Perwirasatu.co.id, 01 November 2026

Gagasan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak melibatkan warga nonmuslim sebagai petugas haji membuka perdebatan tentang toleransi dan profesionalisme pelayanan publik. Di tengah masyarakat majemuk, kerja lintas agama merupakan praktik kebangsaan yang patut diapresiasi. Namun, keterbukaan itu membutuhkan batas kewenangan, kepastian regulasi, dan penghormatan terhadap kekhususan ibadah haji sebagai ritual keagamaan umat Islam.

Pernyataan Dahnil di Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 30 Oktober 2026, bukan sekadar pesan kerukunan. Ia mendorong masyarakat Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan kelompok agama lainnya terlibat dalam mendukung pelayanan jemaah. Gagasan tersebut ingin menjadikan penyelenggaraan haji sebagai ruang nyata toleransi, kebinekaan, dan gotong royong. RM.id dan ANTARA memberitakan pernyataan itu pada 30 Oktober 2026.

Secara prinsip, gagasan ini memiliki landasan kebangsaan yang kuat. Pelayanan publik tidak semestinya dimonopoli kelompok agama tertentu apabila pekerjaan yang dilakukan tidak mensyaratkan kesamaan keyakinan. Administrasi, logistik, transportasi, dan dukungan operasional dapat mengutamakan kompetensi, integritas, serta profesionalisme tanpa menjadikan agama sebagai penghalang.

Namun, penyelenggaraan haji bukan pelayanan publik biasa. Di dalamnya terdapat dimensi spiritual, ritual, dan ketentuan keagamaan yang harus dihormati. Karena itu, keterlibatan lintas agama perlu dibedakan antara fungsi administratif dan tugas yang berkaitan langsung dengan pembinaan serta pelaksanaan ibadah.

Menariknya, gagasan ini bukan tanpa landasan regulasi. Permen Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 46 menyebutkan bahwa PPIH harus beragama Islam, kecuali PPIH Pusat dan PPIH Embarkasi. Artinya, regulasi memang membuka ruang bagi warga nonmuslim pada dua kategori tersebut. Sebaliknya, Pasal 52 tetap mensyaratkan PHD beragama Islam. Pengecualian ini menunjukkan bahwa keterbukaan memiliki batas hukum dan kategori jabatan yang jelas.

Bisnis.com pada 30 Oktober 2026 juga menjelaskan bahwa peluang pelibatan nonmuslim diarahkan pada pelayanan embarkasi dan debarkasi. Dengan demikian, gagasan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pembukaan seluruh posisi petugas haji tanpa batas, terlebih untuk tugas yang membutuhkan kompetensi keagamaan.

Di sinilah pemerintah harus menunjukkan kecermatan. Jabatan apa saja yang akan diisi? Bagaimana mekanisme seleksi, standar kompetensi, pembagian tanggung jawab, dan pengawasannya? Apakah pelibatan tersebut didasarkan pada kebutuhan pelayanan atau sekadar mengejar representasi keberagaman? Pertanyaan ini penting agar toleransi tidak berhenti sebagai slogan maupun instrumen pencitraan.

Keberhasilan kebijakan semestinya diukur dari peningkatan kualitas pelayanan, keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan jemaah, bukan banyaknya kelompok agama yang ditampilkan dalam kepanitiaan. Profesionalisme harus menjadi ukuran utama. Warga nonmuslim yang memenuhi persyaratan jabatan yang terbuka patut memperoleh kesempatan secara adil. Sebaliknya, fungsi yang mensyaratkan kompetensi keagamaan harus tetap dijalankan sesuai ketentuan.

UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga menegaskan tanggung jawab negara dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah. Karena itu, semangat kebinekaan harus berjalan seiring dengan kepastian hukum dan peningkatan kualitas kelembagaan.

Gagasan Dahnil patut diapresiasi sekaligus diuji melalui implementasi yang terukur. Kementerian Haji dan Umrah perlu menjelaskan kategori jabatan, standar kompetensi, mekanisme seleksi, dan batas kewenangan secara terbuka. Masyarakat tidak cukup diberi pesan toleransi; mereka berhak mengetahui bagaimana kebijakan itu dijalankan dan siapa yang bertanggung jawab.

Ibadah haji merupakan kewajiban umat Islam, tetapi kerja kemanusiaan untuk mendukung pelayanan jemaah dapat menjadi tanggung jawab bersama. Toleransi bukan berarti mencampuradukkan keyakinan atau menghapus kekhususan agama. Toleransi justru menuntut kemampuan bekerja sama tanpa menghilangkan identitas dan menghormati batas keyakinan masing-masing.

Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan sekadar terbukanya pintu bagi warga lintas agama, melainkan hadirnya pelayanan yang lebih profesional, adil, transparan, dan manusiawi. Sebab, kebinekaan yang sesungguhnya tidak berhenti pada slogan persatuan, tetapi terbukti melalui kerja bersama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat