
Keterangan Gambar : Tekanan penerimaan pajak menjelang akhir tahun anggaran 2026 menghadirkan perdebatan baru tentang masa depan pembiayaan negara. Usulan Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, agar zakat dioptimalkan sebagai alternatif pendanaan APBN membuka ruang pemikiran menarik.
Perwirasatu.co.id, 18 November 2026
Tekanan penerimaan pajak menjelang akhir tahun anggaran 2026 menghadirkan perdebatan baru tentang masa depan pembiayaan negara. Usulan Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, agar zakat dioptimalkan sebagai alternatif pendanaan APBN membuka ruang pemikiran menarik. Namun, di balik potensi ekonomi umat, terdapat persoalan mendasar tentang batas syariat, kewenangan negara, dan keadilan fiskal.
Persoalan penerimaan pajak bukan sekadar urusan mengejar angka dalam tabel anggaran. Di dalamnya terdapat tantangan menjaga kemampuan negara membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan perlindungan sosial. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN Rp2.357,7 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut masih diperlukan sekitar Rp514 triliun pada November dan Desember. Angka ini merujuk pada kebutuhan penerimaan menurut pernyataan pemerintah, sementara selisih aritmetis terhadap target APBN penuh mencapai Rp560,9 triliun. Data tersebut diberitakan detikFinance dan CNBC Indonesia pada 13 November 2026.
Di tengah tekanan tersebut, Kiai Cholil Nafis menawarkan gagasan agar pemerintah tidak hanya bertumpu pada pajak, tetapi juga mengoptimalkan zakat untuk kepentingan umat. Dalam pemberitaan MUI Digital, 17 November 2026, ia mengingatkan bahwa kebijakan pajak yang terlalu membebani dapat melemahkan kegiatan usaha, mengurangi motivasi produksi, bahkan mendorong aktivitas ekonomi masuk ke sektor informal.
Gagasan tersebut patut dipertimbangkan, tetapi memerlukan batas konseptual yang tegas. Zakat bukan pajak dengan nama berbeda. Pajak merupakan kewajiban kenegaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan zakat adalah kewajiban agama dengan ketentuan subjek, mekanisme, dan penerima yang telah ditetapkan syariat. Menyamakan keduanya justru berisiko mengaburkan tujuan masing-masing.
Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 menetapkan delapan golongan penerima zakat, yakni fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ketentuan ini bukan sekadar administrasi penyaluran, melainkan prinsip fundamental yang membatasi penggunaan dana zakat. Karena itu, zakat tidak dapat diperlakukan sebagai penerimaan umum negara yang bebas dialokasikan untuk seluruh kebutuhan APBN.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mempertegas batas tersebut. Pasal 25 mengatur pendistribusian zakat kepada mustahik sesuai syariat Islam, sedangkan Pasal 26 menekankan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pasal 27 membuka ruang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat.
Artinya, peluang sinergi zakat dengan pemerintah sebenarnya terbuka. Dana zakat dapat mendukung pendidikan masyarakat miskin, layanan kesehatan kelompok rentan, pemberdayaan usaha kecil, dan penguatan jaring pengaman sosial. Namun, program tersebut harus memenuhi ketentuan mustahik dan tidak boleh menjadikan dana zakat sebagai pengganti bebas belanja negara.
Potensi ekonomi zakat memang menjanjikan, tetapi potensi tidak identik dengan uang yang siap digunakan. Tantangannya terletak pada kepatuhan muzaki, profesionalitas lembaga amil, transparansi penghimpunan, dan ketepatan distribusi. Jika ingin memperluas kontribusinya dalam pembangunan, BAZNAS dan lembaga amil zakat harus semakin kuat dalam akuntabilitas, audit, serta pelaporan kepada masyarakat.
Hubungan zakat dan pajak sebenarnya juga telah memperoleh ruang dalam sistem perpajakan Indonesia. Zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi yang memenuhi persyaratan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan. Namun, mekanisme tersebut bukan berarti zakat otomatis mengurangi pajak terutang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sinergi keduanya dapat dibangun tanpa mencampuradukkan fungsi dan kewenangan.
Di sisi lain, pemerintah tidak boleh menjadikan optimalisasi zakat sebagai jalan pintas untuk menutupi kelemahan penerimaan negara. Persoalan perpajakan tetap harus diselesaikan melalui perluasan basis pajak yang adil, pengawasan penghindaran pajak, perbaikan administrasi, dan penegakan hukum. Kelompok ekonomi besar harus menjalankan kewajibannya secara proporsional, bukan justru masyarakat kecil yang terus menjadi sasaran tekanan.
Peringatan Kiai Cholil tentang kepercayaan publik juga layak mendapat perhatian. Kepatuhan membayar pajak tidak hanya ditentukan oleh kewajiban hukum, tetapi juga persepsi masyarakat terhadap keadilan dan integritas pengelolaannya. Transparansi, pemberantasan korupsi, serta kualitas pelayanan publik menjadi fondasi penting untuk membangun kesediaan masyarakat berkontribusi kepada negara.
Zakat dan pajak tidak semestinya dipertentangkan. Pajak membiayai kebutuhan negara, sedangkan zakat menjalankan mandat ibadah dan pemerataan kesejahteraan umat. Keduanya dapat saling melengkapi melalui program yang terukur, transparan, dan sesuai ketentuan masing-masing.
Usulan Kiai Cholil Nafis seharusnya menjadi momentum untuk memperluas perspektif pembangunan ekonomi nasional. Negara membutuhkan penerimaan yang kuat, tetapi juga pengelolaan yang adil dan dipercaya. Sebab, persoalan fiskal tidak akan selesai hanya dengan menemukan sumber dana baru. Yang jauh lebih mendasar adalah memastikan setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab, tanpa mengorbankan hak rakyat maupun prinsip agama. Di situlah arah keadilan fiskal sesungguhnya diuji.
Dwi Taufan Hidayat

















LEAVE A REPLY