Perwirasatu.co.id, 01 September 2026

Perry Warjiyo akhirnya berbicara setelah lebih dari sebulan meninggalkan kursi Gubernur Bank Indonesia. Ucapan selamatnya kepada Destry Damayanti terdengar sederhana, tetapi transisi kepemimpinan ini datang ketika rupiah tertekan, target pertumbuhan pemerintah tinggi, dan pasar mengawasi independensi bank sentral. Di tangan Destry, persoalannya bukan hanya melanjutkan kebijakan, melainkan menjaga kepercayaan bahwa stabilitas tetap menjadi kompas utama ekonomi Indonesia ke depan nasional.

Setelah lebih dari sebulan tak muncul dalam pernyataan publik sejak mengundurkan diri pada 25 Juli 2026, Perry Warjiyo akhirnya bersuara. Kepada Destry Damayanti, Aida S. Budiman, dan Solikin M. Juhro, ia menyampaikan selamat atas terpilihnya jajaran baru Dewan Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031. Dalam keterangan yang diberitakan detikFinance pada 1 September 2026, Perry menitipkan dua kata kunci yang justru menggambarkan dilema terbesar bank sentral: stabilitas dan pertumbuhan. Ia berharap kepemimpinan baru mampu menjaga mandat BI sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah gejolak global.

Ucapan itu terdengar seperti pesan perpisahan yang sederhana. Namun di baliknya ada estafet institusional yang tidak biasa. Perry meninggalkan jabatan di tengah periode keduanya. Sekretariat Negara pada 27 Juli 2026 mengonfirmasi Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran dirinya, sementara Destry, saat itu Deputi Gubernur Senior BI, otomatis menjalankan tugas gubernur sementara. Reuters pada 27 Juli 2026 mencatat pengunduran diri tersebut mengejutkan pasar dan kembali memunculkan perhatian investor terhadap independensi bank sentral. Rupiah dan saham Indonesia ikut melemah pada perdagangan hari itu.

Karena itu, Destry tidak sekadar menerima sebuah jabatan. Ia mewarisi pertanyaan mengenai kredibilitas institusi. DPR pada 1 September 2026 menyetujui Destry sebagai calon Gubernur BI periode 2026-2031, bersama Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior dan Solikin M. Juhro sebagai calon Deputi Gubernur. Parlementaria DPR pada hari yang sama mencatat Ketua DPR Puan Maharani meminta kepemimpinan baru BI menjalankan amanah dengan integritas dan memberi kontribusi nyata dalam memperkuat kebijakan moneter. Tahapan formal berikutnya adalah keputusan Presiden untuk pengangkatan Destry.

Destry mencatat sejarah tersendiri. Reuters pada 1 September 2026 menyebut ekonom berusia 62 tahun itu akan menjadi perempuan pertama yang memimpin Bank Indonesia. Tetapi sejarah tidak akan mengukur keberhasilannya dari simbol tersebut. Ukurannya jauh lebih keras: apakah inflasi terkendali, rupiah stabil, sistem keuangan tetap sehat, kredit mampu menopang kegiatan produktif, dan pasar percaya bahwa keputusan bank sentral dibuat berdasarkan kebutuhan ekonomi, bukan tekanan kepentingan jangka pendek.

Angka-angka yang diwarisi Destry menunjukkan mengapa pekerjaannya tidak ringan. Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Agustus 2026 mencatat BI-Rate berada pada 5,75 persen. Inflasi Juli tercatat 2,88 persen secara tahunan, masih dalam sasaran BI sebesar 2,5 plus-minus 1 persen. Namun persoalan terbesar datang dari nilai tukar. Data JISDOR Bank Indonesia pada 1 September 2026 menempatkan rupiah pada Rp17.727 per dolar AS. Reuters pada 25 Agustus bahkan mencatat rupiah termasuk mata uang berkinerja terlemah di Asia sepanjang tahun ini.

Di sinilah kata “stabilitas” yang diucapkan Destry seusai persetujuan DPR memperoleh konteksnya. ANTARA pada 1 September 2026 melaporkan Destry menegaskan bahwa stabilitas tetap menjadi prioritas karena ketidakpastian global masih tinggi. Menurutnya, ketika nilai tukar dan inflasi terjaga, iklim ekonomi domestik akan lebih kondusif untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Pesannya jelas: pertumbuhan tidak boleh dibeli dengan mengorbankan fondasi stabilitas.

Tetapi Destry juga bekerja di bawah ekspektasi politik yang besar terhadap pertumbuhan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung ambisi membawa pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen. Dalam uji kelayakan Destry pada 26 Agustus 2026, Parlementaria DPR mencatat anggota Komisi XI bahkan secara khusus menguji bagaimana BI mendukung target tersebut. Pada saat yang sama, anggota Komisi XI lainnya mempertanyakan kemampuan calon gubernur menjaga independensi apabila pilihan kebijakan moneter berhadapan dengan kepentingan pemerintah mendorong pertumbuhan.

Pertanyaan itu menyentuh jantung persoalan. Bank Indonesia tidak hidup dalam ruang hampa. Ia harus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengendalikan inflasi, menjaga likuiditas, memperkuat sistem pembayaran, dan menghadapi guncangan eksternal. Namun koordinasi memiliki garis batas. Bila pasar mulai menganggap keputusan suku bunga atau pengelolaan likuiditas lebih ditentukan kebutuhan fiskal dan target politik daripada mandat stabilitas, harga yang dibayar bisa berupa melemahnya kredibilitas bank sentral.

Destry memahami sensitivitas tersebut. Dalam uji kelayakan yang diberitakan Reuters pada 25 Agustus 2026, ia mengakui kompleksitas persoalan ekonomi membuat satu lembaga tidak mungkin bekerja sendirian. Sinergi antarlembaga dibutuhkan. Tetapi ia juga menegaskan kerja sama itu tidak boleh mengurangi kredibilitas dan independensi Bank Indonesia. Kalimat tersebut mungkin menjadi salah satu janji terpenting yang kelak akan terus diuji selama lima tahun kepemimpinannya.

Independensi memang tidak berarti BI harus berseberangan dengan pemerintah. Bank sentral justru membutuhkan koordinasi fiskal-moneter yang efektif. Masalah muncul ketika sinergi berubah menjadi subordinasi. Pemerintah memiliki kebutuhan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, pembiayaan pembangunan, dan berbagai program prioritas. Bank sentral mempunyai kewajiban menjaga stabilitas rupiah. Dalam banyak keadaan keduanya dapat berjalan searah, tetapi pada situasi tertentu kepentingan jangka pendek bisa berseberangan dengan kebutuhan stabilitas jangka panjang.

Karena itulah Destry akan berhadapan dengan dilema yang lebih rumit daripada sekadar menaikkan, menurunkan, atau mempertahankan BI-Rate. Suku bunga yang terlalu tinggi dapat membatasi ekspansi kredit dan investasi. Sebaliknya, pelonggaran terlalu agresif ketika rupiah berada dalam tekanan dapat meningkatkan risiko arus modal keluar dan memperbesar tekanan nilai tukar. Kebijakan moneter akhirnya merupakan seni memilih keseimbangan ketika hampir setiap pilihan memiliki biaya.

Bagi masyarakat, persoalan tersebut bukan perdebatan eksklusif para ekonom di ruang rapat bank sentral. Stabilitas rupiah berhubungan dengan harga barang impor dan biaya bahan baku. Suku bunga memengaruhi kredit rumah, kendaraan, modal kerja, serta keputusan perusahaan melakukan ekspansi. Inflasi menentukan berapa banyak barang yang dapat dibeli dari pendapatan keluarga. Ketika kredibilitas bank sentral menurun, biaya ekonomi akhirnya dapat menjalar dari lantai perdagangan pasar keuangan hingga meja makan rumah tangga.

Pada sisi lain, Destry memiliki satu keuntungan besar: kontinuitas. Ia bukan orang luar yang baru mempelajari mesin Bank Indonesia. Ia menjadi Deputi Gubernur Senior sejak 2019 dan berada dalam lingkaran pengambilan kebijakan selama kepemimpinan Perry. Reuters pada 25 Agustus 2026 mencatat Destry mengatakan dirinya dan Perry mungkin memiliki karakter berbeda, tetapi berada pada jalur yang sama dalam kebijakan. Sejumlah ekonom juga menilai latar belakang itu memberi peluang bagi kesinambungan arah moneter.

Kontinuitas penting, tetapi tidak boleh berubah menjadi sekadar meneruskan kebiasaan lama. Tantangan bank sentral berubah cepat. Digitalisasi pembayaran, arus modal lintas negara, geopolitik, perang dagang, volatilitas komoditas, hingga perkembangan mata uang digital membuat instrumen moneter semakin kompleks. Warisan transformasi pembayaran seperti QRIS perlu terus diperluas, tetapi pada saat yang sama BI harus memastikan inovasi keuangan tidak melahirkan kerentanan baru.

Destry juga harus menjaga sesuatu yang tidak tercatat sebagai angka dalam neraca Bank Indonesia: komunikasi. Bank sentral modern bekerja bukan hanya melalui suku bunga dan intervensi valuta asing, tetapi melalui ekspektasi. Pernyataan gubernur dapat menggerakkan obligasi, saham, rupiah, keputusan perbankan, bahkan perilaku korporasi. Karena itu, semakin besar tekanan ekonomi dan politik, semakin dibutuhkan komunikasi yang transparan mengenai alasan di balik setiap keputusan.

Di sinilah warisan Perry dan tantangan Destry bertemu. Perry memimpin BI sejak 2018 melewati pandemi, lonjakan inflasi global, kenaikan suku bunga dunia, tekanan rupiah, dan percepatan digitalisasi pembayaran. Ketika ia mengingatkan kepemimpinan baru agar menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan, pesan tersebut sebetulnya menggambarkan dua sisi mata uang yang tidak mudah disatukan.

Destry kini harus membuktikan bahwa Bank Indonesia dapat membantu ekonomi tumbuh tanpa kehilangan disiplin moneter; bekerja sama dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi; menyediakan likuiditas tanpa mengabaikan inflasi; dan mempertahankan rupiah tanpa mengorbankan sumber daya secara berlebihan. Keberhasilannya kelak bukan ditentukan oleh seberapa dekat BI dengan pemerintah ataupun seberapa jauh bank sentral menjaga jarak, melainkan apakah koordinasi itu menghasilkan kebijakan yang kredibel.

Pergantian Perry Warjiyo kepada Destry Damayanti lebih dari pergantian nama di ruang Gubernur Bank Indonesia. Ia adalah ujian tentang bagaimana sebuah institusi menjaga kesinambungan ketika pemimpinnya berubah mendadak, bagaimana kebijakan moneter menghadapi tuntutan pertumbuhan yang tinggi, dan bagaimana independensi dipertahankan ketika koordinasi dengan pemerintah justru semakin dibutuhkan.

Rupiah pada akhirnya bukan hanya lembaran uang di dompet atau angka yang bergerak di layar perdagangan. Di belakangnya terdapat kepercayaan bahwa negara mampu menjaga daya beli, mengelola inflasi, merawat stabilitas, dan mengambil keputusan ekonomi berdasarkan kepentingan jangka panjang. Perry telah menyerahkan estafet. Destry kini memegangnya. Dan di bawah kepemimpinan baru Bank Indonesia, kontrak kepercayaan itulah yang harus terus dijaga.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat