Beberapa jam sebelumnya, Hakim Distrik AS Timothy Kelly mengeluarkan temporary restraining order selama 14 hari. Ia memerintahkan Gedung Putih mengembalikan akses ketiga organisasi berita tersebut. Kelly menilai mereka kemungkinan berhasil membuktikan bahwa pencabutan kartu pers dilakukan tanpa proses hukum yang memadai. Putusan itu belum menjadi keputusan akhir perkara, tetapi memberi batas sementara yang jelas terhadap tindakan pemerintah.

Konflik bermula ketika Presiden Donald Trump pada 18 September mengumumkan larangan terhadap CNN, MS NOW, dan Politico. Trump menyebut pemberitaan mereka sebagai “fake news” dan menuding ketiganya menyebarkan laporan yang tidak benar. Pemerintah kemudian mengemukakan persoalan keamanan nasional sebagai salah satu dasar pembatasan akses.

Namun alasan itu justru menjadi titik penting dalam pertimbangan Kelly. Hakim menyatakan skeptis bahwa keamanan nasional benar-benar menjadi motivasi pencabutan kartu pers. Menurutnya, catatan sebelum gugatan tidak menunjukkan bahwa keputusan tersebut didorong kekhawatiran keamanan nasional. Ia juga menilai standar mengenai pemberitaan yang dapat menyebabkan pencabutan akses terlalu kabur.

Persoalannya kemudian melampaui CNN, MS NOW, dan Politico. Jika pemerintah dapat menentukan akses berdasarkan pemberitaan yang dianggap salah atau merugikan, muncul pertanyaan lebih besar: siapa yang menentukan batas antara kesalahan jurnalistik, kritik, dan pemberitaan yang tidak disukai penguasa?

Gedung Putih tentu mempunyai kewenangan menjaga keamanan presiden dan kompleks pemerintahan. Wartawan pun tidak memiliki kebebasan tanpa batas untuk memasuki setiap ruangan atau kegiatan presiden. Tetapi aturan keamanan berbeda dengan pemberian atau pencabutan akses berdasarkan isi pemberitaan. Di wilayah inilah pengadilan kini menguji tindakan pemerintah.

Solidaritas media memperbesar dimensi kasus tersebut. Lima jaringan televisi yang tergabung dalam sistem press pool menghentikan sementara sebagian peliputan kegiatan Trump setelah CNN tidak dapat menjalankan giliran tugasnya. Ketika Presiden China Xi Jinping tiba di Joint Base Andrews, jurnalis Fox News, CBS, dan NBC hadir, tetapi tidak merekam video untuk didistribusikan melalui pool.

Kasus ini juga memiliki gema masa lalu. Kelly, hakim yang dinominasikan Trump pada 2017, pernah memerintahkan pemulihan akses wartawan CNN dalam sengketa serupa pada 2018. Kali ini ia kembali menekankan perlunya standar yang jelas dan proses yang memadai sebelum pemerintah mencabut kredensial wartawan.

Ironisnya, perintah pengadilan tidak langsung membuka gerbang. Pada pagi 24 September, wartawan ketiga media masih ditolak masuk sehingga pengacara mereka meminta sidang darurat. Menjelang tengah hari keadaan berubah. CNN, MS NOW, dan Politico kembali memperoleh akses dan reporter mereka mulai memasuki kompleks Gedung Putih.

Perkara belum selesai. Perintah Kelly hanya berlaku 14 hari sementara pengadilan memeriksa argumen yang lebih luas, termasuk persoalan Amandemen Pertama dan due process. Karena itu, apa yang terjadi di Washington bukan vonis terakhir tentang hubungan Trump dan pers.

Namun adegan di gerbang Gedung Putih meninggalkan gambaran yang sulit diabaikan. Pagi itu seorang wartawan berdiri di luar sambil membawa perintah pengadilan. Beberapa jam kemudian ia berjalan kembali melewati gerbang yang sama.

Di antara dua peristiwa sederhana itu tersimpan pertanyaan yang jauh lebih besar: ketika pemerintah berselisih dengan media mengenai sebuah pemberitaan, siapa yang seharusnya menentukan batas akses terhadap pusat kekuasaan pejabat yang diberitakan, atau aturan hukum yang berlaku?

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)