Perwirasatu.co.id, 01 November 2026

Pemerintah menyiapkan insentif perpajakan Rp632 triliun untuk 2027, sementara sektor manufaktur menjadi penerima manfaat terbesar. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong investasi dan memperkuat industri nasional. Namun, besarnya fasilitas fiskal menyisakan pertanyaan penting: apakah keringanan pajak benar-benar menciptakan investasi baru, pekerjaan berkualitas, dan nilai tambah domestik, atau justru mengurangi penerimaan negara tanpa manfaat yang sebanding bagi masyarakat luas dalam jangka panjang?

Pernyataan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapimnas Kadin di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026, menempatkan insentif pajak kembali di pusat perdebatan ekonomi. Tirto.id, 30 Oktober 2026, melaporkan bahwa nilai fasilitas perpajakan diperkirakan mencapai Rp632 triliun pada 2027, meningkat dari sekitar Rp576,4 triliun pada 2026. Manufaktur menjadi penerima terbesar melalui tax holiday, tax allowance, pengurangan pajak, serta pembebasan bea masuk mesin dan bahan baku.

Besarnya fasilitas bukan sekadar angka dalam dokumen fiskal. Liputan6.com, 30 Oktober 2026, menyebut belanja perpajakan manufaktur pada 2026 mencapai Rp137,2 triliun. Nilainya jauh di atas pertanian Rp60,5 triliun dan perdagangan Rp55,3 triliun. Data tersebut menunjukkan prioritas fiskal terhadap industri, tetapi belum membuktikan bahwa seluruh fasilitas menghasilkan investasi tambahan atau manfaat publik yang sebanding.

Insentif memiliki alasan ekonomi yang masuk akal. Investasi manufaktur membutuhkan modal besar, mesin, teknologi, dan kepastian usaha. Keringanan pajak dapat menurunkan biaya awal dan membuat Indonesia lebih menarik bagi investor. Namun, ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada besarnya modal yang masuk. Apakah investasi tetap terjadi tanpa insentif? Berapa pekerjaan baru tercipta, bagaimana kualitas upahnya, dan seberapa besar bahan baku lokal digunakan?

Tanpa evaluasi, fasilitas berisiko menjadi keuntungan fiskal bagi perusahaan yang sebenarnya sudah berniat berinvestasi. Pemerintah perlu membuka informasi penerima, nilai fasilitas, masa berlaku, dan target kinerja. Evaluasi harus mengukur produktivitas, ekspor, transfer teknologi, kemitraan dengan UMKM, serta kontribusi terhadap rantai pasok domestik. Perusahaan yang tidak memenuhi komitmen perlu menghadapi peninjauan atau penghentian fasilitas.

Biaya kebijakan ini juga perlu ditempatkan dalam konteks anggaran. Kementerian Keuangan melalui Laporan Belanja Perpajakan 2024, dipublikasikan 31 Desember 2025, mencatat total belanja perpajakan Rp400,1 triliun atau 1,81 persen PDB. Angka ini mencakup berbagai fasilitas pada tahun berbeda dari estimasi manufaktur 2026 dan insentif 2027. Ketiganya tidak boleh dibandingkan seolah-olah satu seri data. Namun, besarnya belanja perpajakan menegaskan pentingnya transparansi dan evaluasi.

Dimensi sosial kebijakan terlihat pada fasilitas PPN pendidikan dan kesehatan. Direktorat Jenderal Pajak melalui penjelasan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menerangkan kerangka fasilitas bagi jasa tersebut. Tujuannya menjaga akses layanan dasar. Namun, pembebasan pajak tidak otomatis membuat biaya sekolah atau layanan kesehatan terjangkau. Pengawasan tarif, mutu, dan penerusan manfaat kepada pengguna tetap diperlukan.

Pajak bukan hanya instrumen mengumpulkan penerimaan, melainkan juga alat mengarahkan ekonomi. Namun, setiap keringanan memiliki biaya kesempatan: penerimaan yang dilepaskan harus menghasilkan manfaat jelas. Insentif manufaktur tidak perlu ditolak, tetapi harus diperlakukan sebagai investasi publik dengan target, tenggat, dan evaluasi terbuka.

Keberhasilan bukan diukur dari banyaknya fasilitas yang diberikan, melainkan dari manfaat yang kembali kepada masyarakat. Investasi yang tumbuh harus diikuti pekerjaan berkualitas, produktivitas, industri lokal yang kuat, dan penerimaan negara berkelanjutan. Negara dapat memberi ruang bagi korporasi untuk berkembang, tetapi tetap wajib memastikan kemurahan fiskal tidak berhenti sebagai keuntungan perusahaan. Uang yang dilepaskan melalui pajak tetap membawa kepentingan rakyat.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat