Perwirasatu.co.id, 09 November 2026

Pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang meminta publik menunggu berakhirnya masa reses sebelum membahas wacana hak angket terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka persoalan lebih luas. Di tengah putusan Mahkamah Agung mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran, publik menanti bukan keputusan tergesa-gesa, melainkan sikap parlemen yang terukur, terbuka, dan berlandaskan hukum serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat luas.

Dasco menyampaikan pernyataan itu di Kompleks Parlemen, 6 November 2026. ANTARA pada hari yang sama melaporkan DPR masih reses hingga 8 November sehingga pembahasan aspirasi terbatas. Detikcom, 6 November 2026, menambahkan Dasco belum melihat salinan lengkap putusan MA. Reses merupakan agenda resmi, sedangkan memeriksa putusan secara utuh adalah kehati-hatian hukum. Keduanya belum membuktikan DPR menolak aspirasi.

Setelah reses, DPR perlu menjelaskan tindak lanjutnya. Publik tidak harus menuntut keputusan seketika, tetapi berhak mengetahui apakah aspirasi akan diverifikasi dan dibahas sesuai prosedur. Akuntabilitas bukan kewajiban menyetujui setiap tuntutan, melainkan kesediaan menjelaskan alasan menerima, menolak, atau menunda usulan.

Polemik menguat setelah MA mengabulkan kasasi Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. ANTARA, 30 Oktober 2026, melaporkan MA membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan gugatan terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Katadata, pada tanggal yang sama, memberitakan surat itu dinyatakan tidak sah. Objek sengketanya dokumen administrasi pendidikan, bukan pemberhentian wakil presiden.

Dalam putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan. Namun, MK menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui permohonan itu. Pertimbangan tersebut tidak boleh disamakan dengan amar putusan.

Hak angket dan pemakzulan merupakan mekanisme berbeda. Pasal 20A UUD 1945 memberi DPR hak angket sebagai instrumen pengawasan. Ketentuan MD3 mengaturnya untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, berdampak luas, serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemberhentian presiden atau wakil presiden diatur Pasal 7A dan 7B UUD 1945 melalui pendapat DPR, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR. Hak angket tidak otomatis menjadi pemakzulan; putusan MA tentang dokumen juga tidak otomatis membuktikan alasan pemberhentian.

DPR perlu menguji relevansi putusan terhadap persyaratan jabatan, memeriksa dokumen resmi, dan mendengar pihak terkait. Kehati-hatian diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi ketidakjelasan tanpa batas. Perkara ini bukan sekadar pertarungan pendukung dan penentang Gibran, melainkan ujian penghormatan terhadap putusan pengadilan dan pelaksanaan pengawasan. DPR tidak wajib mengikuti setiap desakan, tetapi harus menjelaskan sikapnya dengan alasan hukum terbuka. Reses dapat membatasi agenda, bukan menghapus kewajiban parlemen mempertanggungjawabkan keputusan kepada publik.

Dwi Taufan Hidayat