Perwirasatu.co.id, 22 September 2026

Dua hari berturut-turut, Ketua MPR Ahmad Muzani bertemu dengan dua figur penting dalam arsitektur politik China di Beijing. Pada 20 September 2026, ia bertemu Zhao Leji, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China atau NPC. Sehari kemudian, Muzani bertemu Wang Huning, Ketua Komite Nasional CPPCC. Rangkaian pertemuan itu memperlihatkan bahwa hubungan Indonesia-China tidak hanya bergerak melalui jalur eksekutif, tetapi juga melalui komunikasi antarlembaga politik.

Zhao menyatakan NPC siap mempertahankan komunikasi erat dengan MPR, memperluas pertukaran dan kerja sama, serta memperdalam pertukaran pengalaman tata kelola. Muzani menyatakan MPR siap memperkuat hubungan dengan NPC dan mendorong kerja sama yang lebih substantif. Sehari berselang, Wang Huning menyampaikan pesan serupa dalam pertemuan dengan Muzani. CPPCC disebut siap memperluas komunikasi dan pertukaran pengalaman tata kelola.

Secara diplomatik, rangkaian pertemuan itu menunjukkan bertambahnya kanal komunikasi Jakarta-Beijing. Namun, arti pentingnya tidak berhenti pada foto bersama, pernyataan persahabatan, atau agenda kunjungan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang berlangsung setelah rombongan kembali ke Jakarta.

Diplomasi parlemen akan memiliki arti lebih besar apabila menghasilkan agenda yang dapat dilihat dan diukur. Pertukaran pengalaman tata kelola, misalnya, perlu diterjemahkan menjadi pengetahuan yang relevan dengan sistem hukum dan kebutuhan Indonesia, bukan sekadar menjadi bahan kunjungan. Perbedaan sistem politik dan kelembagaan kedua negara membuat setiap pengalaman tetap membutuhkan penilaian kritis sebelum diterapkan.

Konteks ekonominya juga tidak kecil. China merupakan tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia pada Januari-Oktober 2025. Pada semester pertama 2026, investasi Indonesia mencapai Rp1.010,6 triliun, sementara investasi dari Hong Kong dan China menjadi bagian penting dalam arus penanaman modal asing. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan Jakarta-Beijing memiliki konsekuensi ekonomi yang jauh melampaui ruang diplomasi.

Karena itu, komunikasi parlemen dapat menjadi salah satu ruang untuk memahami sekaligus mengawal kepentingan yang lebih luas: perdagangan, investasi, hilirisasi, teknologi, energi, pendidikan, hingga perlindungan kepentingan publik. Di sinilah fungsi diplomasi parlemen menjadi lebih kompleks. Kedekatan antarlembaga dapat membuka pintu kerja sama, tetapi tetap membutuhkan transparansi, pengawasan, dan kejelasan mengenai manfaat serta risikonya bagi Indonesia.

Pertemuan dengan Wang Huning juga membawa dimensi politik yang lebih sensitif. Muzani menegaskan Indonesia menjalankan prinsip One-China Policy. Pada saat yang sama, ia menyampaikan bahwa Indonesia dan China sama-sama berkepentingan menjaga kedaulatan, kepentingan nasional, perdamaian, dan keamanan kawasan. Pernyataan itu menempatkan diplomasi parlemen dalam konteks yang lebih luas daripada hubungan antarlembaga.

Indonesia sendiri berada pada posisi strategis di Asia Tenggara. Hubungan dengan China merupakan salah satu bagian dari politik luar negeri Indonesia yang juga harus berjalan bersama hubungan dengan negara dan kekuatan ekonomi lainnya. Karena itu, kedekatan dengan satu mitra tidak semestinya diukur hanya dari intensitas pertemuan, melainkan dari kemampuan Indonesia memperluas pilihan, menjaga ruang pengambilan keputusan, dan memperoleh manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rangkaian pertemuan di Beijing akhirnya membawa diplomasi parlemen pada ujian yang sederhana tetapi penting: apa hasil konkretnya? Apakah akan muncul program kerja, pertukaran kelembagaan yang terukur, kerja sama pengetahuan, atau agenda baru yang dapat dipantau publik?

Pertemuan tingkat tinggi memang dapat membuka pintu. Tetapi diplomasi baru benar-benar bekerja ketika pintu itu menghasilkan agenda, agenda melahirkan kebijakan, dan kebijakan memberikan manfaat yang dapat dirasakan. Di titik itulah hubungan Indonesia-China tidak sekadar dibangun melalui bahasa persahabatan, tetapi melalui kepentingan yang jelas, kerja sama yang terukur, dan kemampuan Indonesia menjaga ruang strategisnya sendiri.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat