Perwirasatu.co.id, 08 November 2026

MENYAKSIKAN dan membaca berita, terkait kasus yang diduga pemerasan terhadap Sekda Buton oleh oknum yang disebut wartawan, sungguh sangat ironis dan memprihatinkan.

Pasalnya, sampai sebegitunyakah sudah kondisi mental dari oknum yang mengaku sebagai wartawan jalani profesi di dunia jurnalistik?

Wartawan, adalah profesi mulia. Tugasnya mengawasi kekuasaan, membongkar kebusukan, dan membela kepentingan publik. Bukan menjadikan kartu pers sebagai senjata, untuk menakut-nakuti pejabat, lalu memeras uang dari kasus kejahatannya!

Kalau memang benar, ada oknum yang mengaku wartawan lalu memeras Sekda, itu adalah pengkhianatan terhadap profesi jurnalistik. Itu adalah perampokan yang dibungkus dengan ID Card pers.

Persoalannya, tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana dengan pejabat Sekda yang memberikan uang suap, namun kemudian melaporkan sang oknum itu ke aparat penegak hukum? Pertanyaannya: Penyalahgunaan atau penyimpangan apa yang sudah dilakukan oleh sang Sekda? Apa pasal yang dia langgar, sehingga ia sampai bersedia memberikan uang pada oknum yang disebut sebagai wartawan kemudian dia laporkan itu sebagai pemerasan?

Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur! Tentunya, tidak ada asap jika tidak ada api. Kenapa seorang Sekda, yang merupakan pejabat tinggi di daerah, mau menyerahkan uang kepada oknum yang mengaku wartawan itu? Ada apa? Apa yang ditakutkan sang Sekda? Apa yang ingin ditutupi? Apa "dosa" yang ingin dibungkam dengan uang tersebut?!

Kalau Sekda merasa tidak bersalah, kenapa tidak dari awal menolak dan langsung lapor ke polisi? Kenapa harus bayar dulu, baru setelah itu lapor?

Disinilah, letak keironisannya. 

Jadi, yang satu diduga memeras, yang satu diduga menyuap. Dua-duanya tentu harus diperiksa!

Pihak berwajib atau aparat penegak hukum, sepatutnya menindaklanjuti kasus ini dengan benar dan jangan sampai hanya memberikan keadilan pada sepihak!

Jangan hanya tangkap oknum wartawannya saja, lalu Sekdanya dibiarkan seolah-olah dia adalah korban yang suci (mr.clean) tanpa noda dan dosa.

Periksa keduanya! Periksa aliran uangnya! Periksa apa motif di balik pemberian uang itu! Periksa juga, apakah ada kasus lain yang coba ditutupi dengan uang suap itu!

Keadilan itu, harus berlaku untuk semua pihak. Bukan keadilan pesanan. Bukan keadilan yang hanya tajam ke bawah, tumpul ke pejabatnya.

Oknum yang mengaku sebagai wartawan, tapi melakukan pemerasan bisa jadi mental dan jiwanya adalah wartawan jejadian alias gadungan! Harus ditindak. Pejabat yang memberikan uang, sebagai unsur perbuatan menyuap tersebut juga harus ditindak tegas.

Ada 5 Pertanyaan Untuk Dijawab APH dan Sekda Buton:

1. Untuk Sekda Buton: Uang apa yang diberikan?

Uang yang diberikan itu uang pribadi atau uang negara / uang APBD? Kalau uang pribadi, dari mana sumbernya? Kalau uang negara, ini sudah masuk korupsi!

2. Untuk Sekda Buton: Apa yang ditakuti sampai mau bayar?

Apa materi/berita/dokumen yang dipakai oknum wartawan itu untuk menakut-nakuti? Kalau Sekda bersih, kenapa takut? Atau, apa ada kasus yang mau ditutupi dengan uang itu?

3. Untuk APH: Kenapa hanya oknum wartawan yang diproses?

Sekda yang memberi uang itu posisinya apa? Korban atau pelaku penyuap? Jangan sampai Sekda dijadikan korban suci, padahal dia juga melanggar Pasal Suap!

4. Untuk APH: Sudahkah ditelusuri aliran uangnya?

Berapa total uang yang sudah diserahkan? Berapa kali penyerahan? Lewat transfer atau tunai? Siapa lagi yang ikut menikmati uang itu? APH harus bersikap adil, segera tindak lanjuti dengan tegas. Bongkar tuntas.

Oleh: FC-Goest 

(Inisiator For-WIN)