Perwirasatu.co.id, 08 November 2026

Jatuhnya helikopter pemadam kebakaran hutan dan lahan di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, pada Minggu (8/11/2026), menyisakan kabar melegakan sekaligus pertanyaan serius. Tiga kru selamat, tetapi kecelakaan saat misi water bombing itu menuntut pemeriksaan menyeluruh. Di balik operasi pemadaman dari udara, ada tanggung jawab keselamatan, pengawasan armada kontrak, dan akuntabilitas negara yang tidak boleh diabaikan. Semua itu memerlukan jawaban yang jelas.

Helikopter Eurocopter EC225LP Super Puma bernomor registrasi VH-HGM jatuh di perairan Sungai Barito, kawasan Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala. Armada tersebut sedang menjalankan operasi pengeboman air untuk membantu memadamkan karhutla. BNPB melalui keterangan resminya pada 8 November 2026 menyatakan tiga kru berhasil diselamatkan. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi telah menerima laporan pendahuluan dan meminta penyusunan laporan lengkap mengenai kronologi serta penanganan kecelakaan.

Berdasarkan rekaman yang diberitakan CNN Indonesia pada 8 November 2026, helikopter terlihat kehilangan kendali ketika bermanuver setelah mengambil air menggunakan bambi bucket. Namun, rekaman visual tidak cukup untuk menetapkan penyebab kecelakaan. Apakah terdapat persoalan teknis, kondisi operasional, faktor lingkungan, atau kemungkinan lain? Semua harus diuji melalui pemeriksaan profesional. Menyimpulkan adanya kelalaian pilot maupun kerusakan mesin sebelum investigasi selesai justru berpotensi menyesatkan publik.

Operasi water bombing memang bukan pekerjaan penerbangan biasa. Helikopter harus terbang rendah, mengambil air, mengangkat beban melalui perangkat khusus, kemudian menuju titik kebakaran. Setiap tahapan memiliki risiko tersendiri. Karena itu, standar keselamatan, kompetensi kru, kelayakan pesawat, kondisi peralatan, dan prosedur operasi harus menjadi perhatian utama. Keberhasilan pemadaman tidak boleh hanya dihitung dari banyaknya air yang dijatuhkan, tetapi juga dari keselamatan personel yang menjalankan misi.

Persoalan yang lebih mendasar terletak pada status armada. ANTARA pada 8 November 2026 melaporkan bahwa helikopter VH-HGM merupakan milik perusahaan swasta yang dikontrak BNPB untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Skema penyewaan bukan sesuatu yang otomatis bermasalah. Namun, ketika pemerintah menggunakan jasa penerbangan pihak ketiga untuk misi berisiko tinggi, tanggung jawab memastikan keselamatan tidak dapat dialihkan begitu saja kepada perusahaan penyedia.

Di sinilah transparansi pengadaan dan pengawasan operasional perlu diuji. Apakah pemeriksaan kelayakan terbang, riwayat pemeliharaan, sertifikasi, kompetensi awak, serta kesiapan menghadapi keadaan darurat telah dipastikan sesuai ketentuan? Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap perusahaan penyedia armada? Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan bagian dari hak publik untuk mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan dan bagaimana keselamatan operasi kebencanaan dijamin.

Media Indonesia pada 8 November 2026 juga memberitakan bahwa helikopter tersebut digunakan untuk mendukung operasi pemadaman udara. Fakta ini memperlihatkan pentingnya memastikan setiap armada yang dikontrak pemerintah memenuhi standar keselamatan secara konsisten. Evaluasi tidak cukup dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Pengawasan harus berlangsung sejak proses pemilihan penyedia, pemeriksaan teknis, pelaksanaan kontrak, hingga setiap penerbangan dijalankan.

Di sisi lain, pemadaman dari udara tidak boleh menjadi satu-satunya andalan penanggulangan karhutla. Pencegahan kebakaran, pengawasan kawasan rawan, kesiapan personel darat, dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan tetap harus diperkuat. Teknologi penerbangan memang membantu menjangkau lokasi yang sulit diakses, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan kebakaran. Negara perlu menyeimbangkan investasi pemadaman dengan kebijakan pencegahan yang berkelanjutan.

BNPB perlu membuka perkembangan pemeriksaan secara transparan dan memastikan koordinasi dengan otoritas serta investigator keselamatan penerbangan sesuai kewenangannya. Hasil pemeriksaan harus menjelaskan kronologi, faktor penyebab, dan rekomendasi perbaikan. Jika ditemukan kelemahan prosedur atau pengawasan, pembenahan harus dilakukan secara konkret, bukan berhenti pada evaluasi administratif.

Tiga kru yang selamat merupakan kabar baik yang patut disyukuri. Namun, keberhasilan penanggulangan bencana tidak cukup diukur dari kemampuan mengevakuasi awak setelah kecelakaan. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan negara membangun sistem yang mencegah kejadian serupa terulang. Sebab, menyelamatkan masyarakat dari ancaman karhutla tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan keselamatan mereka yang mempertaruhkan nyawa dari udara.

Dwi Taufan Hidayat