
Keterangan Gambar : Ketika transaksi keuangan semakin kompleks, fatwa ekonomi syariah dituntut melampaui kemampuan membaca teks dan mengutip pendapat ulama.
Perwirasatu.co.id, 21 November 2026
Ketika transaksi keuangan semakin kompleks, fatwa ekonomi syariah dituntut melampaui kemampuan membaca teks dan mengutip pendapat ulama. Seorang mufti perlu memahami struktur akad, cara kerja pasar, risiko, serta hukum yang mengaturnya. Pendidikan lintas mazhab dan penguasaan ekonomi penting untuk menyiapkan otoritas fatwa yang kredibel, adaptif, dan berkeadilan di tengah perubahan zaman, demi melindungi masyarakat dari risiko transaksi yang terus berkembang.
Aset kripto, pembiayaan daring, perdagangan elektronik, dan promosi berbayar menghadirkan persoalan rumit. Fatwa harus memahami cara transaksi bekerja, sumber keuntungan, pembagian risiko, dan perlindungan konsumen, bukan sekadar mencari istilah fikih yang mirip.
Tantangan itu dibahas Magister Hukum Ekonomi Syariah (MHES) Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 19 November 2026. Publikasi resmi MHES UMS menyebut diseminasi internasional dan kuliah tamu tentang kritik fikih, termasuk makalah penalaran fikih atas aset kripto. Narasumber Dr. Salman Ash-Shamadi dari Dar al-Hadith al-Hassania, Maroko, menekankan keterpaduan fikih, ekonomi, dan ilmu komputer.
Hal itu menegaskan pentingnya tashawwur, yakni memahami objek sebelum menetapkan hukum. Tanpa pengetahuan akurat tentang mekanisme transaksi, fatwa berisiko keliru sejak awal.
Lintas Mazhab, Bukan Seremoni
Pendidikan lintas mazhab memperkaya cara membaca dalil dan menguji argumentasi. Dialog harus diuji melalui kemampuan menggunakan referensi tepat, menerima kritik, dan memperbaiki kesimpulan.
Sadd adz-dzari'ah dan atsar sahabat penting dalam khazanah Hanbali, sedangkan tradisi Maliki memberi perhatian pada maslahah dan amal ahl al-Madinah. Imam al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat mengembangkan maqashid melalui pembacaan menyeluruh terhadap dalil.
News UMS, 14 April 2025, memberitakan Mudarasah Tarjih tentang penghasilan kreator dari endorsement berbasis flexing dan jual beli subscriber. Publikasi MHES UMS, 15 Februari 2024, mencatat kuliah tamu tentang ijtihad ulama dalam wakaf produktif dan maqashid.
Maqashid Menguji Keadilan
Maqashid syariah tidak boleh menjadi stempel pembenar inovasi keuangan. Produk yang menguntungkan belum tentu adil jika menyembunyikan risiko atau membebankan kerugian kepada konsumen. Kemaslahatan harus diuji melalui keadilan, perlindungan harta, dan transparansi.
Calon ahli fatwa perlu memahami ekonomi mikro dan makro, akuntansi, manajemen risiko, dan hukum. Fatwa harus menguji kesesuaian syariah serta dampak sosial. Gelar akademik tidak otomatis melahirkan otoritas mufti; dibutuhkan integritas, kedalaman ilmu, dan pengalaman.
Keberhasilan pendidikan mufti bukan diukur dari banyaknya forum, melainkan mutu riset, ketepatan metodologi, keterbukaan terhadap kritik, dan kemampuan menjawab persoalan masyarakat. Ekonomi syariah membutuhkan ahli yang kokoh pada sumber ajaran, terbuka terhadap perbedaan, dan cakap membaca realitas. Turats bukan jawaban otomatis; maqashid harus menghasilkan keputusan yang melindungi manusia dan menjaga keadilan.
Dwi Taufan Hidayat

















LEAVE A REPLY