Home Nasional Hak Anak Tak Cukup Menjadi Slogan

Hak Anak Tak Cukup Menjadi Slogan

15
0
SHARE
Hak Anak Tak Cukup Menjadi Slogan

Keterangan Gambar : Peringatan Hari Anak Sedunia kembali menghadirkan pesan penting tentang masa depan generasi Indonesia.

Perwirasatu.co.id, 21 November 2026

Peringatan Hari Anak Sedunia kembali menghadirkan pesan penting tentang masa depan generasi Indonesia. Kak Seto mengingatkan bahwa setiap anak berhak tumbuh dengan aman, memperoleh pendidikan, kasih sayang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Namun, di balik pesan penuh harapan tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar: sudahkah negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat menghadirkan kehidupan yang layak bagi anak secara nyata dan berkelanjutan?

Harapan Seto Mulyadi atau Kak Seto bukan sekadar ucapan seremonial. Dalam momentum Hari Anak Sedunia, 20 November 2026, ia mengingatkan pentingnya pemenuhan hak anak dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, terutama perundungan. Orang tua, pendidik, dan seluruh orang dewasa diminta membangun lingkungan ramah anak serta menjadi sahabat bagi mereka. Pernyataan tersebut diberitakan ANTARA, 21 November 2026.

Namun, antara harapan dan kenyataan masih terbentang persoalan serius. Anak yang seharusnya memperoleh perlindungan justru tidak selalu menemukan rasa aman di rumah, sekolah, maupun lingkungan pergaulan. Kekerasan fisik, tekanan psikologis, pelecehan seksual, hingga perundungan sering berlangsung dalam relasi kuasa yang timpang. Anak kerap memilih diam karena takut, bergantung kepada pelaku, atau tidak mengetahui ke mana harus mencari pertolongan.

Gambaran itu tercermin dalam Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 50,78 persen anak usia 13–17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan fisik, emosional, atau seksual sepanjang hidupnya. Bahkan, 33,64 persen mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan bukan persoalan pinggiran, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan generasi muda.

Persoalan juga terlihat dalam catatan pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). ANTARA, 15 Januari 2026, memberitakan bahwa sepanjang 2025 KPAI mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan 2.063 anak menjadi korban. Pengaduan tertinggi berkaitan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ayah kandung tercatat sebagai pelaku dalam 9 persen kasus dan ibu kandung 8,2 persen. Angka ini merupakan data pengaduan, bukan keseluruhan kejadian nasional. Namun, temuan tersebut mengungkap ironi: lingkungan yang semestinya menjadi tempat perlindungan pertama justru dapat menjadi sumber ancaman.

Di sekolah, perundungan juga tidak boleh dianggap sebagai kenakalan biasa. Ejekan, penghinaan, pengucilan, ancaman, dan kekerasan fisik dapat merusak kepercayaan diri serta kesehatan psikologis anak. Sekolah tidak cukup hanya mengejar prestasi akademik. Keselamatan peserta didik harus menjadi bagian mendasar dari keberhasilan pendidikan. Guru dan pengelola sekolah perlu memiliki mekanisme pencegahan, pengaduan, serta penanganan yang melindungi korban.

Ancaman lain berkembang di ruang digital. Internet membuka kesempatan belajar, tetapi juga menghadirkan risiko eksploitasi, pelecehan, perundungan daring, dan paparan konten berbahaya. Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS untuk memperkuat perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Komdigi, 14 September 2026, melaporkan sekitar 28 juta anak telah memperoleh perlindungan melalui implementasi kebijakan tersebut. Namun, pemerintah juga mengakui masih ada platform yang harus memenuhi kewajibannya. Artinya, regulasi perlu terus diuji melalui pelaksanaan dan pengawasan nyata.

Di sinilah pesan Kak Seto perlu dimaknai lebih mendalam. Menjadi sahabat anak bukan berarti membebaskan mereka tanpa batas, melainkan membangun komunikasi yang menghargai perasaan, pendapat, dan martabatnya. Anak harus berani menyampaikan ketakutan tanpa khawatir dihukum atau dipermalukan. Perlindungan juga tidak boleh berhenti pada imbauan moral, tetapi harus diwujudkan melalui layanan pengaduan, pendampingan psikologis, pemulihan korban, dan penegakan hukum.

Negara perlu memastikan kebijakan perlindungan berjalan hingga tingkat keluarga dan satuan pendidikan. Masyarakat pun harus berani melaporkan kekerasan, bukan menutup mata karena pelakunya kerabat, tetangga, atau orang terpandang. Pemerintah juga perlu membuka evaluasi berkala mengenai efektivitas penanganan kasus, agar keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah regulasi dan program yang diluncurkan.

Perlindungan anak bukan agenda seremonial yang selesai setelah peringatan Hari Anak Sedunia berakhir. Anak bukan sekadar simbol masa depan, melainkan manusia yang memiliki hak dan martabat sejak sekarang. Harapan Kak Seto semestinya menjadi pengingat bahwa tanggung jawab melindungi anak berada di pundak seluruh orang dewasa.

Sebab, kualitas sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan gedung, atau kemajuan teknologi. Ukuran yang lebih mendasar adalah bagaimana bangsa itu memperlakukan anak-anaknya. Ketika kekerasan dibiarkan, yang hilang bukan hanya rasa aman masa kecil, melainkan juga kepercayaan terhadap keluarga, pendidikan, dan negara. Hak anak tidak cukup dijanjikan. Hak itu harus dipenuhi, dijaga, dan diperjuangkan.

Dwi Taufan Hidayat

Iklan Detail Video

Iklan_home