awak media, terungkap dugaan adanya praktik pemerasan yang dilakukan oleh pihak Panti Rehabilitasi Narkoba MP yang beralamat di wilayah Serpong Utara, Tangerang Selatan.

Kronologi bermula setelah terjadi penangkapan oleh pihak Kepolisian Tangerang Selatan, terhadap pengedar narkoba yang lalu ikut menyeret sang suami. Pihak kepolisian kemudian mengirimkan sang suami, ke Panti Rehabilitasi Narkoba MP untuk menjalani rehabilitasi.

Namun seiring berjalannya waktu, pihak panti tiba-tiba menghubungi keluarga via telepon untuk meminta biaya rehabilitasi sebesar Rp 30 juta selama 3 bulan. Karena istri korban menyatakan tidak punya uang, pihak panti menurunkan menjadi Rp 25 juta, hingga akhirnya menjadi Rp 15 juta untuk bisa dipulangkan.

Dugaan adanya praktik pemerasan terhadap keluarga korban oleh pihak panti rehabilitasi narkoba MP, yang disebut-sebut meminta biaya perawatan hingga penebusan untuk setiap orang yang masuk ke panti rehab dengan nominal per kepala dari Rp 30 juta, Rp 25 juta hingga akhirnya Rp 15 juta itu, disinyalir sudah berlangsung cukup lama dan diduga ada jalinan kerjasamanya dengan oknum aparat yang menitipkan.

Dengan kata lain, praktik pungutan dilakukan bukan untuk proses rehabilitasi, tapi diduga sebagai biaya penebusan korban narkoba yang dititipkan. Pasalnya, dengan membayar nominal yang diminta pihak panti, pihak keluarga nyatanya bisa membebaskan suami atau anak yang dititipkan.

Tawaran dan permintaan biaya rehabilitasi itu, menurut keluarga korban disampaikan via telepon oleh oknum anggota panti yang disebut-sebut berinisial D. Karena menurut informasi, dialah yang memang diberi wewenang untuk menelepon atau menemui dan melakukan negosiasi ke keluarga korban.

Tentunya dugaan adanya permintaan uang biaya rehabilitasi atau penjemputan tersebut, masih perlu untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi kebenarannya. Kami Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN), akan menulusuri dan mengawal kasus ini. 

Namun demikian, For-WIN pun tidak bermaksud menuduh secara sepihak. Untuk itu, ada yang patut untuk dipertanyakan:

1. KENAPA HARUS ADA TEBUSAN?

Kalau memang panti rehab, bukankah tugasnya adalah merehabilitasi, menyembuhkan, bukan menahan orang lalu meminta tebusan pada keluarga untuk membebaskan. Kalau ada harga untuk membebaskan seseorang, itu bukan rehab namanya, tapi itu penyanderaan!

2. KENAPA HARGANYA PER KEPALA Rp 30 JUTA, Rp 25 JUTA SAMPAI Rp 15 JUTA?

Ini harga apa? Harga rehab atau harga kebebasan? Kalau rehab, mana rincian biayanya? Mana kuitansi resminya? Mana program medisnya? Mana asesmen dari dokter / psikolog?

3. SIAPA YANG MEMBERI WEWENANG KEPADA OKNUM BERINISIAL D ITU?

Kenapa dia yang menemui atau menelepon keluarga? Apakah ini kebijakan resmi dari pengelola panti, atau permainan oknum di dalam panti yang memanfaatkan penderitaan keluarga?

4. ORANG YANG "DIBEBASKAN" ITU STATUSNYA APA?

Apakah dia pasien rehab sukarela? Apakah dia korban yang wajib lapor? Atau apakah dia ditahan secara ilegal di panti itu tanpa dasar hukum yang jelas?! Beberapa pertanyaan di atas, tentunya perlu mendapatkan jawaban dan klarifikasi dari pihak terkait.

Disisi lain, For-WIN perlu menegaskan, pembayaran yang dilakukan keluarga korban pengguna narkoba dalam kasus ini, adalah lantaran merasa diperas dan tertekan, bukan karena berniat menyuap. Keluarga membayar, karena takut suaminya tidak dibebaskan dan diperlakukan tidak baik. 

Keluarga adalah korban tindak pidana pemerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP, bukan pelaku pemberi suap. Oleh karena itu, keluarga korban berhak mendapatkan perlindungan sesuai UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menyikapi hal tersebut, kami Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN), akan terus menelusuri dan tidak bermaksud untuk menuduh secara sepihak. Oleh karena itu, kami menuntut adanya Investigasi, Transparansi, dan Keadilan.

Kepada BNN, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Aparat Penegak Hukum (APH), kami minta: segera selidiki dan periksa Panti Rehab Narkoba MP!

1. Periksa legalitasnya: Apakah terdaftar sebagai IPWL BNN / Kemensos / Kemenkes? Bagaimana dengan izin operasionalnya, masih berlaku atau tidak?

2. Periksa aliran uang tebusannya: Kemana larinya uang Rp 15 juta - Rp 30 juta per kepala itu?

3. Periksa peran oknum yang disebut berinisial D itu: Atas perintah siapa dia menawarkan tebusan?

4. Lindungi para keluarga korban yang melapor! Jangan sampai mereka mengalami tekanan, dengan diintimidasi balik.

Kalau dugaan ini terbukti, ini adalah merupakan kejahatan kemanusiaan. Orang yang merupakan korban narkoba adalah orang yang sakit, tapi dalam kasus ini jelas sudah dijadikan sebagai barang dagangan. Keluarga yang panik mereka jadikan ATM.

Namun kalau dugaan ini tidak terbukti, silakan pihak panti klarifikasi secara terbuka dengan menunjukkan dokumen legalitas dan rincian biaya resminya. Sehingga tidak memicu persepsi negatif, oleh karena itu tidak perlu ditutup-tutupi!

Selanjutnya, Redaksi kami juga membuka hak jawab dan hak koreksi bagi pihak Panti Rehabilitasi Narkoba MP, pihak Kepolisian Tangerang Selatan, BNN, dan pihak-pihak terkait lainnya, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, paling lambat 2 x 24 jam setelah berita ini diturunkan. Hak jawab dapat dikirimkan melalui Nomor WA Redaksi dan atau Email Redaksi.

Oleh: FC-Goest (Inisiator For-WIN)