Perwirasatu.co.id, 22 September 2026.

Dari Gilimanuk, pemerintah menyalakan mesin besar energi surya Indonesia. Pada 25 Agustus 2026, program Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 gigawatt peak atau GWp resmi diluncurkan, diawali 14 proyek di enam provinsi dengan kapasitas sekitar 5,3 GWp. Angka itu tampak besar, tetapi baru sekitar lima persen dari sasaran. Di antara 5,3 GWp dan 100 GWp terbentang pekerjaan yang jauh lebih rumit daripada memasang panel: pembiayaan, regulasi, rantai pasok, jaringan, penyimpanan energi, hingga memastikan listrik benar-benar mengalir ke konsumen.

Skalanya semakin terasa jika dibandingkan dengan kondisi sekarang. Kapasitas PLTS terpasang Indonesia pada 2025 tercatat sekitar 1,53 GW. Artinya, target baru 100 GWp membutuhkan penambahan kapasitas puluhan kali lipat dari basis yang ada. Pemerintah menyebut kebutuhan investasi keseluruhan program sekitar Rp1.140 triliun. Ini bukan lagi sekadar proyek pembangkit, melainkan pekerjaan besar yang menyentuh sistem keuangan, industri, konstruksi dan kelistrikan nasional.

Persoalannya, GWp bukan berarti listrik 100 GW tersedia setiap saat. Panel surya menghasilkan listrik mengikuti cahaya matahari. Produksi meningkat pada siang hari dan turun ketika matahari melemah atau menghilang. Karena itu, semakin besar penetrasi PLTS, semakin penting kesiapan jaringan, pembangkit fleksibel, sistem kendali dan penyimpanan energi.

PLN telah menyebut rencana sekitar 30 GWp PLTS di Jawa yang dipadukan dengan 100 GWh Battery Energy Storage System atau BESS. Kehadiran baterai menunjukkan bahwa tantangan program ini bukan hanya membangun pembangkit, tetapi juga mengelola listrik yang produksinya berubah mengikuti waktu. Jaringan harus mampu menerima lonjakan produksi siang hari dan menjaga keseimbangan sistem ketika produksi surya turun.

Di sinilah ukuran keberhasilan seharusnya bergeser. Bukan berapa banyak proyek yang diumumkan atau di-groundbreaking, melainkan berapa yang benar-benar selesai, tersambung ke jaringan, beroperasi dan menghasilkan listrik secara andal. IESR menilai target tersebut sangat ambisius dan membutuhkan mesin implementasi yang mampu membangun puluhan gigawatt setiap tahun.

Tantangan tata kelola juga belum selesai. Hingga 16 September 2026, pemerintah masih menggodok Peraturan Presiden sebagai payung hukum program dan melakukan harmonisasi lintas kementerian. Pemerintah bahkan mempertimbangkan lembaga khusus untuk menangani program tersebut. Situasi ini memperlihatkan paradoks: negara dituntut bergerak cepat, tetapi proyek raksasa membutuhkan aturan yang jelas agar investor, PLN, pemerintah daerah dan industri memiliki kepastian.

Rantai pasok menjadi ujian berikutnya. Kementerian ESDM mengakui sebagian proyek awal sudah masuk konstruksi, groundbreaking atau siap tender, tetapi kesiapan komponen domestik masih menjadi perhatian. Mounting, struktur, kabel, inverter, transformator, baterai dan perangkat pendukung harus tersedia dalam jumlah besar dan tepat waktu. Logistik juga menjadi persoalan karena proyek tersebar di berbagai daerah.

Jika dikelola tepat, skala tersebut dapat menjadi lebih dari sekadar ekspansi listrik bersih. Ia dapat menciptakan pasar bagi industri nasional, jasa rekayasa, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, sekaligus membuka ruang bagi tenaga kerja baru. Namun manfaat itu bergantung pada kemampuan membangun rantai pasok yang kompetitif, bukan sekadar mengejar jumlah panel yang terpasang.

Pertanyaan terpenting bukan apakah Indonesia memiliki matahari yang cukup. Matahari bukan masalahnya. Pertanyaannya adalah apakah negara mampu mengubah potensi matahari menjadi proyek yang dibiayai, pembangkit yang selesai, jaringan yang siap dan listrik yang benar-benar digunakan masyarakat.

Karena itu, ukuran 100 GWp harus dibaca melalui angka yang lebih konkret: berapa gigawatt yang sudah dibiayai, ditenderkan, dibangun, tersambung dan beroperasi setiap tahun hingga 2029. Publik juga perlu mengetahui berapa listrik yang dihasilkan, berapa energi fosil yang tergantikan dan sejauh mana industri nasional memperoleh manfaat.

Sejarah program ini tidak akan ditentukan ketika panel pertama dipasang. Ia akan ditentukan ketika listrik benar-benar mengalir, jaringan mampu menampungnya, investasi bekerja, industri tumbuh dan masyarakat merasakan manfaatnya.

Di situlah ambisi 100 GWp diuji: bukan di atas panggung peluncuran, melainkan di dalam jaringan listrik Indonesia.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat