Home Nasional Konstitusi, Kekuasaan, dan Etika Politik Nasional

Konstitusi, Kekuasaan, dan Etika Politik Nasional

12
0
SHARE
Konstitusi, Kekuasaan, dan Etika Politik Nasional

Keterangan Gambar : Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar peristiwa pergantian pejabat negara. Peristiwa ini membuka ujian serius terhadap kedewasaan demokrasi, etika kekuasaan, dan konsistensi para elite dalam menjalankan konstitusi.

Perwirasatu.co.id, 18 November 2026

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka ujian baru bagi demokrasi Indonesia. Di tengah spekulasi figur pengganti dan dinamika koalisi, publik perlu mengawasi proses yang bukan sekadar pergantian pejabat. Persoalan utamanya ialah menjaga batas kewenangan Presiden dan MPR, sekaligus memastikan kepentingan bangsa tidak dikalahkan oleh transaksi serta ambisi politik. Proses ini membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan kedewasaan para elite politik.

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar peristiwa pergantian pejabat negara. Peristiwa ini membuka ujian serius terhadap kedewasaan demokrasi, etika kekuasaan, dan konsistensi para elite dalam menjalankan konstitusi. Setelah surat pengunduran dirinya diterima MPR pada 12 November 2026, perhatian publik segera tertuju pada siapa yang akan mengisi posisi Wakil Presiden hingga akhir masa jabatan pemerintahan.

MPR RI, 12 November 2026, mengonfirmasi penerimaan surat tersebut dan menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. Konsekuensinya jelas. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih.

Pembagian kewenangan ini tidak boleh dipelintir menjadi kompetisi perebutan pengaruh. Hak Presiden mengajukan dua nama bukan formalitas yang dapat didikte partai politik atau kelompok kepentingan. Presiden harus memiliki keleluasaan mempertimbangkan kompetensi, integritas, pengalaman, dan kemampuan calon mendukung kesinambungan pemerintahan. Namun, keleluasaan tersebut bukan berarti Presiden dapat mengabaikan peran konstitusional MPR.

Sebaliknya, MPR bukan sekadar lembaga pengesah kehendak Presiden. Anggota DPR dan DPD yang menjadi bagian MPR mempunyai tanggung jawab memilih secara objektif. Pertimbangan fraksi dan aspirasi politik boleh hadir, tetapi keputusan akhirnya harus berpijak pada kepentingan bangsa, bukan transaksi jabatan atau kepentingan kelompok.

ANTARA, 13 November 2026, memberitakan pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan calon pengganti Wakil Presiden berasal dari partai politik pengusung. Pandangan ini penting dalam membaca hubungan antara konstitusi dan ketentuan UU MD3. Namun, pendapat ahli harus dibedakan dari putusan hukum yang mengikat. Perdebatan mengenai norma tersebut perlu dijawab melalui argumentasi hukum, bukan kepentingan politik sesaat.

Di tengah proses itu, muncul berbagai usulan dan dukungan terhadap figur tertentu. Aspirasi semacam ini sah dalam demokrasi. Partai politik, anggota parlemen, dan masyarakat berhak menyampaikan pandangan. Persoalan muncul ketika aspirasi berubah menjadi tekanan, mobilisasi dukungan, atau penggiringan opini seolah-olah hanya satu nama yang pantas dipilih. Demokrasi memberikan ruang untuk memengaruhi melalui argumentasi, bukan memaksakan kehendak.

Perkembangan berikutnya justru memperlihatkan bahwa konsultasi politik merupakan bagian dari realitas pemerintahan. ANTARA, 16 November 2026, memberitakan bahwa Presiden Prabowo meminta tambahan waktu untuk berkonsultasi dengan partai-partai pengusung dalam menentukan dua calon. MPR kemudian menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Fakta ini menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak otomatis merupakan intervensi, selama tidak menghilangkan kewenangan konstitusional masing-masing lembaga.

Di sinilah Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan yang tegas sekaligus bijaksana. Konsultasi dengan partai koalisi patut dilakukan, tetapi keputusan mengusulkan dua calon harus tetap menjadi tanggung jawab Presiden. Jangan sampai loyalitas koalisi berubah menjadi tuntutan pembagian kekuasaan. Dukungan politik seharusnya memperkuat pemerintahan, bukan membatasi keleluasaan Presiden menjalankan amanat konstitusi.

Figur pengganti pun tidak semestinya dinilai berdasarkan popularitas, kedekatan dengan kekuasaan, pangkat, atau besarnya dukungan kelompok. Integritas, kapasitas kepemimpinan, pengalaman, kemampuan bekerja sama, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat harus menjadi ukuran utama. Jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, melainkan amanah kenegaraan.

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden merupakan ujian bagi seluruh pemegang kekuasaan. Presiden harus menggunakan kewenangannya secara bertanggung jawab, MPR harus memilih dengan pertimbangan jernih, dan partai politik wajib menempatkan kepentingan nasional di atas ambisi kelompok.

Konstitusi bukan milik Presiden, bukan milik partai, dan bukan pula milik kelompok tertentu. Ia merupakan kesepakatan bangsa yang membatasi kekuasaan sekaligus menjaga keseimbangan antarlembaga negara. Karena itu, jangan biarkan kekosongan satu jabatan berubah menjadi perebutan kekuasaan. Demokrasi yang matang bukan ditentukan oleh siapa paling keras menyuarakan kehendak, melainkan oleh siapa paling mampu menghormati aturan dan menahan ambisi demi kepentingan Indonesia.

Dwi Taufan Hidayat

Iklan Detail Video

Iklan_home