
Keterangan Gambar : Gelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 19 November 2026 menandai babak baru pengusutan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Perwirasatu.co.id, 19 November 2026
Gelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 19 November 2026 menandai babak baru pengusutan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Namun, perkembangan itu belum menjawab pertanyaan paling mendasar: kapan penyadapan dapat dikaitkan dengan makar, bukti apa yang menopang sangkaan tersebut, dan bagaimana negara membuktikannya tanpa mengorbankan keadilan serta prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia?
Dua Perkara, Satu Persoalan
Kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo tidak bisa begitu saja disamakan dengan perkara penyadapan ilegal. Keduanya memiliki konstruksi hukum dan unsur pidana berbeda, meskipun penyidik menemukan dugaan keterkaitan di antara keduanya. Penyadapan ilegal berkaitan dengan akses atau pengambilan informasi secara melawan hukum, sedangkan makar mensyaratkan maksud dan perbuatan tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.
ANTARA, 17 November 2026, memberitakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa polisi menemukan titik terang keterkaitan kedua perkara. Namun, Yusril juga menegaskan bahwa penentuan penerapan pasal makar masih terlalu dini. Artinya, keterkaitan yang sedang didalami penyidik belum boleh diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.
Persoalan menjadi serius karena perkara penyadapan menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. ANTARA mengungkap bahwa empat tersangka telah ditetapkan dalam perkara penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Fakta ini membuka pertanyaan lebih luas tentang integritas institusi, penyalahgunaan kewenangan, serta siapa yang mengendalikan dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan.
Menguji Unsur Makar
Di sinilah ketelitian hukum menjadi sangat penting. KUHP Nasional, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, membedakan makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam Pasal 191 dengan makar terhadap pemerintah dalam Pasal 193. Keduanya memiliki unsur dan tujuan yang berbeda. Karena itu, penyidik harus menjelaskan secara terukur perbuatan apa yang diduga terjadi, siapa yang terlibat, serta tujuan yang hendak dicapai.
ANTARA, 17 November 2026, melaporkan bahwa SPDP tertanggal 12 November mencantumkan Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta ketentuan penyertaan dalam Pasal 20 KUHP. Informasi ini penting, tetapi pencantuman pasal dalam dokumen penyidikan bukan bukti bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses hukum.
Pada 19 November 2026, Bareskrim menggelar perkara dengan melibatkan penyidik, pengawas internal, Propam, Itwasum, Kompolnas, dan sejumlah ahli. CNN Indonesia dan Okezone memberitakan keterlibatan unsur-unsur tersebut. Pelibatan pengawas eksternal menjadi langkah penting, tetapi transparansi hasil dan dasar pertimbangan hukumnya tetap harus diperhatikan publik.
Jangan Sampai Hukum Menjadi Alat
Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar siapa yang menyadap Presiden, melainkan untuk tujuan apa informasi itu dikumpulkan, siapa yang menerimanya, dan apakah terdapat rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur makar. Bukti digital, komunikasi elektronik, dan hasil penggeledahan harus diuji keaslian, konteks, serta keterkaitannya. Jangan sampai potongan informasi dipaksakan menjadi kesimpulan pidana.
Di sisi lain, perlindungan terhadap Presiden tidak boleh disamakan dengan perlindungan kekuasaan dari kritik. Negara wajib menjamin keselamatan kepala negara, tetapi juga berkewajiban melindungi kebebasan berpendapat dan hak warga negara. Kritik politik, oposisi, dan perbedaan pandangan bukanlah makar. Batasnya harus ditentukan oleh hukum dan pembuktian, bukan tafsir politik.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian reformasi kelembagaan Polri. Jika benar terjadi penyalahgunaan perangkat penyadapan, pengusutannya tidak boleh berhenti pada individu yang menjadi tersangka. Sistem pengawasan, rantai komando, prosedur penggunaan teknologi, dan pertanggungjawaban institusi harus ikut diperiksa. Negara tidak boleh hanya menghukum pelaksana, sementara kemungkinan aktor dan persoalan sistemiknya dibiarkan gelap.
Prabowo berhak memperoleh perlindungan penuh sebagai Presiden. Namun, masyarakat juga berhak mendapatkan kebenaran yang dapat diuji secara terbuka. Dugaan makar harus dibuktikan, dugaan penyadapan harus diungkap, dan setiap pihak harus memperoleh proses hukum yang adil.
Sebab, ukuran negara hukum bukan seberapa keras kekuasaan menghadapi orang yang dituduh mengancamnya, melainkan seberapa konsisten negara membuktikan tuduhan, mengungkap penyalahgunaan kewenangan, dan menempatkan hukum di atas kepentingan siapa pun.
Dwi Taufan Hidayat

















LEAVE A REPLY