
Keterangan Gambar : Janji penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 kini memasuki babak penentuan. Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah pimpinan DPR telah menandatangani komitmen politik yang mempertaruhkan jabatan mereka.
Perwirasatu.co.id, 18 November 2026
Janji penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 kini memasuki babak penentuan. Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah pimpinan DPR telah menandatangani komitmen politik yang mempertaruhkan jabatan mereka. Namun, di tengah percepatan agenda legislasi lain, publik berhak menguji apakah kesungguhan politik benar-benar sejalan dengan keberanian menuntaskan instrumen penting pemberantasan korupsi dan memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati para pelakunya.
Janji politik terkadang lebih mudah diucapkan daripada diwujudkan. Namun, ketika janji itu dituangkan dalam dokumen tertulis dan disertai kesediaan mempertaruhkan jabatan, konsekuensinya tidak lagi sebatas persoalan komunikasi politik. Ia berubah menjadi ukuran integritas dan tanggung jawab. Itulah taruhan yang kini berada di hadapan DPR setelah pimpinan lembaga tersebut menyatakan komitmen menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Komitmen itu disampaikan dalam audiensi bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus 2026. Empat pimpinan DPR menandatangani dokumen kesanggupan menyelesaikan RUU tersebut paling lambat 15 Desember 2026, disertai pernyataan kesiapan mengundurkan diri apabila target tidak terpenuhi. Pernyataan Sufmi Dasco Ahmad dan koleganya dengan demikian bukan sekadar janji untuk meredakan tuntutan masyarakat. Ada konsekuensi politik dan moral yang melekat di dalamnya.
Sejumlah perkembangan menunjukkan bahwa DPR tidak sepenuhnya diam. Pada 6 Oktober 2026, RUU Perampasan Aset disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Komisi III kemudian mempercepat agenda rapat dan menyerap aspirasi masyarakat. Pemerintah juga telah menyerahkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk dibahas bersama DPR. Bahkan, pada 17 November, anggota Komisi III Rudianto Lallo menyatakan pembahasan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi telah dilalui. Tahap berikutnya tinggal menunggu penjadwalan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
Perkembangan tersebut patut diapresiasi. Namun, kemajuan prosedural tidak otomatis menjamin kualitas dan ketuntasan legislasi. Publik perlu mencermati apakah seluruh persoalan substansial benar-benar telah disepakati atau masih menyisakan perdebatan. Dokumen pembahasan Komisi III pada 9 November, misalnya, mencatat masih adanya persoalan mengenai status hukum perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture yang belum disepakati. Persoalan semacam ini tidak boleh diselesaikan sekadar demi mengejar kalender politik.
Di sinilah keseriusan DPR sesungguhnya diuji. Perampasan aset bukan hanya tentang kemampuan negara mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan. Regulasi ini juga harus menjamin kepastian hukum, perlindungan hak milik, mekanisme pembuktian, serta pengawasan peradilan. Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru membuka ruang kesewenang-wenangan. Sebaliknya, perlindungan hukum juga tidak boleh dijadikan celah untuk mempertahankan aset yang berasal dari tindak pidana.
Persoalan prioritas parlemen juga patut diperhatikan. Di tengah proses tersebut, Komisi III mulai meningkatkan aktivitas pembahasan RUU Penyadapan. Pada 17 November, Dasco menyampaikan bahwa aspirasi pakar, akademisi, dan masyarakat tengah dihimpun. Pembahasan regulasi ini tentu memiliki kepentingan tersendiri. Namun, DPR harus mampu mengelola agenda legislasi tanpa mengorbankan komitmen yang telah lebih dahulu disampaikan kepada masyarakat.
Sementara itu, dinamika politik mengenai wacana pergantian wakil presiden juga tidak seharusnya mengalihkan perhatian dari tanggung jawab legislasi. Persoalan konfigurasi kekuasaan boleh menjadi bahan perdebatan politik, tetapi penyelesaian instrumen hukum pemberantasan korupsi menyangkut kepentingan publik yang jauh lebih luas. Jangan sampai hiruk-pikuk politik lebih menyita energi daripada pekerjaan yang manfaatnya ditunggu masyarakat.
Karena itu, DPR perlu membuka perkembangan pembahasan secara transparan, menjelaskan persoalan yang belum selesai, dan memastikan setiap tahapan memiliki jadwal yang terukur. Pemerintah dan seluruh fraksi juga harus menunjukkan komitmen yang sama. Keberhasilan tidak cukup diukur dari seberapa cepat rapat diselenggarakan, tetapi dari seberapa kuat undang-undang yang dihasilkan melindungi kepentingan negara dan masyarakat.
Pada akhirnya, 15 Desember 2026 bukan sekadar tenggat legislasi. Tanggal itu merupakan ujian terhadap kredibilitas para pimpinan DPR yang telah menyampaikan komitmen secara terbuka. Publik tidak sedang meminta janji tambahan, melainkan menunggu pembuktian. Sebab, dalam politik, janji boleh menjadi awal kepercayaan, tetapi hanya tindakan yang mampu mempertahankannya. DPR telah mempertaruhkan integritasnya sendiri. Kini, saatnya membuktikan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar kalimat yang terdengar meyakinkan, melainkan tanggung jawab yang benar-benar ditunaikan.
Dwi Taufan Hidayat

















LEAVE A REPLY