Perwirasatu.co.id, 09 November 2026

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, Minggu (8/11/2026), menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Dalam daftar resmi sepuluh tokoh yang hadir, nama Jenderal (Purn.) Idham Azis tidak tercantum. Di tengah persoalan akuntabilitas kepolisian dan sejarah kontroversial KM 50, absennya nama tersebut mengundang pertanyaan tentang transparansi, komposisi peserta, serta agenda pertemuan yang perlu dijelaskan kembali kepada publik secara transparan.

PresidenRI.go.id pada 8 November 2026 menyebut pertemuan itu sebagai silaturahmi. Sepuluh mantan Kapolri yang hadir ialah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Nama Idham tidak tercantum. Namun, daftar kehadiran bukan bukti bahwa ia tidak diundang. Belum diketahui apakah Idham tak menerima undangan atau berhalangan hadir.

Idham memimpin Polri sejak November 2019 hingga Januari 2021. Pada masa itu, insiden KM 50, 7 Desember 2020, menewaskan enam anggota Laskar FPI. detikNews pada 8 Januari 2021 melaporkan kesimpulan Komnas HAM: dua orang tewas dalam bentrokan, sedangkan empat lainnya masih hidup ketika berada dalam penguasaan petugas lalu ditemukan meninggal. Komnas HAM menyatakan kematian empat orang itu merupakan pelanggaran HAM dan merekomendasikan proses pidana.

ANTARA pada 11 Januari 2021 melaporkan Idham memerintahkan pembentukan tim khusus untuk mengkaji rekomendasi Komnas HAM. Namun, pembentukan tim belum otomatis menjawab soal tindak lanjut. Dalam proses peradilan, PN Jakarta Selatan pada 18 Maret 2022 menyatakan dakwaan primer terhadap dua polisi terdakwa terbukti, tetapi keduanya tidak dijatuhi pidana atas pertimbangan pembelaan terpaksa serta alasan pembenar dan pemaaf. Putusan itu tetap berlaku setelah kasasi jaksa ditolak Mahkamah Agung, sebagaimana diberitakan Republika pada 13 September 2022.

Pertemuan Hambalang berlangsung ketika Polri disorot perkara dugaan penyadapan ilegal. ANTARA pada 3 November 2026 memberitakan penetapan tiga personel Polri sebagai tersangka. Namun, CNN Indonesia pada 8 November mengutip Kabareskrim yang membantah kabar bahwa Idham dan Tito Karnavian menjadi tersangka. Karena itu, tidak ada dasar menghubungkan ketidakhadiran Idham dengan perkara penyadapan.

Presiden menyebut pertemuan sebagai silaturahmi dan pertukaran pandangan. Publik berhak memperoleh penjelasan tentang tujuan dan hasil umum pertemuan. Pengalaman para mantan Kapolri semestinya menjadi bahan evaluasi.

Reformasi Polri membutuhkan pengawasan efektif, proses hukum akuntabel, serta evaluasi masa lalu. KM 50 mengingatkan bahwa kewenangan negara harus dapat diuji, sementara putusan pengadilan harus dihormati dan dibaca utuh. Pertanyaan tentang Idham: apakah ia diundang atau berhalangan hadir? Jawabannya harus berasal dari keterangan yang dapat diverifikasi, bukan spekulasi. Kepercayaan publik tumbuh melalui keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Dwi Taufan Hidayat