Home Daerah Wartawan Diintimidasi Usai Suarakan Hak Warga Soal 2% TPU, Padahal Beritanya Sudah Tayang Cetak & Ada Dasar Hukumnya

Wartawan Diintimidasi Usai Suarakan Hak Warga Soal 2% TPU, Padahal Beritanya Sudah Tayang Cetak & Ada Dasar Hukumnya

28
0
SHARE
Wartawan Diintimidasi Usai Suarakan Hak Warga Soal 2% TPU, Padahal Beritanya Sudah Tayang Cetak & Ada Dasar Hukumnya

Keterangan Gambar : Seorang rekan pers dari Tangerang mengaku mendapatkan intimidasi setelah menyuarakan hak warga terkait pemenuhan kewajiban 2% dari total luas wilayah pembangunan perumahan untuk TPU (Tempat Pemakaman Umum).

Perwirasatu.co.id, Tangerang - Seorang rekan pers dari Tangerang mengaku mendapatkan intimidasi setelah menyuarakan hak warga terkait pemenuhan kewajiban 2% dari total luas wilayah pembangunan perumahan untuk TPU (Tempat Pemakaman Umum).

Berita yang dipermasalahkan tersebut bukan berita abal-abal. Berita itu sudah tayang secara resmi, baik cetak maupun online, di Banten Todays.

Versi cetak tayang pada Jumat, 20 November 2026, Edisi: 127, dengan headline halaman depan:

_"Griya Artha Buaran Jati Klaim TPU Buniayu Diduga Hanya Akal-Akalan Penghindaran Kewajiban Hukum"_

Subjudul: _"Penghindaran Kewajiban Hukum TPU 2% - PT Padma Warna Artha Klaim Tanpa Bukti"_

Dalam halaman depan tersebut dimuat 3 sudut pandang sekaligus:

1. Klaim Tanpa Bukti: "Bahkan baru-baru ini PT Padma Warna Artha mengklaim TPU 2% - pengembangan justru mengklaim TPU Buniayu..."

2. Kata Shandi Martha Praja, Koordinator FPRN: "Pengembang wajib menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi masyarakat. Wajib menyediakan TPU Buniayu..."

3. Izin Diduga Cacat Hukum  dan ada Tuntutan Warga: "Berikan hak kami atas TPU Buniayu!"

Sementara itu, Versi online juga sudah tayang di bantentodays.com/2026/11/griya-artha-buaran-jati-klaim-tpu.html

KRONOLOGI: BELA DESA SENDIRI

Pagi ini, Sabtu (21/11/2026) pukul 09.53 WIB, rekan pers tersebut mengadu ke WAG KSP:

"Abang qu.. mnta dukungannya yak solidaritas sesama media terkait intimidasi yang saya alami"

Ia menjelaskan pukul 10.05 WIB:

"Jadi kronologinya saya bersama warga disini. Mempertanyakan pemenuhan kewajiban 2% dari total Luas wilayah pembangunan perumahan untuk TPU (Tempat pemakaman umum) yang dmana tertuang di perda Kabupaten Tangerang, posisi perumahannya berada di desa saya sendiri.."

"Saya juga udh membuka ruang hak jawab - klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan tetapi pihak bersangkutan malah mengancam lewat pesan singkat wa.."

"Syaa lagi menjalankan tugas jurnalistik dan menyuarakan hak rakyat terkait pemenuhan kewajiban 2% dri pengembang perumahan untuk TPU .. Malah dapat intimidasi yang diduga dilakukan oleh menejemen pengembang"

DIANCAM LEWAT WA SETELAH BUKA RUANG HAK JAWAB

Padahal sudah membuka ruang hak jawab, jawaban yang didapat bukan klarifikasi, melainkan ancaman via WA:

"Jgn asal kirim berita yg tendensius, saya ingatkan sekali lagi! Sdh saya copy/ screen shoot. Jgn asal ngomong kita buktikan di kepolisian...."

"Saya taunya hidayat..!!!"

"Sdh saya kirim ke direksi dan Kapolsek..!" Kamu yg nuduh, kamu jg yg hrs membuktikan, hrsnya kamu cari data di pemda..!! Ke dinas terkait !!"

Jawaban rekan wartawan Hidayat tetap profesional:

"Saya menulis berdasarkan narasumber dan pantauan di lapangan.. Jika pihak griya artha merasa semua itu tidak benar silahkan di klarifikasi.. Dari awal pihak redaksi juga membuka ruang untuk klarifikasi dan membuat hak jawab."

Dalam WAG, rekan-rekan pers langsung menanyakan identitas pengancam tersebut. Goesti Tanjung selaku Admin/rekan senior di WAG tersebut ikut bertanya pukul 10.06 WIB:

"Nomor HP WA nya orang ini ada ?"

"Siapa nmnya, Apa jabatannya"

BOX-DASAR HUKUM 2% TPU: BUKAN KARANGAN WARTAWAN:

Kewajiban penyediaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebesar 2% dari luas lahan perumahan bagi pengembang umumnya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah masing-masing wilayah, sebagai bagian dari penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

1. Kerangka Regulasi Nasional

Aturan tingkat pusat mengatur kewajiban penyediaan PSU dan penyelenggaraan pemakaman secara umum, sedangkan persentase 2% biasanya diturunkan dalam aturan daerah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (beserta ketentuan perubahannya dalam UU Cipta Kerja); mengatur kewajiban pengembang menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum serta sanksi bagi pelanggaran kewajiban tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman: mengatur penyediaan tanah untuk pemakaman.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang: mengatur secara teknis kewajiban 2% TPU dari total luas wilayah pembangunan perumahan di Kabupaten Tangerang.

Artinya, apa yang disuarakan wartawan dan warga tersebut bukan tendensius. Itu adalah tuntutan agar aturan negara ditegakkan.

FOR-WIN: INI PEMBUNGKAMAN PERS!

Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN) mengecam keras intimidasi tersebut. Wartawan bekerja dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 8 UU Pers menegaskan, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Siapa pun yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mengancam wartawan, dapat dipidana sesuai Pasal 18 ayat (1) UU Pers dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

For-WIN menegaskan:

1. Beritanya Sudah Terverifikasi, Sudah Cetak.

Berita ini sudah melalui proses redaksi Banten Todays, sudah tayang cetak Edisi 127, dan online. Bukan berita tendensius yang dibuat sepihak.

2. Beritanya Ada Dasar Hukumnya.

Kewajiban 2% TPU diatur dalam UU No. 1 Tahun 2011, PP No. 9 Tahun 1987, dan Perda Kabupaten Tangerang. Wartawan hanya menyuarakan aturan yang sudah ada.

3. Wartawan Sudah Benar. 

Sudah membuka ruang hak jawab sebelum dan sesudah berita tayang.

4. Pengancam Sudah Salah Prosedur. 

Kalau merasa berita salah, gunakan Hak Jawab Pasal 5 UU Pers. Bukan ancam lewat WA dengan dalih "kita buktikan di kepolisian" dan "sudah saya kirim ke Kapolsek."

5. Ini Soal Hak Warga.

Yang diperjuangkan adalah kewajiban 2% TPU untuk warga. Kalau kewajiban itu tidak dipenuhi, yang rugi adalah warga desa itu sendiri yang tidak punya tempat memakamkan keluarganya. Untuk itu, For-WIN menyatakan solidaritas penuh kepada rekan pers dari Tangerang tersebut. For-WIN akan mengawal kasus intimidasi ini.

Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak Griya Artha Buaran Jati, PT Padma Warna Artha, manajemen pengembang, dan pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan ini, sesuai UU Pers Pasal 5 ayat (2). 

Iklan Detail Video

Iklan_home