Perwirasatu.co.id, ‎JAKARTA – Jagat media sosial hari ini, Minggu (8/11/2026), dihebohkan oleh potongan video orasi dari perwakilan komunitas LGBT yang memicu perdebatan panas di platform X (Twitter), TikTok, dan Instagram. Orasi tersebut merupakan bagian dari aksi unjuk rasa Women’s March Jakarta (WMJ) 2026 yang digelar kemarin, Sabtu (7/11/2026).

‎Aksi long march yang bergerak dari simpang Sarinah menuju kawasan Monas dan Patung Kuda di Jakarta Pusat ini mendadak menjadi sorotan publik setelah isu hak-hak minoritas gender mencuat ke permukaan selama jalannya aksi.

‎Dalam orasinya yang viral, salah satu perwakilan massa menegaskan bahwa kelompok LGBT merupakan bagian sah dari warga negara Indonesia yang ikut berkontribusi nyata melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, mereka menuntut hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi dari segala bentuk diskriminasi.

‎"Kami juga membayar pajak," ujar orator dalam potongan video tersebut. Ia juga melayangkan kritik tajam kepada pemerintah dengan menyatakan bahwa keberadaan kelompok minoritas bukanlah ancaman bagi negara. Menurutnya, ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia adalah masalah internal pemerintahan seperti praktik korupsi, pemerasan, dan kekerasan, bukan keberadaan komunitas mereka.

‎Kehadiran atribut pelangi dan orasi tersebut sempat memicu ketegangan di lapangan. Di tengah aksi, terjadi insiden di mana sejumlah pengemudi ojek online (ojol) mencoba merampas dan membakar bendera pelangi yang dibawa oleh massa aksi. Beruntung, aparat keamanan yang berjaga di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan situasi sehingga kericuhan tidak meluas dan kondisi kembali kondusif.

‎Meskipun isu LGBT mendominasi perbincangan di media sosial hari ini, pihak penyelenggara menegaskan bahwa esensi utama dari Women’s March Jakarta 2026 sebenarnya membawa sembilan tuntutan krusial. Tuntutan tersebut fokus pada hak perempuan dan kelompok rentan, di antaranya mengenai keadilan ekonomi, penurunan harga kebutuhan pokok, perluasan perlindungan sosial, kebebasan sipil, serta penghapusan kekerasan berbasis gender.

‎Hingga saat ini, video orasi tersebut terus menuai reaksi pro dan kontra yang tajam dari netizen. Sebagian pihak menilai aksi ini sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan tuntutan hak asasi, sementara sebagian besar netizen lainnya melayangkan penolakan keras karena dinilai bertentangan dengan nilai moral, budaya, serta norma agama yang berlaku di Indonesia.

‎(Tim)