Perwirasatu.co.id, 01 November 2026

Angka sekitar Rp2 triliun dalam dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari memunculkan pertanyaan: bagaimana pengawasan pajak diduga gagal bertahun-tahun, sementara negara menuntut kepatuhan? Perkara ini menguji integritas aparatur dan kredibilitas perpajakan.

Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyimpangan transaksi PT TPL sepanjang 2008–2025. Dua pegawai pajak berinisial BP dan SR menjadi tersangka. PT TPL ditetapkan sebagai tersangka korporasi pada 7 September 2026, disusul direktur berinisial AL pada 15 Oktober 2026. Status tersangka bukan putusan bersalah.

Menurut penyidik, perkara terkait penjualan pulp kepada perusahaan afiliasi. Modus yang diduga ialah underinvoicing—pelaporan nilai transaksi lebih rendah—dan manipulasi kode klasifikasi barang (HS Code). Produk dissolving pulp diduga dilaporkan sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp, yang karakteristik dan nilai pasarnya berbeda.

Transfer pricing bukan tindak pidana dengan sendirinya. Transaksi antarperusahaan terafiliasi sah jika memenuhi prinsip kewajaran. Masalah hukum muncul jika harga atau klasifikasi direkayasa atau pelaporan tidak sesuai fakta. Pembedaan ini mencegah penghakiman atas praktik bisnis yang sah.

Penyidik menduga dokumen transaksi tidak diperiksa semestinya. Review kertas kerja dan laporan pemeriksaan disebut menyimpang dari program audit sehingga pembandingan harga tak dilakukan. Jika terbukti, masalahnya juga menyangkut celah pengendalian.

Kerugian negara sementara diperkirakan Rp2 triliun, bukan nilai suap dan belum merupakan penghitungan final. Kejagung menyatakan menerima setoran Rp500 juta dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian penyelamatan keuangan negara, bukan pemulihan seluruh potensi kerugian.

Pada 29–30 Oktober 2026, penyidik menggeledah kantor PT Indo Partners Plantation Services, menyita dokumen dan barang bukti elektronik, serta menyegel kantor dan akses ruang tersembunyi. Penyidikan masih berkembang; penggeledahan bukan bukti pihak terkait bersalah.

Pertanyaan utama tertuju pada pengawasan internal DJP. Siapa menelaah hasil pemeriksaan? Bagaimana program audit dipastikan berjalan? Adakah pemeriksaan silang dan deteksi konflik kepentingan? Jawabannya harus berupa evaluasi terbuka, bukan sekadar janji menghukum oknum.

Reformasi harus terukur: memperkuat audit, menguji transaksi berisiko tinggi, melindungi pelapor, dan membuka perkembangan perkara tanpa mengganggu penyidikan. Pengawasan perusahaan besar harus setegas penegakan kewajiban wajib pajak kecil. Keadilan fiskal hilang jika aturan keras ke bawah, tetapi longgar ke atas.

Kasus ini bukan alasan mencurigai seluruh pegawai pajak. Melindungi aparatur profesional berarti mengungkap bagaimana penyimpangan diduga terjadi dan mengapa pengawasan tak mencegahnya. Integritas individu harus ditopang sistem transparan dan dapat diaudit.

Pajak membiayai kepentingan bersama. Kepatuhan tumbuh ketika aturan adil dan aparat tunduk pada hukum yang sama, bukan semata karena ancaman denda. Sebelum meminta rakyat patuh, negara harus memastikan pengawasnya pun diawasi.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat