Perwirasatu.co.id, 08 November 2026

Di balik kekuatan siber Korea Utara, tersembunyi proses panjang yang dimulai dari ruang kelas. Anak-anak berkemampuan matematika dan teknologi diseleksi sejak usia sekolah menengah, lalu sebagian diarahkan ke pendidikan khusus. Dari sana, negara membangun sumber daya manusia untuk operasi digital yang dapat menjangkau lembaga keuangan, infrastruktur, dan kepentingan strategis negara lain. Model ini menyingkap wajah baru persaingan geopolitik abad digital.

Perang modern tidak selalu membutuhkan tank, pesawat tempur, atau rudal balistik. Di era digital, kemampuan menembus sistem keamanan lawan dapat menjadi senjata strategis yang jauh lebih murah, tetapi berpotensi menghasilkan dampak ekonomi dan politik yang besar. Korea Utara memahami peluang tersebut dengan membangun kekuatan siber melalui sistem pencarian dan pembinaan bakat sejak usia dini.

Reuters, 6 November 2026, mengungkap bahwa Korea Utara setiap tahun mengidentifikasi sekitar 150 hingga 200 siswa potensial sejak usia 11–12 tahun. Mereka dipilih berdasarkan kemampuan akademik, terutama matematika dan teknologi komputer. Pada usia sekitar 17 tahun, sebagian menjalani seleksi lanjutan untuk memasuki perguruan tinggi unggulan. Hanya sebagian kecil yang kemudian direkrut ke satuan siber militer. Informasi ini bersumber dari kesaksian dan keterangan narasumber, bukan pengumuman resmi pemerintah Pyongyang.

Pola tersebut bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Al Jazeera, 20 Juni 2011, melalui laporan Sangwon Yoon berjudul North Korea Recruits Hackers at School, mengungkap kesaksian mantan pengajar dan personel siber Korea Utara. Siswa berprestasi dalam matematika, pemrograman, dan kemampuan analitis diseleksi untuk masuk sekolah unggulan, kemudian diarahkan ke perguruan tinggi teknologi. Sebagian memperoleh pelatihan lanjutan di luar negeri sebelum ditempatkan dalam unit operasi siber.

Dua laporan yang terpaut lebih dari satu dekade itu memperlihatkan kesinambungan strategi pengembangan talenta. Bagi Pyongyang, kecerdasan teknologi bukan sekadar modal pendidikan atau kesempatan memperoleh pekerjaan. Keahlian tersebut dapat diubah menjadi instrumen intelijen, pengumpulan informasi, dan operasi keuangan lintas negara.

Reuters juga menyebut estimasi Korea Selatan bahwa personel yang terlibat dalam operasi siber Korea Utara mencapai sekitar 8.400 orang pada 2024. Angka tersebut tidak berarti seluruhnya merupakan hacker yang melakukan pembobolan. Ekosistemnya mencakup tenaga teknologi informasi, pengembang perangkat lunak, operator, dan personel pendukung operasi digital.

Daya rusak strategi ini terlihat dalam kasus pencurian aset kripto. FBI, 31 Oktober 2026, secara resmi menyatakan Korea Utara bertanggung jawab atas pencurian aset virtual lebih dari 6 miliar dolar AS dari bursa Binance pada sekitar 29 Oktober 2026. FBI mengidentifikasi aktivitas tersebut sebagai TraderTraitor. Ini merupakan atribusi resmi lembaga penyelidik Amerika Serikat, meskipun pemerintah Korea Utara secara konsisten membantah tuduhan keterlibatan dalam kejahatan siber.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan siber dapat menjadi sumber ancaman terhadap sistem keuangan internasional. Serangan digital tidak harus menghancurkan gedung atau melumpuhkan jaringan listrik untuk menimbulkan kerugian besar. Cukup dengan mengeksploitasi kelemahan sistem, aset bernilai miliaran dolar dapat berpindah tangan tanpa konfrontasi militer terbuka.

Dalam kajian North Korea’s Cyber Strategy, Recorded Future melalui unit Insikt Group menjelaskan bahwa operasi siber Korea Utara banyak diarahkan pada pencurian finansial dan pengumpulan informasi. Hasil kejahatan digital tersebut dinilai berpotensi mendukung kepentingan rezim, termasuk pembiayaan program strategisnya. Dengan demikian, kemampuan siber bukan sekadar perangkat pertahanan, melainkan bagian dari strategi mempertahankan kekuasaan dan menghadapi tekanan internasional.

Namun, ada persoalan lain di balik sistem kaderisasi tersebut. Ketika pendidikan teknologi diarahkan untuk kepentingan negara yang tertutup dan sangat tersentralisasi, muncul pertanyaan tentang kebebasan akademik, pilihan karier, dan etika penggunaan pengetahuan. Keahlian yang semestinya membantu manusia justru berpotensi menjadi instrumen pengawasan, spionase, dan serangan terhadap pihak lain.

Bagi Indonesia, fenomena ini seharusnya menjadi peringatan. Keamanan siber tidak cukup dibangun dengan membeli perangkat lunak, membentuk lembaga baru, atau mengadakan pelatihan sesaat. Negara membutuhkan sistem pendidikan berkelanjutan untuk menemukan dan mengembangkan anak-anak berbakat dalam matematika, informatika, keamanan jaringan, dan kecerdasan buatan.

Persoalannya, kesempatan mengembangkan talenta digital belum tentu merata. Keterbatasan fasilitas sekolah, kualitas pengajar, akses internet, dan kesenjangan pendidikan antardaerah masih menjadi tantangan. Padahal, calon ahli keamanan siber tidak hanya tumbuh di kota besar. Mereka bisa berasal dari sekolah sederhana di pelosok yang memiliki anak-anak dengan kemampuan luar biasa.

Indonesia juga harus memastikan bahwa penguasaan teknologi berjalan bersama etika, tanggung jawab profesional, dan kepatuhan hukum. Mencetak ahli keamanan siber berbeda dengan memproduksi peretas untuk menyerang pihak lain. Keahlian yang sama seharusnya diarahkan untuk melindungi perbankan, energi, data kependudukan, layanan publik, dan infrastruktur strategis nasional.

Kisah Korea Utara memperlihatkan bahwa kekuatan negara pada abad digital tidak hanya ditentukan oleh persenjataan, tetapi juga kemampuan mengelola kecerdasan manusia. Persaingan geopolitik telah bergerak ke ruang yang tidak kasatmata, tempat pengetahuan, algoritma, dan keahlian digital menjadi sumber kekuatan baru.

Pertanyaannya, jika Korea Utara telah membangun kaderisasi talenta siber sejak usia sekolah, kapan Indonesia benar-benar menjadikan pendidikan teknologi dan keamanan digital sebagai investasi strategis jangka panjang? Sebab, kedaulatan digital tidak dimulai ketika serangan datang, melainkan ketika negara serius menyiapkan generasi yang mampu mencegahnya.

Dwi Taufan Hidayat