Home Nasional Indonesia Kembali ke ICAO, Ujian Keselamatan

Indonesia Kembali ke ICAO, Ujian Keselamatan

17
0
SHARE
Indonesia Kembali ke ICAO, Ujian Keselamatan

Keterangan Gambar : Setelah 25 tahun tidak berada di Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), Indonesia kembali memperoleh mandat untuk periode 2026–2028.

Perwirasatu.co.id, 21 November 2026

Setelah 25 tahun tidak berada di Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), Indonesia kembali memperoleh mandat untuk periode 2026–2028. Kemenangan diplomasi ini bukan sekadar pengakuan terhadap kemajuan penerbangan nasional. Ia sekaligus menjadi ujian: mampukah pemerintah mengubah kepercayaan internasional menjadi keselamatan yang lebih kuat, pengawasan yang konsisten, dan layanan udara yang semakin adil bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara berkelanjutan?

Indonesia terpilih dalam Sidang Majelis Luar Biasa ICAO ke-43 di Montréal, Kanada, 20 November 2026. Setelah Dewan diperluas dari 36 menjadi 40 negara, Indonesia bersama Ethiopia, Oman, dan Türkiye mengisi empat kursi tambahan. ANTARA, 21 November 2026, melaporkan Indonesia meraih 110 suara dari 158 negara yang hadir. Dukungan itu modal diplomatik, bukan bukti bahwa persoalan penerbangan nasional telah selesai.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut hasil tersebut sebagai kepercayaan dunia terhadap kemajuan penerbangan nasional sekaligus amanah untuk berkontribusi nyata. Pernyataan Kementerian Perhubungan, 21 November 2026, harus diterjemahkan menjadi agenda terukur. Indonesia perlu memperjuangkan kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang, bukan sekadar hadir dalam forum global.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan penerbangan untuk menghubungkan wilayah yang sulit dijangkau jalur darat dan laut. ANTARA, 21 November 2026, mencatat 24,9 juta penumpang domestik dan 18,5 juta penumpang internasional pada semester pertama 2026. Mobilitas sebesar itu menuntut kapasitas bandar udara, navigasi, pengawasan, dan personel yang sebanding.

Pemerintah menyampaikan tingkat kepatuhan standar keselamatan ICAO sebesar 78,85 persen. Angka ini patut diapresiasi, tetapi bukan jaminan seluruh risiko terkendali. Publik perlu mengetahui unsur yang masih lemah dan tindak lanjut rekomendasi audit. Skor tersebut harus menjadi titik awal perbaikan, bukan materi promosi.

Keselamatan memerlukan regulator tegas, pemeriksaan konsisten, pelaporan insiden transparan, dan budaya yang tidak tunduk pada tekanan bisnis. Keanggotaan ICAO harus mendorong keterbukaan data dan evaluasi berkala.

Tantangan lain ialah pemerataan. Pertumbuhan di rute utama belum menjawab mahalnya tiket atau terbatasnya akses udara di wilayah terpencil. Bagi masyarakat kepulauan, ukuran keberhasilan ialah layanan aman, terjangkau, dan andal.

Agenda lingkungan juga membutuhkan pembuktian. Bisnis.com, 21 November 2026, menyoroti komitmen Indonesia mendukung CORSIA dan pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF). Keduanya memerlukan investasi, kepastian regulasi, pasokan bahan baku, dan target transparan. Tanpa kesiapan itu, dekarbonisasi berisiko menjadi jargon.

Indonesia perlu memperjuangkan kerja sama teknis dan pengembangan SDM agar prinsip No Country Left Behind bermanfaat bagi negara berkembang. Kembalinya Indonesia ke Dewan ICAO layak diapresiasi, tetapi kehormatan itu baru bermakna jika menghasilkan perubahan. Dunia menilai kontribusi Indonesia di Montréal; masyarakat menilainya dari keselamatan, mutu pelayanan, dan akses penerbangan yang merata.

Dwi Taufan Hidayat

Iklan Detail Video

Iklan_home